Megawati-Prabowo, Tak Ada Teman dan Musuh Abadi dalam Politik

We have no eternal allies, and we have no perpetual enemies. Our interests are eternal and perpetual, and those interests it is our duty to follow. - Lord Palmerston.

DALAM politik tidak ada teman atau musuh yang abadi. Yang ada adalah kepentingan yang abadi. Mereka yang ingin bertahan lama dalam politik dituntut untuk lentur mengikuti jalan kepentingan abadi yang dinamis.

Kira-kira begitulah yang ingin disampaikan Henry John Temple Palmerston, mantan Menteri Luar Negeri Inggris, 1846-1851. Palmerston menyampaikan pandangannya di hadapan parlemen Inggris dalam konteks politik luar negeri.

Ia terpilih sebagai Perdana Menteri Inggris pada 1855-1858 pada usia 70 tahun. Sejarah mencatat, Lord Palmerston adalah orang tertua yang pernah ditunjuk sebagai Perdana Menteri Inggris.

Ia mendominasi kebijakan politik luar negeri Inggris sepanjang periode 1830-1865 di tengah pergolakan hebat yang terjadi di Eropa pada abad ke-19.

Kerajaan Inggris harus pandai-pandai menempatkan diri dalam konstelasi politik internasional yang penuh gejolak. Kuncinya satu: lentur. Tak ada teman dan musuh yang abadi.

Prinsip politik yang disampaikan Palmerston seolah menjadi prinsip abadi di sepanjang hikayat politik dunia, baik dalam konteks politik internasional maupun domestik.

Megawati-Prabowo

Di Indonesia, para politisi mempraktikkan prinsip ini dengan gemulai. Pertemuan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Rabu (24/7/2019), adalah panggung tontonan politik nan cantik yang mengingatkan kita pada Lord Palmerston.

Relasi politik kedua tokoh itu berlangsung amat dinamis sebagai teman dan rival. Setelah menghilang selama sekian tahun pasca-reformasi yang menumbangkan ayah mertuanya, Soeharto, nama Prabowo Subianto kembali terdengar samar-samar di panggung politik pada 2004.

Tahun itu, Megawati menjabat sebagai presiden sekaligus Ketua Umum Partai Demokorasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).

Setelah melanjutkan masa kepresidenan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) selama tiga tahun, Megawati berniat melanjutkan era kepemimpinannya melalui Pilpres 2004.

Sementara Prabowo Subianto kala itu bergabung di Partai Golkar. Dikutip dari arsip harian Kompas, 22 Juli 2003, Prabowo mengambil formulir konvensi capres Golkar pada 21 Jui 2003.

Nama mantan Panglima Komando Cadangan Strategis TNI Angkatan Darat (Kostrad) itu diusulkan beberapa organisasi massa, yaitu DPP Kesatuan Organisasi Serba Guna Gotong Royong (Kosgoro) 1957, DPP Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR), DPP Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI), dan DPP Majelis Dakwah Islamiyah, serta satu DPD Partai Golkar, yaitu DPD Jawa Tengah.

Di Golkar, ia bersaing melawan Aburizal Bakrie, Akbar Tandjung, Jusuf Kalla, Sultan Hamengku Buwono X, Surya Paloh, dan Wiranto.

Narasi yang dikampanyekan Prabowo saat itu sama persis dengan yang disampaikannya pada Pilpres 2014 dan 2019.

Dalam pidato politiknya sebagai peserta konvensi capres di Istora Senayan pada Februari 2004, Prabowo menyoroti penjualan aset negara. Ia sedang mengkritik Megawati yang menjual saham sejumlah BUMN kepada asing.

Melalui pidato berapi-api yang dihadiri 4.200 kader Golkar DKI Jakarta di Lapangan Tenis Tertutup Istoran Senayan, Prabowo menyerukan agar bangsa ini jangan terus-terusan menjual aset negara ke pihak asing agar tidak menjadi "kacung" di negeri sendiri.

"Setelah Indosat, lalu diumumkan BNI 46 akan dijual ke pihak asing. Dulu, kakek saya, almarhum Margono Djojohadikusumo, diperintahkan Bung Karno dan Bung Hatta untuk mendirikan bank milik Indonesia yang pertama dan sekarang akan dijual. Artinya, telekomunikasi dijual dan bank-bank juga dijual. Kita akan jadi kacung di negara kita sendiri," ujarnya.

Kebijakan privatisasi aset di era Megawati memang menjadi kontroversi. Megawati menjual Indosat seharga Rp 4,6 triliun kepada Tamasek Holding Company, BUMN Singapura.

Kebijakan privatisasi adalah peluru yang digunakan lawan untuk menjadikan Megawati sebagai bulan-bulanan politik.

Prabowo menuding elite sebagai pihak yang bertanggung jawab atas buruknya perekonomian saat itu.

"Elite kita telah mengkhianati bangsanya sendiri. Aset dijual, elite diam saja. Padahal, kita sudah kehilangan kehormatan dan kemerdekaan kita sebagai bangsa. Kita masih tenang saja, padahal kita sudah dijajah orang asing. Saya terus terang malu. Bank-bank dijual murah, telekomunikasi kita juga dijual. Kita akan menjadi kacung di negara kita sendiri. Saya maju karena saya malu sebagai bangsa Indonesia," kata Prabowo pada 21 Februari 2004.

Prabowo gagal memenangi tiket capres dari Partai Golkar. Ia dikalahkan Wiranto yang kemudian menggandeng Salahuddin Wahid sebagai calon wakil presiden.

Sementara Megawati berduet dengan Hasyim Muzadi. Keduanya kalah oleh pasangan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Jusuf Kalla.

Bersatu di 2009

Tiga tahun setelah kekalahan di 2004, Prabowo akhirnya hengkang dari Golkar. Ia memilih mendirikan Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra bersama Suhardi, Fadli Zon, Ahmad Muzani, M Asrian Mirza, Amran Nasution, Halida Hatta, Tanya Alwi, Haris Bobihoe, Sufmi Dasco Ahmad, Muchdi Pr, hingga Widjono Hardjanto.

Bersama dengan PDI-P yang kalah pemilu, Gerindra berdiri di kubu oposisi.

Lewat diskusi yang amat alot, karena tak ada yang bersedia menjadi calon wakil presiden, kedua partai akhirnya bersepakat mengantarkan duet Megawati-Prabowo di 2009.

Di Batu Tulis, Bogor, Megawati dan Prabowo menyepakati perjanjian yang kelak dikenal dengan Perjanjian Batu Tulis. Salah satu isinya, jika nanti pasangan Megawati-Prabowo menang, Megawati dan PDI-P akan mengusung Prabowo untuk maju sebagai calon presiden di Pilpres 2014.

Sayangnya, pasangan Megawati-Prabowo hanya meraup 26,7 persen suara dan kalah telak dengan SBY-Boediono yang mengantongi 60,8 suara.

Kendati kalah di 2009, hubungan keduanya baik-baik saja. Gerindra kembali berkoalisi dengan PDI-P di luar pemerintahan.

Mereka berjuang bersama di Pilgub DKI 2012. Joko Widodo yang kala itu menjabat Wali Kota Solo diboyong ke Jakarta dan dipasangkan dengan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Mereka menang dengan 53,8 persen suara, mengalahkan petahana Fauzi Bowo.

Terbelah di pilpres

Menjelang Pilpres 2014, kepentingan politik masing-masing membuat keduanya bersimpangan jalan. Saat itu, Mega memutuskan tak maju lagi di pilpres. Ia memilih mengusung Jokowi.

Hal ini tentu saja membuat Gerindra kesal. Jokowi yang namanya ikut dibesarkan oleh Gerindra diusung oleh PDI-P bersaing dengan Prabowo dalam pilpres.

Prabowo tak banyak memberikan pernyataan politik. Kekecewaan Gerindra banyak disuarakan Fadli Zon yang selalu lugas dan tajam menyerang Megawati terkait Perjanjian Batu Tulis.

Prabowo memilih diam. Ia bahkan masih berharap bisa berduet dengan Mega.

"(Koalisi dengan PDI-P) kenapa tidak? Bangsa Indonesia butuh partai yang baik dan saya pikir PDI-P baik dan diisi oleh tokoh-tokoh yang nasionalis," kata Prabowo seusai memantau hasil quick count pileg 2014 di DPP Partai Gerindra, 9 April 2014.

Menurut Prabowo, bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar, tetapi juga memiliki masalah besar. Prabowo mengatakan, masalah-masalah yang besar itu tidak mungkin bisa diselesaikan oleh satu partai saja, sehebat dan sekuat apa pun partai itu.

"Saya sudah sering menjelaskan, masalah bangsa kita sangat besar. Gerindra ingin jadi bagian dari solusi bangsa. Oleh karena itu, dengan siapa saja yang ingin membangun bangsa ini, kami siap bekerja sama," ujarnya.

Gerindra kemudian mengusung Prabowo sebagai presiden dengan berkoalisi bersama Partai Golkar, PAN, PKS, PPP, dan PBB. Sementara di kubu Jokowi-Kalla ada PKB, Nasdem, dan Hanura.

Seperti halnya pada Pilpres 2019, pada 2014 pun Prabowo menggugat kemenangan Jokowi. Namun, toh akhirnya Prabowo menerima kekalahannya.

Gerindra tetap berada di pihak oposisi kendati akhirnya kehilangan Golkar dan PAN yang merapat ke pemerintahan Jokowi periode pertama.

Rivalitas yang sama terjadi pada 2019. Keras. Sangat keras. Tapi, toh tak ada musuh yang abadi. Rivalitas yang amat keras di pilpres kemarin mencair di atas meja makan kediaman Megawati di Jalan Teuku Umar, Jakarta.

Nasi goreng spesial yang diracik Megawati sebagai menu makan siang menegaskan kembali adagium politik Lord Parlmerston: tidak ada musuh dan teman abadi dalam politik. Yang ada adalah kepentingan abadi.

Tambo ciek nasi gorengnya, kata orang Minang.