Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Akrab Korupsi hingga Lamban soal "Blackout", PLN Diminta Berbenah

Kompas.com - 08/08/2019, 05:29 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita ,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Auriga Nusantara, Hendrik Siregar menganggap padamnya listrik serentak di sebagian Jawa, Minggu (4/8/2019) lalu harus menjadi momentum bagi PLN untuk berbenah.

Menurut dia, perlu ada evaluasi kepada seluruh sumber daya manusia di dalamnya.

Tak hanya terkait dengan pemadaman listrik yang meresahkan masyarakat, tapi juga karena jajaran direksinya yang "akrab" dengan korupsi.

"Dari pucuk pimpinan ke bawah kental sekali aroma korupsi, tidak transparan. Jadi seluruh SDM-nya harus dievaluasi semua," ujar Hendrik dalam diskusi di kantor YLBHI Jakarta, Rabu (7/8/2019).

Baca juga: Soal Blackout, Pengamat: Jangan Cuma Salahkan PLN

Hal terbaru, menurut Hendrik, ada Sofyan Basyir yang baru lengser dari posisi Direktur Utama setelah menjadi tersangka di Komisi Pemberantasan Korupsi. Sofyan Basir diduga terlibat korupsi dalam proyek PLTU Riau 1.

Sebelumnya, ada Direktur Utama PLN periode 2001-2008 Eddie Widiono yang divonis lima tahun penjara dalam kasus korupsi proyek outsourching Costumer Information System-Rencana Induk Sistem Informasi (CIS-RISI) di PLN Distribusi Jakarta Raya (Disjaya) Tangerang.

Selain itu, Direktur Utama PLN Nur Pamudji periode 2011-2014 dijerat dalam kasus korupsi pengadaan bahan bakar minyak (BBM) high speed diesel (HSD).

Dahlan Iskan juga pernah dijadikan tersangka untuk dugaan korupsi yang dilakukan selama menjabat Direktur Utama PLN. Namun, setelah mengajukan praperadilan dan menang, status tersangka itu lepas.

Baca juga: Fadli Zon: Harus Ada Batas Waktu bagi PLN Investigasi Penyebab Pemadaman Listrik

Hendrik mengatakan, untuk mengelola PLN, tak cukup dari segi manajemen konflik saja, tapi juga SDM-nya.

"Sebaik apa pun sistemnya, kalau orangnya beritikad tidak baik, maka jadi korupsi," kata Hendrik.

Ilustrasi PLN. KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN Ilustrasi PLN.
Hendrik menduga, bisa jadi padamnya listrik yang memakan waktu hingga belasan jam di beberapa wilayah di Jawa itu juga akibat korupsi yang belum terungkap.

"Teknologi dan spesifikasi yang tidak sesuai karena korupsi, bisa jadi blackout. Jadi bukan hanya kendala pohon," kata dia.

Hendrik juga menyesalkan penanganan pemadaman listrik yang lamban. Hal ini merugikan masyarakat dari berbagai aspek, terutama aspek ekonomi.

Baca juga: Padamnya Listrik PLN yang Jadi Sorotan Ombudsman RI...

Semestinya, kata dia, dalam proses perawatan harus ada kontrol berkala. Jika saja jaringan atau gardu listrik dipantau dengan baik, kemungkinan padamnya listrik serentak tersebut tak perlu terjadi karena sudah diantisipasi.

"Harusnya banyak hal yang berjalan sebagaimana mestinya dalam quality control. Makanya, ini momentum bagi PLN untuk mengevaluasi SDM," kata Hendrik.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Amankan World Water Forum 2024 di Bali, Korlantas Kirim 1.532 Polantas Gabungan

Amankan World Water Forum 2024 di Bali, Korlantas Kirim 1.532 Polantas Gabungan

Nasional
Sudirman Said Angkat Bicara soal Isu Mau Maju Cagub Independen di Pilgub Jakarta

Sudirman Said Angkat Bicara soal Isu Mau Maju Cagub Independen di Pilgub Jakarta

Nasional
Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

Nasional
“Oposisi” Masyarakat Sipil

“Oposisi” Masyarakat Sipil

Nasional
Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Nasional
Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Nasional
Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Nasional
Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Nasional
Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com