Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Akrab Korupsi hingga Lamban soal "Blackout", PLN Diminta Berbenah

Kompas.com - 08/08/2019, 05:29 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita ,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Auriga Nusantara, Hendrik Siregar menganggap padamnya listrik serentak di sebagian Jawa, Minggu (4/8/2019) lalu harus menjadi momentum bagi PLN untuk berbenah.

Menurut dia, perlu ada evaluasi kepada seluruh sumber daya manusia di dalamnya.

Tak hanya terkait dengan pemadaman listrik yang meresahkan masyarakat, tapi juga karena jajaran direksinya yang "akrab" dengan korupsi.

"Dari pucuk pimpinan ke bawah kental sekali aroma korupsi, tidak transparan. Jadi seluruh SDM-nya harus dievaluasi semua," ujar Hendrik dalam diskusi di kantor YLBHI Jakarta, Rabu (7/8/2019).

Baca juga: Soal Blackout, Pengamat: Jangan Cuma Salahkan PLN

Hal terbaru, menurut Hendrik, ada Sofyan Basyir yang baru lengser dari posisi Direktur Utama setelah menjadi tersangka di Komisi Pemberantasan Korupsi. Sofyan Basir diduga terlibat korupsi dalam proyek PLTU Riau 1.

Sebelumnya, ada Direktur Utama PLN periode 2001-2008 Eddie Widiono yang divonis lima tahun penjara dalam kasus korupsi proyek outsourching Costumer Information System-Rencana Induk Sistem Informasi (CIS-RISI) di PLN Distribusi Jakarta Raya (Disjaya) Tangerang.

Selain itu, Direktur Utama PLN Nur Pamudji periode 2011-2014 dijerat dalam kasus korupsi pengadaan bahan bakar minyak (BBM) high speed diesel (HSD).

Dahlan Iskan juga pernah dijadikan tersangka untuk dugaan korupsi yang dilakukan selama menjabat Direktur Utama PLN. Namun, setelah mengajukan praperadilan dan menang, status tersangka itu lepas.

Baca juga: Fadli Zon: Harus Ada Batas Waktu bagi PLN Investigasi Penyebab Pemadaman Listrik

Hendrik mengatakan, untuk mengelola PLN, tak cukup dari segi manajemen konflik saja, tapi juga SDM-nya.

"Sebaik apa pun sistemnya, kalau orangnya beritikad tidak baik, maka jadi korupsi," kata Hendrik.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Nasional
Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com