Perseteruan Hukum PKS dengan Fahri Hamzah yang Semakin Meruncing...

Kompas.com - 23/07/2019, 06:29 WIB
Kuasa hukum Fahri Hamzah, Mujahid Latief, setelah mengajukan surat permohonan sita paksa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (22/7/2019). KOMPAS.com/Ardito Ramadhan DKuasa hukum Fahri Hamzah, Mujahid Latief, setelah mengajukan surat permohonan sita paksa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (22/7/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com — Perseteruan hukum antara elite Partai Keadilan Sejahtera ( PKS) dan salah seorang mantan kadernya, Fahri Hamzah, belum juga berakhir. Bahkan, perseteruan kini semakin meruncing.

Pada Senin (22/7/2019), Fahri yang diwakili kuasa hukumnya mengajukan permohonan sita paksa terhadap sejumlah aset milik sejumlah elite PKS kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Kuasa hukum Fahri, Mujahid Latief, mengatakan, pihaknya mengajukan sita paksa karena elite PKS tidak kunjung membayar ganti rugi senilai Rp 30 miliar kepada Fahri sesuai putusan pengadilan sebelumnya.

"Pihak pengadilan melakukan pemanggilan terhadap mereka untuk diingatkan melaksanakan isi putusan, dua kali juga tidak dilaksanakan. Maka, ini adalah tahap lanjutan dari proses panjang yang sudah kami lakukan," kata Mujahid kepada wartawan di PN Jakarta Selatan, Senin.


Baca juga: Pengacara Fahri Hamzah: PKS Membangkang terhadap Putusan Pengadilan

Mujahid menyebutkan, ada delapan aset milik elite PKS yang dibidik. Aset-aset tersebut terdiri dari tanah, bangunan, dan kendaraan bermotor.

Adapun aset-aset yang menjadi obyek sitaan itu akan disita setelah pihak PN Jakarta Selatan melakukan verifikasi. Setelah diverifikasi dan disita, aset-aset sitaan akan dilelang hingga menemui angka Rp 30 miliar sebagaimana yang menjadi putusan pengadilan.

Hingga Selasa (23/7/2019), Kompas.com belum berhasil menghubungi sejumlah elite PKS yang terlibat perseteruan hukum dengan Fahri Hamzah.

Kronologi

Perseteruan antara Fahri dan PKS itu bermula pada 2016. Kala itu, Fahri dipecat dari seluruh jenjang jabatan di kepartaian.

Fahri yang tidak terima dengan dengan keputusan itu lalu melayangkan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam gugatannya, Fahri menuntut PKS membayar ganti rugi materiil sebesar Rp 1,6 juta dan imateriil senilai lebih dari Rp 500 miliar.

Elite yang digugat adalah Presiden PKS Shohibul Iman, Ketua Dewan Syariah Surahman Hidayat, Wakil Ketua Dewan Syuro Hidayat Nur Wahid, Abdul Muis, dan Abi Sumaid. Fahri juga menuntut PKS untuk memulihkan nama baiknya.

Baca juga: PKS Tak Kunjung Bayar Ganti Rugi, Fahri Hamzah Ajukan Sita Paksa

Fahri memenangi gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Setelah itu, PKS mengajukan banding ke pengadilan tinggi. Namun, banding kembali dimenangi Fahri.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dukung Zulkifli Hasan, DPW PAN: Jangan Dianggap Kami Berbenturan dengan Amien Rais

Dukung Zulkifli Hasan, DPW PAN: Jangan Dianggap Kami Berbenturan dengan Amien Rais

Nasional
Dukungan Dini ke Zulkifli Hasan, Kader Yakin PAN Tak Akan Pecah

Dukungan Dini ke Zulkifli Hasan, Kader Yakin PAN Tak Akan Pecah

Nasional
Soal Dukungan Dini ke Zulkifli Hasan, DPW PAN Sulut Yakin Amien Rais Bisa Terima

Soal Dukungan Dini ke Zulkifli Hasan, DPW PAN Sulut Yakin Amien Rais Bisa Terima

Nasional
30 DPW dan 420 DPD PAN Nyatakan Dukungan Dini Kepada Zulkifli Hasan

30 DPW dan 420 DPD PAN Nyatakan Dukungan Dini Kepada Zulkifli Hasan

Nasional
Sanimas IsDB, Program Lingkungan Bersih, Sehat, dan Ramah Wisatawan

Sanimas IsDB, Program Lingkungan Bersih, Sehat, dan Ramah Wisatawan

Nasional
Pengungkapan Kasus Novel Dinilai Dapat Tingkatkan Citra Polri

Pengungkapan Kasus Novel Dinilai Dapat Tingkatkan Citra Polri

Nasional
Kasus Novel Baswedan Tak Kunjung Terungkap, Ini Saran untuk Kabareskrim Baru

Kasus Novel Baswedan Tak Kunjung Terungkap, Ini Saran untuk Kabareskrim Baru

Nasional
ICW Dorong Penyelidikan Lanjutan terhadap Eks Dirut Garuda Indonesia

ICW Dorong Penyelidikan Lanjutan terhadap Eks Dirut Garuda Indonesia

Nasional
Waketum Bicara Tantangan PAN Lepas dari Ketergantungan pada Satu Tokoh

Waketum Bicara Tantangan PAN Lepas dari Ketergantungan pada Satu Tokoh

Nasional
Kasus Novel Baswedan Tak Kunjung Terungkap, ICW Duga Jokowi Beri Tenggat Lagi

Kasus Novel Baswedan Tak Kunjung Terungkap, ICW Duga Jokowi Beri Tenggat Lagi

Nasional
Setara: Listyo Harus Sadar Penunjukannya sebagai Upaya Penyelesaian Kasus Novel

Setara: Listyo Harus Sadar Penunjukannya sebagai Upaya Penyelesaian Kasus Novel

Nasional
[POPULER DI KOMPASIANA] Wacana Masa Jabatan Presiden 3 Periode | Kampanye Senang Membaca | Kala Puber Kedua Meghampiri

[POPULER DI KOMPASIANA] Wacana Masa Jabatan Presiden 3 Periode | Kampanye Senang Membaca | Kala Puber Kedua Meghampiri

Nasional
Jokowi Senang Projo Semangatnya Belum Turun

Jokowi Senang Projo Semangatnya Belum Turun

Nasional
Ketum Projo Ungkap Sempat Minta Jabatan Wamenhan ke Jokowi

Ketum Projo Ungkap Sempat Minta Jabatan Wamenhan ke Jokowi

Nasional
Projo: Jokowi Lima Periode Kami Juga Mau

Projo: Jokowi Lima Periode Kami Juga Mau

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X