Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komisioner Komnas HAM Nilai Komitmen Pemerintah terhadap HAM Sudah Baik

Kompas.com - 29/07/2019, 17:25 WIB
Christoforus Ristianto,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Pendidikan dan Penyuluhan Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara, menyatakan, komitmen pemerintah Indonesia terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) sudah baik. Hal itu didasarkan dari pemerintah yang sudah meratifikasi lebih dari 10 instrumen HAM.

"Kalau kita lihat komitmen negara soal HAM sudah baik ya karena Indonesia sudah meratifikasi lebih dari 10 instrumen HAM," ujar Beka dalam diskusi terkait festival HAM 2019 di Hotel Oria, Jakarta Pusat, Senin (29/7/2019).

Baca juga: Sepak Terjang Dahnil Anzar, dari Aktivis HAM hingga Didapuk Jadi Jubir Prabowo

Beka menyebutkan, instrumen HAM yang telah diratifikasi Indonesia, antara lain International Convention on the Right to Child (CRC) dan International Convention on the Elimination and Discrimination againts Women (CEDAW).

Selain itu, lanjutnya, salah satu faktor RI sudah berkomitmen terhadap penegakan HAM adalah adanya lembaga-lembaga independen terkait HAM, seperti Komnas Perempuan, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Ombudsman, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan lainnya.

"Selain lembaga-lembaga, beberapa kementerian juga memiliki program latihan HAM agar menghasilkan kebijakan yang berspektif HAM, seperti di Kemenkumham, Kemendagri, Mahkamah Konstitusi, dan sebainya. Jadi, saya kira banyak sekali yang salah persepsi soal kondisi HAM di Indonesia," paparnya kemudian.

Baca juga: Festival HAM 2019 Digelar November di Jember

Namun demikian, tutur Beka, masih ada sejumlah hambatan yang berujung pada adanya pelanggaran HAM di kementerian atau lembaga dan kebijakan daerah. Ia mengatakan, hingga kini peraturan-peraturan daerah masih banyak yang tidak berbasis HAM.

Ia mencontohkan, dari laporan-laporan yang diterima Komnas HAM, kebijakan daerah yang diskriminatif masih terjadi pada kelompok minoritas.

"Kebijakan daerah yang diskriminatif terhadap kelompok minoritas sangat rentan terjadi, bahkan kini semakin banyak. Hal ini yang juga menjadi pekerjaan rumah pemerintah ke depan," tuturnya.

Kompas TV Sebanyak 23 orang tewas dalam serangan udara di sebuah pasar di barat laut Suriah. Otoritas setempat menyatakan, dari total korban tewas, 19 di antaranya diketahui merupakan warga sipil. Jumlah korban tewas bisa saja bertambah, karena dari 45 korban luka, beberapa di antaranya berada dalam kondisi kritis. Selain itu, puluhan warga juga masih terjebak di reruntuhan bangunan. Lembaga pemantau Hak Asasi Manusia yang berbasis di Inggris menduga, serangan brutal ini dilakukan oleh militer Rusia. Namun, tudingan tersebut dibantah Rusia dan menyebut laporan pemantau HAM di Suriah itu palsu. Pasca-serangan udara, kelompok The White Helmet langsung berdatangan ke titik serangan. Bersama warga setempat, mereka membongkar tumpukan reruntuhan gedung guna mencari korban yang tertimbun. Sebagian regu pencari bahkan menyebar masuk ke dalam gedung yang sudah hancur sebagian. Pencarian dengan menggunakan alat seadanya berhasil mengeluarkan sejumlah korban dari reruntuhan. Di sisi lain, salah satu korban tewas dalam serangan udara di Suriah adalah seorang wartawan lepas dari Anadolu Agency. Wartawan bernama Anas Diab itu tewas saat melakukan peliputan. Jenazah wartawan berusia 20 tahun itu dimakamkan di kawasan Idlib oleh para kerabat dan warga setempat. Tahun lalu, Anas Diab juga sempat terluka dalam serangan udara rezim Suriah dan dikirim ke Turki untuk mendapatkan perawatan medis. #Suriah #SeranganSuriah #Rusia
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang 'Toxic', Projo: Nasihat Bagus

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang "Toxic", Projo: Nasihat Bagus

Nasional
Buktikan Kinerja Unggul, Pertamina Hulu Energi Optimalkan Kapabilitas Perusahaan

Buktikan Kinerja Unggul, Pertamina Hulu Energi Optimalkan Kapabilitas Perusahaan

Nasional
Gerindra Sebut Jokowi Justru Dorong Prabowo untuk Bertemu Megawati

Gerindra Sebut Jokowi Justru Dorong Prabowo untuk Bertemu Megawati

Nasional
Tak Cemas Lawan Kandidat Lain pada Pilkada Jatim, Khofifah: Kenapa Khawatir?

Tak Cemas Lawan Kandidat Lain pada Pilkada Jatim, Khofifah: Kenapa Khawatir?

Nasional
Khofifah Tolak Tawaran Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

Khofifah Tolak Tawaran Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

Nasional
Soal Duetnya pada Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Soal Duetnya pada Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Nasional
Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Nasional
Respons Luhut Soal Orang 'Toxic', Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Respons Luhut Soal Orang "Toxic", Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Nasional
Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Nasional
Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Nasional
Mencegah 'Presidential Club' Rasa Koalisi Pemerintah

Mencegah "Presidential Club" Rasa Koalisi Pemerintah

Nasional
Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasional
Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Nasional
PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

Nasional
Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang 'Toxic' di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang "Toxic" di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com