Kompas.com - 04/08/2019, 12:34 WIB
Pendiri SMRC, Saiful Mujani (kanan) sedang menjelaskan hasil penelitian dalam diskusi publik Meredupnya Demokrasi di Indonesia di Kantor SMRC, Gondangdia, Jakarta Pusat, Minggu (4/8/2019) KOMPAS.com/Deti Mega PurnamasariPendiri SMRC, Saiful Mujani (kanan) sedang menjelaskan hasil penelitian dalam diskusi publik Meredupnya Demokrasi di Indonesia di Kantor SMRC, Gondangdia, Jakarta Pusat, Minggu (4/8/2019)

JAKARTA, KOMPAS.com - Demokrasi di Indonesia saat ini dinilai menurun untuk kali pertama sejak didengungkannya era Reformasi pada 1998.

Penyebab menurunnya demokrasi dinilai karena masih kuatnya diskriminasi terhadap minoritas.

Hal tersebut merupakan hasil dari penelitian Saiful Mujani Research Consulting (SMRC). Hasil penelitian disampaikan Saiful Mujani selaku pendiri SMRC dalam diskusi "Meredupnya Demokrasi di Indonesia" di Kantor SMRC, Gondangdia, Jakarta Pusat, Minggu (4/8/2019).

"Indonesia masih memiliki permasalahan terkait opini publik, seperti mayoritas masyarakat keberatan jika pemimpinnya berbeda agama," ujar Saiful Mujani.

Baca juga: Saat Hakim MK Beri Kuliah Hukum dan Demokrasi di Tengah Sidang

Kendati menurun, akan tetapi kehidupan demokrasi di Indonesia dinilai lebih baik dibandingkan negara Asia Tenggara lain, seperti Singapura atau Malaysia.

Sempat terbaik

Saiful menjelaskan, di Indonesia perkembangan demokrasi yang membaik dimulai pada 1997-2018.

Berdasarkan tren kebebasan (trends in freedom) di Indonesia yang bersumber dari lembaga Freedom House, skala yang diambil dalam beberapa aspek adalah 1-7. Jika angkanya semakin rendah, maka berarti demokrasi semakin bebas diterapkan.

Dalam tujuh tahun terakhir, menurut dia, penurunan demokrasi di Indonesia ini dinilai serius.

Pada 2011 dan 2012 angka tren kebebasan Indonesia berada di angka 3. Kemudian, nilainya turun ke angka 4 pada 2013 hingga 2018.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemenag Bantah Informasi Soal Vaksin Sinovac yang Tak Bisa Digunakan Sebagai Syarat Umrah

Kemenag Bantah Informasi Soal Vaksin Sinovac yang Tak Bisa Digunakan Sebagai Syarat Umrah

Nasional
UPDATE 10 April: 5.041.654 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 9.927.110 Dosis Pertama

UPDATE 10 April: 5.041.654 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 9.927.110 Dosis Pertama

Nasional
UPDATE 10 April: Ada 59.139 Suspek Terkait Covid-19

UPDATE 10 April: Ada 59.139 Suspek Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 10 April: 64.091 Spesimen Terkait Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

UPDATE 10 April: 64.091 Spesimen Terkait Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

Nasional
UPDATE 10 April: Tambah 95, Total 42.443 Orang Meninggal Dunia akibat Covid-19 di Indonesia

UPDATE 10 April: Tambah 95, Total 42.443 Orang Meninggal Dunia akibat Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 10 April: Ada 111.137 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 10 April: Ada 111.137 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 10 April: Tambah 3.629 Orang, Pasien Sembuh dari Covid-19 Capai 1.409.288

UPDATE 10 April: Tambah 3.629 Orang, Pasien Sembuh dari Covid-19 Capai 1.409.288

Nasional
UPDATE: Kasus Covid-19 di Indonesia 1.562.868, Bertambah 4.723

UPDATE: Kasus Covid-19 di Indonesia 1.562.868, Bertambah 4.723

Nasional
Politisi PKS Sebut Kementerian Investasi Tak Dibutuhkan, Ini Alasannya

Politisi PKS Sebut Kementerian Investasi Tak Dibutuhkan, Ini Alasannya

Nasional
Survei IPO Sebut Program Bansos Tunai Tak Tepat Sasaran, KSP Sebut Jokowi Langsung Turun Mengecek

Survei IPO Sebut Program Bansos Tunai Tak Tepat Sasaran, KSP Sebut Jokowi Langsung Turun Mengecek

Nasional
56 Persen Masyarakat Puas terhadap Kinerja Jokowi, Politikus PKS: Ini Warning

56 Persen Masyarakat Puas terhadap Kinerja Jokowi, Politikus PKS: Ini Warning

Nasional
HUT Matakin Ke-98, Wapres Apresiasi Forum Dialog Antar-Agama

HUT Matakin Ke-98, Wapres Apresiasi Forum Dialog Antar-Agama

Nasional
Perpres 19/2021, Bangunan dan Aset TMII Dikelola Pemerintah

Perpres 19/2021, Bangunan dan Aset TMII Dikelola Pemerintah

Nasional
Hasil Survei Kinerja Jokowi di Bawah 60 Persen, Politikus Golkar: Tak Baik dan Tak Buruk

Hasil Survei Kinerja Jokowi di Bawah 60 Persen, Politikus Golkar: Tak Baik dan Tak Buruk

Nasional
Hasil Survei BLT Tak Tepat Sasaran, Politikus PDI-P Tekankan Pentingnya Sistem Satu Data

Hasil Survei BLT Tak Tepat Sasaran, Politikus PDI-P Tekankan Pentingnya Sistem Satu Data

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X