JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Antasari Azhar meminta Indonesia Corruption Watch (ICW) tak parsial dalam mengawasi seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.
Antasari mengatakan, langkah ICW yang menyoroti rekam jejak sejumlah capim KPK tentu baik sebagai pengawasan publik.
Namun, menurut dia, hendaknya pengawasan ICW juga merata terhadap seluruh capim dari berbagai latar belakang.
"Kalau kita lihat belakang yang dikritik ICW dan kawan-kawan, capim dari satu latar belakang saja yaitu Polri. Sementara kalau bicara pelanggaran etik misalnya, capim dari latar belakang lain juga ada,” kata Antasari Azhar saat dihubungi, Selasa (30/7/2019).
Baca juga: Antasari Azhar: KPK Perlu Jaksa dan Polisi
Antasari mencontohkan, ICW pernah menyatakan Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan diduga melanggar kode etik karena membantu PT Geo Dipa Energi dalam bentuk pemberian informasi rekening sebuah korporasi pada salah satu bank swasta.
"Tapi kenapa pelanggaran kode etik itu tidak dipersoalkan mereka lagi sekarang? Kan yang bersangkutan ikut seleksi capim KPK juga," ujarnya.
Sebagai LSM, kata Antasari, seluruh aktivitas lembaga seperti ICW dan lainnya seharusnya ditujukan untuk kepentingan publik.
Artinya, jika ada capim KPK yang menurut mereka dianggap akan merugikan publik, maka hal itu patut dipersoalkan.
"Kalau sekarang kan seolah Koalisi LSM sedang menghadang calon dari Polri saja. Sementara yang lain, yang pernah mereka vonis melanggar etik, seperti dibiarkan saja," kata Antasari.
"Kalau pengawasannya parsial begitu, publik akan menjadi curiga. Jangan-jangan mereka bekerja untuk kepentingan kelompok tertentu, bukan kepentingan publik," tuturnya.
Baca juga: Khawatir Ada Musuh dalam Selimut, KPK Minta Pansel Perketat Seleksi Capim