Soal "Blackout", Pengamat: Jangan Cuma Salahkan PLN

Kompas.com - 07/08/2019, 18:15 WIB
Ilustrasi listrik ShutterstockIlustrasi listrik

JAKARTA, KOMPAS.com – Kejadian padamnya listrik di wilayah Jabodetabek, Banten, Jawa Barat hingga sebagian wilayah Jawa Tengah pada Minggu (4/8/2019) mendapat perhatian sejumlah pihak.

Presiden Jokowi bahkan mendatangi langsung kantor pusat PLN pada Senin (5/8/2019) untuk bertemu dengan Pelaksana Tugas Direktur Utama PT PLN Sripeni Inen Cahyani.

Dilaporkan Kompas.com Selasa (6/8/2019), PLN juga akan melaporkan secara berkala mengenai hasil investigasi lebih lanjut mengenai penyebab pemadaman massal kepada komisi VII DPR.

Djoko Rahardjo Abumanan, Direktur Pengadaan Strategis II PLN juga menjelaskan perseroan harus melakukan efisiensi untuk bisa membayar ganti rugi kepada para pelanggan salah satunya dengan memangkas gaji karyawan.

Baca juga: Listrik Padam, Warga di Desa Ini Tak Panik, Panel Surya Murah Jadi Solusi

Masalah padamnya listrik besar-besaran ( blackout) kemarin, pengamat energi Marwan Batubara yang juga Direktur IRESS (Indonesian Resourcess Studies) menilai bahwa seharusnya semua lini baik pemerintah maupun PLN melakukan introspeksi.

“Ada banyak faktor-faktor yang mungkin tak dipahami masyarakat. Jadi, jangan hanya sekedar marahi PLN karna mereka sudah bekerja,” ungkap Marwan ketika dihubungi Kompas.com, Selasa (6/8/2019).

Ia meminta kepada pemerintah untuk meninjau kebijakannya kembali, apakah ada kebijakan yang sekiranya menyebabkan PLN memaksakan untuk melakukan penghematan sehingga berdampak pada sistem maintenance yang ada selama ini.

“Misal penghematan justru membuat sistem mereka tidak optimal untuk adanya kerusakan-kerusakan dan tak optimal dari sisi teknis,” ujarnya.

Ia mengingatkan kepada PLN untuk tak mengorbankan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang sudah lama ada dan berdampak bagus demi kebijakan pemerintah namun ternyata berisiko mengganggu pelayanan.

Baca juga: Soal Listrik Mati, Presiden Jokowi Jangan Hanya Marah, tetapi Evaluasi Kebijakan Pemerintah

Pihaknya juga mengingatkan kepada PLN untuk berani mengatakan tidak, seandainya ke depan memang terdapat kebijakan yang sekiranya memberatkan.

“Kalau bicara kebijakan penghematan harus dijalankan tapi mengorbankan pelayanan mereka bilang enggak aja!” tuturnya.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tanggapi Kritik Fadli Zon, Gubernur Lemhanas Sebut Ada Upaya Mengganti Pancasila

Tanggapi Kritik Fadli Zon, Gubernur Lemhanas Sebut Ada Upaya Mengganti Pancasila

Nasional
MA: Barang Bukti First Travel Dirampas Negara

MA: Barang Bukti First Travel Dirampas Negara

Nasional
Jaksa Agung Lantik 3 Jaksa Agung Muda

Jaksa Agung Lantik 3 Jaksa Agung Muda

Nasional
Gubernur Lemhanas: Perlu Amendemen UUD 1945, tapi Jangan Kembali ke Masa Lalu

Gubernur Lemhanas: Perlu Amendemen UUD 1945, tapi Jangan Kembali ke Masa Lalu

Nasional
Heboh 'Desa Fiktif', Mendagri Akan Surati Kepala Daerah untuk Tata Ulang Desa

Heboh "Desa Fiktif", Mendagri Akan Surati Kepala Daerah untuk Tata Ulang Desa

Nasional
Setelah Dua Bulan Disahkan, MK Terima 6 Permohonan Uji Materi UU KPK

Setelah Dua Bulan Disahkan, MK Terima 6 Permohonan Uji Materi UU KPK

Nasional
Usai Investigasi 'Desa Fiktif', Kemendagri Minta Bupati Konawe Evaluasi Perda Bermasalah

Usai Investigasi "Desa Fiktif", Kemendagri Minta Bupati Konawe Evaluasi Perda Bermasalah

Nasional
Sopir Eks Dirkeu AP II Mengaku Pernah Diingatkan Teman Eks Dirut PT INTI untuk Tak Sering Komunikasi

Sopir Eks Dirkeu AP II Mengaku Pernah Diingatkan Teman Eks Dirut PT INTI untuk Tak Sering Komunikasi

Nasional
Kominfo Akan Serahkan Draft RUU Perlindungan Data Pribadi ke DPR Akhir Tahun

Kominfo Akan Serahkan Draft RUU Perlindungan Data Pribadi ke DPR Akhir Tahun

Nasional
Istana Enggan Tanggapi Penolakan Ahok oleh Serikat Pekerja Pertamina

Istana Enggan Tanggapi Penolakan Ahok oleh Serikat Pekerja Pertamina

Nasional
Sopir Eks Dirkeu AP II Akui Terima 3 Kali Titipan Uang dari Mantan Dirut PT INTI

Sopir Eks Dirkeu AP II Akui Terima 3 Kali Titipan Uang dari Mantan Dirut PT INTI

Nasional
Sempat Dikembalikan Setneg, Bagaimana Nasib RUU Perlindungan Data Pribadi?

Sempat Dikembalikan Setneg, Bagaimana Nasib RUU Perlindungan Data Pribadi?

Nasional
Calon Hakim Ad Hoc Willy Farianto Mengaku Siap Mundur jika...

Calon Hakim Ad Hoc Willy Farianto Mengaku Siap Mundur jika...

Nasional
Polri Tetapkan 23 Tersangka Terkait Bom Bunuh Diri di Medan

Polri Tetapkan 23 Tersangka Terkait Bom Bunuh Diri di Medan

Nasional
Reformasi Birokrasi Bukan Sekadar Wacana, Kementerian PANRB Buka Penerimaan CPNS

Reformasi Birokrasi Bukan Sekadar Wacana, Kementerian PANRB Buka Penerimaan CPNS

BrandzView
komentar di artikel lainnya
Close Ads X