Perseteruan Hukum PKS dengan Fahri Hamzah yang Semakin Meruncing...

Kompas.com - 23/07/2019, 06:29 WIB
Kuasa hukum Fahri Hamzah, Mujahid Latief, setelah mengajukan surat permohonan sita paksa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (22/7/2019).KOMPAS.com/Ardito Ramadhan D Kuasa hukum Fahri Hamzah, Mujahid Latief, setelah mengajukan surat permohonan sita paksa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (22/7/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com — Perseteruan hukum antara elite Partai Keadilan Sejahtera ( PKS) dan salah seorang mantan kadernya, Fahri Hamzah, belum juga berakhir. Bahkan, perseteruan kini semakin meruncing.

Pada Senin (22/7/2019), Fahri yang diwakili kuasa hukumnya mengajukan permohonan sita paksa terhadap sejumlah aset milik sejumlah elite PKS kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Kuasa hukum Fahri, Mujahid Latief, mengatakan, pihaknya mengajukan sita paksa karena elite PKS tidak kunjung membayar ganti rugi senilai Rp 30 miliar kepada Fahri sesuai putusan pengadilan sebelumnya.

"Pihak pengadilan melakukan pemanggilan terhadap mereka untuk diingatkan melaksanakan isi putusan, dua kali juga tidak dilaksanakan. Maka, ini adalah tahap lanjutan dari proses panjang yang sudah kami lakukan," kata Mujahid kepada wartawan di PN Jakarta Selatan, Senin.


Baca juga: Pengacara Fahri Hamzah: PKS Membangkang terhadap Putusan Pengadilan

Mujahid menyebutkan, ada delapan aset milik elite PKS yang dibidik. Aset-aset tersebut terdiri dari tanah, bangunan, dan kendaraan bermotor.

Adapun aset-aset yang menjadi obyek sitaan itu akan disita setelah pihak PN Jakarta Selatan melakukan verifikasi. Setelah diverifikasi dan disita, aset-aset sitaan akan dilelang hingga menemui angka Rp 30 miliar sebagaimana yang menjadi putusan pengadilan.

Hingga Selasa (23/7/2019), Kompas.com belum berhasil menghubungi sejumlah elite PKS yang terlibat perseteruan hukum dengan Fahri Hamzah.

Kronologi

Perseteruan antara Fahri dan PKS itu bermula pada 2016. Kala itu, Fahri dipecat dari seluruh jenjang jabatan di kepartaian.

Fahri yang tidak terima dengan dengan keputusan itu lalu melayangkan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam gugatannya, Fahri menuntut PKS membayar ganti rugi materiil sebesar Rp 1,6 juta dan imateriil senilai lebih dari Rp 500 miliar.

Elite yang digugat adalah Presiden PKS Shohibul Iman, Ketua Dewan Syariah Surahman Hidayat, Wakil Ketua Dewan Syuro Hidayat Nur Wahid, Abdul Muis, dan Abi Sumaid. Fahri juga menuntut PKS untuk memulihkan nama baiknya.

Halaman:
Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di artikel ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini!


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di bawah ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terkini Lainnya

Fadli Zon Usul Jajak Pendapat Pemindahan Ibu Kota, Pakar: Tak Ada Dasar Hukumnya

Fadli Zon Usul Jajak Pendapat Pemindahan Ibu Kota, Pakar: Tak Ada Dasar Hukumnya

Nasional
Ada Capim KPK yang Diduga Terima Gratifikasi tetapi Lolos, Ini Kata Pansel

Ada Capim KPK yang Diduga Terima Gratifikasi tetapi Lolos, Ini Kata Pansel

Nasional
Yorrys Raweyai: Blokir Internet di Papua Bukan Solusi

Yorrys Raweyai: Blokir Internet di Papua Bukan Solusi

Nasional
Jokowi Diharapkan Beri Perhatian Lebih atas Seleksi Capim KPK

Jokowi Diharapkan Beri Perhatian Lebih atas Seleksi Capim KPK

Nasional
Mendagri: Saya Sering Pindah ke Mobil Patwal karena Crown Mogok

Mendagri: Saya Sering Pindah ke Mobil Patwal karena Crown Mogok

Nasional
PPP: Amandemen Terbatas UUD 1945 Tak Mengagendakan MPR sebagai Lembaga Tertinggi

PPP: Amandemen Terbatas UUD 1945 Tak Mengagendakan MPR sebagai Lembaga Tertinggi

Nasional
Presiden Jokowi Didesak Evaluasi Pansel Capim KPK

Presiden Jokowi Didesak Evaluasi Pansel Capim KPK

Nasional
Tanggapan Kapolda Sumsel Lolos Tahap Profile Assessment Capim KPK

Tanggapan Kapolda Sumsel Lolos Tahap Profile Assessment Capim KPK

Nasional
Perwakilan KPK yang Kandas jadi Pimpinan Lembaga Anti Rasuah...

Perwakilan KPK yang Kandas jadi Pimpinan Lembaga Anti Rasuah...

Nasional
KPK Ungkap Kepatuhan LHKPN Capim KPK yang Lolos 'Profile Asssessment'

KPK Ungkap Kepatuhan LHKPN Capim KPK yang Lolos "Profile Asssessment"

Nasional
Polri Benarkan Informasi Pemberi Miras ke Mahasiswa Papua Kapolsek Sukajadi Bandung

Polri Benarkan Informasi Pemberi Miras ke Mahasiswa Papua Kapolsek Sukajadi Bandung

Nasional
Gabung Jakarta, Bekasi Harap Tak Ada Lagi Setoran Bea Balik Nama Kendaraan

Gabung Jakarta, Bekasi Harap Tak Ada Lagi Setoran Bea Balik Nama Kendaraan

Nasional
Presiden Jokowi Sapa Para Talenta Musik yang Manggung di Istana

Presiden Jokowi Sapa Para Talenta Musik yang Manggung di Istana

Nasional
KPK: Ada Capim Diduga Pernah Terima Gratifikasi, tapi Masih Diloloskan Pansel

KPK: Ada Capim Diduga Pernah Terima Gratifikasi, tapi Masih Diloloskan Pansel

Nasional
Diduga Berada di Jatim, Polri Masih Buru Penyuplai Data Kependudukan yang Dijual Lewat Situs Web

Diduga Berada di Jatim, Polri Masih Buru Penyuplai Data Kependudukan yang Dijual Lewat Situs Web

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X