Megawati-Prabowo, Tak Ada Teman dan Musuh Abadi dalam Politik

Kompas.com - 25/07/2019, 10:48 WIB
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri (kiri) dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kanan) memberikan keterangan pers usai pertemuan tertutup di Jakarta, Rabu (24/7/2019). Pertemuan kedua tokoh nasional bersama sejumlah elit Partai Gerindra dan PDI Perjuangan tersebut dalam rangka silaturahmi pasca Pemilu Presiden 2019. ANTARA FOTO/PUSPA PERWITASARIKetua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri (kiri) dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kanan) memberikan keterangan pers usai pertemuan tertutup di Jakarta, Rabu (24/7/2019). Pertemuan kedua tokoh nasional bersama sejumlah elit Partai Gerindra dan PDI Perjuangan tersebut dalam rangka silaturahmi pasca Pemilu Presiden 2019.

Mereka berjuang bersama di Pilgub DKI 2012. Joko Widodo yang kala itu menjabat Wali Kota Solo diboyong ke Jakarta dan dipasangkan dengan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Mereka menang dengan 53,8 persen suara, mengalahkan petahana Fauzi Bowo.

Terbelah di pilpres

Menjelang Pilpres 2014, kepentingan politik masing-masing membuat keduanya bersimpangan jalan. Saat itu, Mega memutuskan tak maju lagi di pilpres. Ia memilih mengusung Jokowi.

Hal ini tentu saja membuat Gerindra kesal. Jokowi yang namanya ikut dibesarkan oleh Gerindra diusung oleh PDI-P bersaing dengan Prabowo dalam pilpres.

Prabowo tak banyak memberikan pernyataan politik. Kekecewaan Gerindra banyak disuarakan Fadli Zon yang selalu lugas dan tajam menyerang Megawati terkait Perjanjian Batu Tulis.

Prabowo memilih diam. Ia bahkan masih berharap bisa berduet dengan Mega.

"(Koalisi dengan PDI-P) kenapa tidak? Bangsa Indonesia butuh partai yang baik dan saya pikir PDI-P baik dan diisi oleh tokoh-tokoh yang nasionalis," kata Prabowo seusai memantau hasil quick count pileg 2014 di DPP Partai Gerindra, 9 April 2014.

Menurut Prabowo, bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar, tetapi juga memiliki masalah besar. Prabowo mengatakan, masalah-masalah yang besar itu tidak mungkin bisa diselesaikan oleh satu partai saja, sehebat dan sekuat apa pun partai itu.

"Saya sudah sering menjelaskan, masalah bangsa kita sangat besar. Gerindra ingin jadi bagian dari solusi bangsa. Oleh karena itu, dengan siapa saja yang ingin membangun bangsa ini, kami siap bekerja sama," ujarnya.

Gerindra kemudian mengusung Prabowo sebagai presiden dengan berkoalisi bersama Partai Golkar, PAN, PKS, PPP, dan PBB. Sementara di kubu Jokowi-Kalla ada PKB, Nasdem, dan Hanura.

Seperti halnya pada Pilpres 2019, pada 2014 pun Prabowo menggugat kemenangan Jokowi. Namun, toh akhirnya Prabowo menerima kekalahannya.

Gerindra tetap berada di pihak oposisi kendati akhirnya kehilangan Golkar dan PAN yang merapat ke pemerintahan Jokowi periode pertama.

Rivalitas yang sama terjadi pada 2019. Keras. Sangat keras. Tapi, toh tak ada musuh yang abadi. Rivalitas yang amat keras di pilpres kemarin mencair di atas meja makan kediaman Megawati di Jalan Teuku Umar, Jakarta.

Nasi goreng spesial yang diracik Megawati sebagai menu makan siang menegaskan kembali adagium politik Lord Parlmerston: tidak ada musuh dan teman abadi dalam politik. Yang ada adalah kepentingan abadi.

Tambo ciek nasi gorengnya, kata orang Minang. 

Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hendri Bakari Diduga Tewas Dianiaya Polisi, Mabes Polri: Sementara Cukup Ditangani Polda Kepri

Hendri Bakari Diduga Tewas Dianiaya Polisi, Mabes Polri: Sementara Cukup Ditangani Polda Kepri

Nasional
Komnas HAM Bakal Sampaikan Kesimpulan Kajian RUU Cipta Kerja ke Presiden dan Pimpinan DPR

Komnas HAM Bakal Sampaikan Kesimpulan Kajian RUU Cipta Kerja ke Presiden dan Pimpinan DPR

Nasional
Satgas: Jumlah Tempat Tidur Pasien Covid-19 di RS Masih Cukup

Satgas: Jumlah Tempat Tidur Pasien Covid-19 di RS Masih Cukup

Nasional
Wamenhan: Dampak Positif Bisa Kita Raih jika Produksi 40 Juta Ton Singkong

Wamenhan: Dampak Positif Bisa Kita Raih jika Produksi 40 Juta Ton Singkong

Nasional
Wakil Ketua KPK: Pegawai Jadi ASN Tak Mengurangi Independensi

Wakil Ketua KPK: Pegawai Jadi ASN Tak Mengurangi Independensi

Nasional
Kemenkumham Akan Beri Remisi ke 142.545 Narapidana Saat HUT RI ke-75

Kemenkumham Akan Beri Remisi ke 142.545 Narapidana Saat HUT RI ke-75

Nasional
Ujaran Kebencian di Pilkada Diprediksi Meningkat, Ini Alasannya

Ujaran Kebencian di Pilkada Diprediksi Meningkat, Ini Alasannya

Nasional
KPK Apresiasi Polri dan Kejagung yang Tindak Anggotanya dalam Kasus Djoko Tjandra

KPK Apresiasi Polri dan Kejagung yang Tindak Anggotanya dalam Kasus Djoko Tjandra

Nasional
Anggota DPR Taufik Basari Positif Covid-19, Sempat Ikut Rapat di Badan Legislasi

Anggota DPR Taufik Basari Positif Covid-19, Sempat Ikut Rapat di Badan Legislasi

Nasional
Kemenkes Siap Tambah Daya Tampung RS Rujukan jika Kasus Covid-19 Melonjak

Kemenkes Siap Tambah Daya Tampung RS Rujukan jika Kasus Covid-19 Melonjak

Nasional
Berpotensi Langgar HAM, Komnas HAM Minta Pembahasan RUU Cipta Kerja Tak Dilanjutkan

Berpotensi Langgar HAM, Komnas HAM Minta Pembahasan RUU Cipta Kerja Tak Dilanjutkan

Nasional
Amien Rais Ingatkan Jokowi Akan Bahaya Politik Partisan

Amien Rais Ingatkan Jokowi Akan Bahaya Politik Partisan

Nasional
Kasus Pemotongan Uang SKPD, Eks Bupati Bogor Rachmat Yasin Ditahan KPK

Kasus Pemotongan Uang SKPD, Eks Bupati Bogor Rachmat Yasin Ditahan KPK

Nasional
Saat Gibran Sowan ke Elite Parpol demi Dukungan di Pilkada Solo...

Saat Gibran Sowan ke Elite Parpol demi Dukungan di Pilkada Solo...

Nasional
Ini 9 Kota dengan Lebih dari 1.000 Kasus Covid-19 Aktif, 5 Ada di DKI Jakarta

Ini 9 Kota dengan Lebih dari 1.000 Kasus Covid-19 Aktif, 5 Ada di DKI Jakarta

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X