Antasari Azhar: KPK Perlu Jaksa dan Polisi

Kompas.com - 02/07/2019, 16:28 WIB
Foto antasari azhar di cms KOMPAS.com / GARRY ANDREW LOTULUNGFoto antasari azhar di cms

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) periode 2007-2009, Antasari Azhar, menemui panitia seleksi (pansel) pimpinan KPK periode 2019-2023 di kantor Sekretariat Negara, Selasa (2/7/2019).

Dalam pertemuan kali ini, Antasari memberi masukan terkait komposisi komisioner KPK.

Ia mengusulkan, formasi lima komisioner KPK nanti terdiri dari seorang penyidik kepolisian, seorang jaksa, dan tiga posisi lainnya diisi oleh profesional lain seperti pengacara, akuntan, atau manajemen.

Baca juga: KPK Jadwal Ulang Pemeriksaan Mendag Enggartiasto Lukita pada 8 Juli

"Saya inginkan, konkretnya saja komposisi seperti zaman saya. Kenapa? karena ini kerjanya kolektif. Jadi bisa saling berbagi pendapat. Kenapa perlu jaksa dan polisi? Supaya tahulah tentang perkara. Tidak dibohongi anak buah nanti," kata Antasari.

Antasari juga memberi saran kepada Pansel KPK agar menyodorkan 10 nama dengan latar belakang yang seimbang kepada DPR. Menurutnya, 10 nama itu sebaiknya terdiri dari dua polisi, dua jaksa, dan enam lainnya berasal dari disiplin ilmu lain.

Baca juga: Antasari Azhar Sarankan Bentuk Dewan Pengawas KPK

"Untuk adopsi bidang pencegahan, monitoring, dan lainnya. Ini bidang yang jarang ditoleh orang. Sebetulnya banyak tugas KPK dan banyak uang negara yang diselamatkan dari itu," kata Antasari.

Menurutnya, kinerja KPK yang bersinggungan dengan pemberantasan korupsi harus dilengkapi dengan tenaga penyidik dan penuntut umum. Artinya, penuntut umum dari Kejaksaan dan penyidik dari kepolisian.

"Begitu kan menurut KUHAP. Itu usulan kami," paparnya.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tiga RUU Belum Disepakati, Prolegnas Prioritas 2021 Diputuskan Hari Ini

Tiga RUU Belum Disepakati, Prolegnas Prioritas 2021 Diputuskan Hari Ini

Nasional
Pemerintah Finalisasi Pemetaan Daerah Prioritas Vaksin Covid-19

Pemerintah Finalisasi Pemetaan Daerah Prioritas Vaksin Covid-19

Nasional
Jelang Pilkada, Satgas Wanti-wanti Jangan Sampai Ada Kerumunan di TPS

Jelang Pilkada, Satgas Wanti-wanti Jangan Sampai Ada Kerumunan di TPS

Nasional
Dugaan Keterlibatan Pemberi Suap Lain Dalam Kasus Edhy Prabowo

Dugaan Keterlibatan Pemberi Suap Lain Dalam Kasus Edhy Prabowo

Nasional
Bareskrim Telusuri Aliran Dana Kasus Dugaan Investasi Bodong Kampung Kurma Group

Bareskrim Telusuri Aliran Dana Kasus Dugaan Investasi Bodong Kampung Kurma Group

Nasional
Dukung Pangdam Jaya, Polri Sebut Baliho Rizieq Shihab Langgar Perda dan Mengandung Unsur Provokasi

Dukung Pangdam Jaya, Polri Sebut Baliho Rizieq Shihab Langgar Perda dan Mengandung Unsur Provokasi

Nasional
Soal Libur Panjang, Satgas Covid-19: Masyarakat Harus Belajar dari Pengalaman Sebelumnya

Soal Libur Panjang, Satgas Covid-19: Masyarakat Harus Belajar dari Pengalaman Sebelumnya

Nasional
Kontak Tembak dengan KKB di Nduga Papua, Tiga Prajurit TNI Terluka

Kontak Tembak dengan KKB di Nduga Papua, Tiga Prajurit TNI Terluka

Nasional
Satgas: Jadwal Vaksinasi Covid-19 Bergantung pada Hasil Uji Klinis dan Kajian BPOM

Satgas: Jadwal Vaksinasi Covid-19 Bergantung pada Hasil Uji Klinis dan Kajian BPOM

Nasional
KAMI Nilai Pemerintah Tak Mampu Atasi Covid-19

KAMI Nilai Pemerintah Tak Mampu Atasi Covid-19

Nasional
Dugaan Investasi Bodong oleh Kampung Kurma Group, Polisi Belum Tetapkan Tersangka

Dugaan Investasi Bodong oleh Kampung Kurma Group, Polisi Belum Tetapkan Tersangka

Nasional
Satgas Covid-19 Minta Pemda Lakukan Simulasi Sebelum Sekolah Dibuka

Satgas Covid-19 Minta Pemda Lakukan Simulasi Sebelum Sekolah Dibuka

Nasional
Ini Alasan Polri Belum Panggil Rizieq Shihab terkait Kerumunan di Jakarta dan Bogor

Ini Alasan Polri Belum Panggil Rizieq Shihab terkait Kerumunan di Jakarta dan Bogor

Nasional
Ditanya Alasan Turuti Perintah Brigjen Prasetijo, Saksi Singgung soal Hubungan Senior-Junior di Polri

Ditanya Alasan Turuti Perintah Brigjen Prasetijo, Saksi Singgung soal Hubungan Senior-Junior di Polri

Nasional
Mendes PDTT Minta 'BumDes Bersama' Pertimbangkan Model Bisnis Berskala Luas

Mendes PDTT Minta "BumDes Bersama" Pertimbangkan Model Bisnis Berskala Luas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X