Megawati-Prabowo, Tak Ada Teman dan Musuh Abadi dalam Politik

Kompas.com - 25/07/2019, 10:48 WIB
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri (kiri) dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kanan) memberikan keterangan pers usai pertemuan tertutup di Jakarta, Rabu (24/7/2019). Pertemuan kedua tokoh nasional bersama sejumlah elit Partai Gerindra dan PDI Perjuangan tersebut dalam rangka silaturahmi pasca Pemilu Presiden 2019. ANTARA FOTO/PUSPA PERWITASARIKetua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri (kiri) dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kanan) memberikan keterangan pers usai pertemuan tertutup di Jakarta, Rabu (24/7/2019). Pertemuan kedua tokoh nasional bersama sejumlah elit Partai Gerindra dan PDI Perjuangan tersebut dalam rangka silaturahmi pasca Pemilu Presiden 2019.


We have no eternal allies, and we have no perpetual enemies. Our interests are eternal and perpetual, and those interests it is our duty to follow. - Lord Palmerston.

 

DALAM politik tidak ada teman atau musuh yang abadi. Yang ada adalah kepentingan yang abadi. Mereka yang ingin bertahan lama dalam politik dituntut untuk lentur mengikuti jalan kepentingan abadi yang dinamis.

Kira-kira begitulah yang ingin disampaikan Henry John Temple Palmerston, mantan Menteri Luar Negeri Inggris, 1846-1851. Palmerston menyampaikan pandangannya di hadapan parlemen Inggris dalam konteks politik luar negeri.

Ia terpilih sebagai Perdana Menteri Inggris pada 1855-1858 pada usia 70 tahun. Sejarah mencatat, Lord Palmerston adalah orang tertua yang pernah ditunjuk sebagai Perdana Menteri Inggris.

Ia mendominasi kebijakan politik luar negeri Inggris sepanjang periode 1830-1865 di tengah pergolakan hebat yang terjadi di Eropa pada abad ke-19.

Kerajaan Inggris harus pandai-pandai menempatkan diri dalam konstelasi politik internasional yang penuh gejolak. Kuncinya satu: lentur. Tak ada teman dan musuh yang abadi.

Prinsip politik yang disampaikan Palmerston seolah menjadi prinsip abadi di sepanjang hikayat politik dunia, baik dalam konteks politik internasional maupun domestik.

Megawati- Prabowo

Di Indonesia, para politisi mempraktikkan prinsip ini dengan gemulai. Pertemuan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Rabu (24/7/2019), adalah panggung tontonan politik nan cantik yang mengingatkan kita pada Lord Palmerston.

Relasi politik kedua tokoh itu berlangsung amat dinamis sebagai teman dan rival. Setelah menghilang selama sekian tahun pasca-reformasi yang menumbangkan ayah mertuanya, Soeharto, nama Prabowo Subianto kembali terdengar samar-samar di panggung politik pada 2004.

Tahun itu, Megawati menjabat sebagai presiden sekaligus Ketua Umum Partai Demokorasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).

Setelah melanjutkan masa kepresidenan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) selama tiga tahun, Megawati berniat melanjutkan era kepemimpinannya melalui Pilpres 2004.

Sementara Prabowo Subianto kala itu bergabung di Partai Golkar. Dikutip dari arsip harian Kompas, 22 Juli 2003, Prabowo mengambil formulir konvensi capres Golkar pada 21 Jui 2003.

Nama mantan Panglima Komando Cadangan Strategis TNI Angkatan Darat (Kostrad) itu diusulkan beberapa organisasi massa, yaitu DPP Kesatuan Organisasi Serba Guna Gotong Royong (Kosgoro) 1957, DPP Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR), DPP Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI), dan DPP Majelis Dakwah Islamiyah, serta satu DPD Partai Golkar, yaitu DPD Jawa Tengah.

Di Golkar, ia bersaing melawan Aburizal Bakrie, Akbar Tandjung, Jusuf Kalla, Sultan Hamengku Buwono X, Surya Paloh, dan Wiranto.

Narasi yang dikampanyekan Prabowo saat itu sama persis dengan yang disampaikannya pada Pilpres 2014 dan 2019.

Prabowo Subianto pada 2003.KOMPAS/SURYOPRATOMO Prabowo Subianto pada 2003.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Dalami Peran dan Arahan Juliari Batubara Terkait Pengadaan Bansos

KPK Dalami Peran dan Arahan Juliari Batubara Terkait Pengadaan Bansos

Nasional
Uang Suap dalam Kasus Edhy Prabowo Diduga Digunakan untuk Beli 'Wine'

Uang Suap dalam Kasus Edhy Prabowo Diduga Digunakan untuk Beli "Wine"

Nasional
KPK Ingatkan Saksi Kasus Edhy Prabowo Kooperatif dan Beri Keterangan Jujur

KPK Ingatkan Saksi Kasus Edhy Prabowo Kooperatif dan Beri Keterangan Jujur

Nasional
Satgas Covid-19: Ada 47 Kabupaten/Kota dengan Tingkat Keterpakaian Tempat Tidur RS di Atas 70 Persen

Satgas Covid-19: Ada 47 Kabupaten/Kota dengan Tingkat Keterpakaian Tempat Tidur RS di Atas 70 Persen

Nasional
Ancaman Mutasi Virus Corona, ILUNI UI Dukung Larangan WNA Masuk Indonesia

Ancaman Mutasi Virus Corona, ILUNI UI Dukung Larangan WNA Masuk Indonesia

Nasional
Panglima TNI Mutasi 50 Perwira Tinggi, Terbanyak dari Angkatan Darat

Panglima TNI Mutasi 50 Perwira Tinggi, Terbanyak dari Angkatan Darat

Nasional
Ngabalin Bantah Kecurigaan Natalius Pigai soal Rasialisme Buzzer Dikendalikan Kekuasaan

Ngabalin Bantah Kecurigaan Natalius Pigai soal Rasialisme Buzzer Dikendalikan Kekuasaan

Nasional
Daripada Denda Masyarakat yang Tak Patuh Pakai Masker, Epidemiolog Sarankan Ini untuk Pemerintah

Daripada Denda Masyarakat yang Tak Patuh Pakai Masker, Epidemiolog Sarankan Ini untuk Pemerintah

Nasional
Kemenkes Tegaskan Biaya Perawatan Pasien Covid-19 Ditanggung Pemerintah

Kemenkes Tegaskan Biaya Perawatan Pasien Covid-19 Ditanggung Pemerintah

Nasional
Fokus Penanganan Pandemi, PERSI Minta Pemerintah Tunda Aturan Klasifikasi Rumah Sakit

Fokus Penanganan Pandemi, PERSI Minta Pemerintah Tunda Aturan Klasifikasi Rumah Sakit

Nasional
TNI Teken Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa dengan Mitra

TNI Teken Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa dengan Mitra

Nasional
Eijkman Minta Pemerintah Siapkan Strategi Pendistribusian Vaksin

Eijkman Minta Pemerintah Siapkan Strategi Pendistribusian Vaksin

Nasional
Partai Demokrat Setuju Revisi UU Pemilu Atur Pilkada 2022 dan 2023

Partai Demokrat Setuju Revisi UU Pemilu Atur Pilkada 2022 dan 2023

Nasional
Menristek: Uji Klinis Fase 1 Vaksin Merah Putih Paling Cepat Pertengahan 2021

Menristek: Uji Klinis Fase 1 Vaksin Merah Putih Paling Cepat Pertengahan 2021

Nasional
Kasus Suap Pengurusan DAK, Kepala Bappenda Labuhanbatu Utara Segera Disidang

Kasus Suap Pengurusan DAK, Kepala Bappenda Labuhanbatu Utara Segera Disidang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X