Kompas.com - 08/08/2019, 17:17 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden terpilih Joko Widodo menegaskan, PDI Perjuangan akan mendapatkan jatah kursi menteri paling banyak dalam Kabinet Kerja Jilid II periode 2019-2024.

"Yang jelas (kursi menteri untuk PDI-P) pasti yang terbanyak. Itu jaminan saya," kata Jokowi ketika berpidato di acara Kongres ke-V PDI-P di Hotel Grand Inna Bali Beach, Kamis (8/8/2019).

Pernyataan Jokowi disambut sorak sorai dan tepuk tangan peserta kongres.

Jokowi tidak merinci berapa jumlah kursi menteri yang akan ia percayakan pada kader partai berlambang banteng hitam moncong putih tersebut.

Baca juga: Di Kongres PDI-P, Presiden Jokowi Sapa Prabowo dengan Sebutan Sahabat

Namun, Jokowi berseloroh bahwa yang dimaksud mendapatkan kursi menteri terbanyak itu juga bisa didasarkan pada jatah kursi menteri kepada partai politik pengusungnya yang lain.

Artinya, apabila parpol pengusungnya yang lain mendapatkan jatah dua, maka jatah untuk PDI-P bisa jadi hanya empat. 

"Tadi Bu Mega kan menyampaikan ya, jangan empat (orang menteri) dong. Tapi kalau (partai) yang lain dua dan PDI-P empat kan sudah dua kali (lipat) juga," ujar Jokowi sembari tertawa.

Peserta kongres ikut tertawa sambil bertepuk tangan mendengar kelakar Jokowi itu.

Jawaban untuk Megawati

Pernyataan Jokowi itu merespons pidato Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri sebelumnya dalam panggung yang sama. 

Megawati menegaskan, jatah menteri untuk kadernya pada Kabinet Kerja Jilid II Joko Widodo-Ma'ruf Amin, harus banyak.

Awalnya, Megawati bercerita mengenai kekalahannya pada Pemilu 2014.

Susilo Bambang Yudhoyono yang kala itu terpilih menjadi Presiden RI menawarkan sekitar delapan kursi menteri untuk diisi kader PDI Perjuangan. Megawati dengan tegas menolaknya.

Baca juga: Di Kongres PDI-P, Prabowo Duduk Bareng Presiden Jokowi dan Megawati

Namun kini, lain cerita. PDI Perjuangan semenjak Pemilu 2014 hingga Pemilu 2019 berjaya. Apalagi salah satu kadernya telah dua kali menjabat sebagai Presiden RI.

"Kalau nanti (pemerintahan baru) Pak Jokowi, mesti ada menteri (untuk kader PDI-P). Mesti banyak," ujar Megawati dengan suara lantang.

Pernyataan Megawati itu disambut sorak sorai kader PDI-P yang hadir.

"Orang kita ini pemenang Pemilu dua kali. Betul tidak?" tanya Megawati.

"Betul," jawab para kader serempak.

Megawati menegaskan, bakal menolak apabila Jokowi hanya memberikan sedikit jatah kursi menterinya untuk diisi kader PDI-P.

"Jangan nanti (Jokowi mengatakan), Ibu Mega, saya kira karena PDI-P sudah banyak kemenangan, sudah di DPR, saya kasih (kursi menteri) empat. Emoh, tidak mau, tidak mau, tidak mau," ujar Megawati.

Pernyataan itu membangkitkan sorak sorai para kader. Mereka juga berteriak "tidak mau, tidak mau".

Baca juga: Kelakar Megawati ke Prabowo: Makanya Nanti Dekat-dekat dengan Saya

Megawati kemudian berkelakar, "memang begitu dong. Orang yang enggak dapat saja minta".

"Ini di dalam kongres partai Pak Presiden, saya minta, dengan hormat PDI-P akan masuk ke dalam kabinet dengan jumlah menteri terbanyak. Sip," lanjut Megawati yang kembali disambut sorak sorai kader.

 

Kompas TV Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri secara khusus menyebut Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto sebelum memulai pidato politiknya dalam Kongres V PDI-P, Kamis (8/8/2019). Lantas Prabowo yang mengenakan batik lengan panjang segera berdiri. “Kan heboh ya media, padahal saya cuma tanya gini, Mas nanti mau enggak saya undang ke Kongres PDI-P. Kalau enggak mau, ya enggak apa-apa. Eh, ternyata beliau mau," katanya disambut riuh kader. #KongresPDIPerjuangan #Megawati #Prabowo
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bisakah Polisi Menangkap Tanpa Ada Bukti?

Bisakah Polisi Menangkap Tanpa Ada Bukti?

Nasional
Tanggal 30 Mei Memperingati Hari Apa?

Tanggal 30 Mei Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tempat yang Tidak Boleh Dimasuki Penyidik dalam KUHAP

Tempat yang Tidak Boleh Dimasuki Penyidik dalam KUHAP

Nasional
Saksi Ungkap Kakak Bupati Langkat Pengusaha Jagung yang Ikut Tender Proyek Infrastruktur

Saksi Ungkap Kakak Bupati Langkat Pengusaha Jagung yang Ikut Tender Proyek Infrastruktur

Nasional
Otoritas Perlindungan Data Pribadi Dinilai Tak Leluasa jika di Bawah Kemenkominfo

Otoritas Perlindungan Data Pribadi Dinilai Tak Leluasa jika di Bawah Kemenkominfo

Nasional
Otoritas Perlindungan Data Pribadi di Bawah Kementerian Dikhawatirkan Rentan Terpengaruh Politik

Otoritas Perlindungan Data Pribadi di Bawah Kementerian Dikhawatirkan Rentan Terpengaruh Politik

Nasional
JPU Pertanyakan Peran Kakak Bupati Langkat: Kepala Desa Bisa Atur Kadis hingga Ganti Pejabat

JPU Pertanyakan Peran Kakak Bupati Langkat: Kepala Desa Bisa Atur Kadis hingga Ganti Pejabat

Nasional
KPK Duga Wali Kota Ambon Ikut Campur Tentukan Pemenang Lelang

KPK Duga Wali Kota Ambon Ikut Campur Tentukan Pemenang Lelang

Nasional
Hakim Ingatkan Saksi Kasus Korupsi di Langkat: Tak Usah Berpikir Selamatkan Siapa-siapa

Hakim Ingatkan Saksi Kasus Korupsi di Langkat: Tak Usah Berpikir Selamatkan Siapa-siapa

Nasional
Saksi Sebut Kakak Bupati Langkat Sewa Perusahaan agar Dapat Tender Proyek

Saksi Sebut Kakak Bupati Langkat Sewa Perusahaan agar Dapat Tender Proyek

Nasional
Periksa Sekretaris KONI Bogor, KPK Dalami Dugaan Ade Yasin Kumpulkan Uang dari Kontraktor

Periksa Sekretaris KONI Bogor, KPK Dalami Dugaan Ade Yasin Kumpulkan Uang dari Kontraktor

Nasional
Pengacara Duga Ada 'Sosok Besar' yang Ubah Parkindo 1945 Jadi Partai Mahasiswa

Pengacara Duga Ada "Sosok Besar" yang Ubah Parkindo 1945 Jadi Partai Mahasiswa

Nasional
Saksi Ungkap Cara Kakak Bupati Langkat Atur Pemenang Tender Proyek Infrastruktur

Saksi Ungkap Cara Kakak Bupati Langkat Atur Pemenang Tender Proyek Infrastruktur

Nasional
Wamenkes Jelaskan Tahapan Covid-19 Jadi Endemi, Saat Ini Indonesia Masih Pandemi Terkendali

Wamenkes Jelaskan Tahapan Covid-19 Jadi Endemi, Saat Ini Indonesia Masih Pandemi Terkendali

Nasional
Relawan Ganjar 'Pede' soal Kode Dukungan Jokowi Buat 2024

Relawan Ganjar "Pede" soal Kode Dukungan Jokowi Buat 2024

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.