KPAI: Pelaku Kekerasan Seksual di Sekolah Didominasi Guru dan Kepala Sekolah

Kompas.com - 20/07/2019, 21:04 WIB
Komisioner KPAI Retno Listyarti di Jakarta, Sabtu (20/7/2019). KOMPAS.com/IHSANUDDINKomisioner KPAI Retno Listyarti di Jakarta, Sabtu (20/7/2019).
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Perlindungan Anak Indonesia ( KPAI) menyebut, kekerasan seksual yang dialami anak di sekolah, umumnya dilakukan guru dan kepala sekolah.

"Pelaku kekerasan seksual di lembaga pendidikan formal, masih didominasi oleh guru dan kepala sekolah," ujar Komisioner KPAI Bidang Pendidikan Retno Listyarti dalam Diskusi PR Pendidikan di Hari Anak di Jakarta, Sabtu (20/7/2019).

Menurut data KPAI, pelaku kekerasan seksual di sekolah adalah wali kelas, guru agama, guru olahraga, seni budaya, guru IPS, guru komputer, serta kepala sekolah. Sementara, angka tertinggi justru ada pada guru olahraga dan guru agama.

Retno mengatakan, sepanjang Januari-Juni 2019, terdapat 13 kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan yang tercatat oleh KPAI. Kasus tersebut terjadi di tingkat sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP).

Baca juga: KPAI Akan Awasi Polisi Usut Pelaku Pemerkosa Remaja yang Hampir Bunuh Diri di JPO Margonda

Menurut Retno, berdasarkan jenjang di SD ada 9 kasus. Kemudian, di SMP ada 4 kasus. Sementara, berdasarkan jenis kelamin, korban anak perempuan ada 9 kasus dan korban anak laki-laki ada 4 kasus.

"Artinya, anak laki-laki dan anak perempuan sama menjadi kekerasan seksual," kata Retno.

Retno mengaku prihatin atas peristiwa kekerasan tersebut. Menurut dia, guru seharusnya menjadi orang tua di sekolah, bukan malah menjadi pelaku kekerasan seksual.

"Undang-Undang Perlindungan Anak pada Pasal 54 memerintahkan untuk melindungi anak-anak dari bentuk kekerasan apa pun. Tapi justru guru dan kepala sekolah ini yang melakukan tindak kekerasan," ujarnya.

Menurut Retno, ada berbagai modus yang dilakukan guru untuk mengajak seorang anak melakukan hubungan seksual. Pertama, pelaku mengajak anak menonton film berkonten pornografi di kelas.

Selain itu, pelaku memberikan uang kepada korban. Kemudian, sang guru juga mengancam akan memberikan nilai buruk kepada anak, apabila menolak ajakan melakukan hubungan seksual.

"Pelaku mengancam korban memberikan nilai jelek jika menolak atau melaporkan perbuatan pelaku kepada siapa pun. Pelaku memacari anak, kemudian dibujuk rayu untuk melakukan persetubuhan," kata dia.

Di tengah maraknya kekerasan seksual terhadap anak, Retno menyayangkan Presiden Joko Widodo malah memberikan grasi kepada eks guru Jakarta International School (JIS), Neil Bantleman.

Sebelumnya, Neil divonis bersalah oleh hakim karena mencabuli muridnya.

Baca juga: Nilai Grasi Jokowi ke Guru JIS Preseden Buruk, KPAI Surati Menkumham

"Ini kita jadikan pelajaran. Ke depan, pelaku kejahatan seksual terhadap anak harus dihukum berat dan sebaiknya tidak mendapat grasi," ujarnya.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Penyiraman Novel Baswedan, antara Dugaan Laporan Palsu dan Rekayasa

Kasus Penyiraman Novel Baswedan, antara Dugaan Laporan Palsu dan Rekayasa

Nasional
Hal yang Harus Diketahui soal Sertifikasi Perkawinan dan Pro Kontra-nya

Hal yang Harus Diketahui soal Sertifikasi Perkawinan dan Pro Kontra-nya

Nasional
KLHK: Nilai Ganti Rugi Gugatan Karhutla Rp 315 Triliun, Tinggal Eksekusi

KLHK: Nilai Ganti Rugi Gugatan Karhutla Rp 315 Triliun, Tinggal Eksekusi

Nasional
Gara-gara Pilpres Masyarakat Terbelah, Demokrat: Bukan Alasan Presiden Kembali Dipilih MPR

Gara-gara Pilpres Masyarakat Terbelah, Demokrat: Bukan Alasan Presiden Kembali Dipilih MPR

Nasional
Marak Korupsi di Desa, ICW Minta Pemerintah Usut Tuntas Kasus Desa Fiktif

Marak Korupsi di Desa, ICW Minta Pemerintah Usut Tuntas Kasus Desa Fiktif

Nasional
Pemerintah Gelar Operasi 30 Hari di Laut, Atasi Kerusakan Lingkungan

Pemerintah Gelar Operasi 30 Hari di Laut, Atasi Kerusakan Lingkungan

Nasional
Jubir Presiden Ralat Pernyataan: Ahok Tak Harus Mundur dari PDI-P jika Pimpin BUMN

Jubir Presiden Ralat Pernyataan: Ahok Tak Harus Mundur dari PDI-P jika Pimpin BUMN

Nasional
Fraksi Partai Demokrat Tolak Amendemen Terbatas UUD 1945 jika Ubah Mekanisme Pilpres

Fraksi Partai Demokrat Tolak Amendemen Terbatas UUD 1945 jika Ubah Mekanisme Pilpres

Nasional
Polri Terbitkan Telegram: Polisi Jangan Pamer Barang Mewah dan Gaya Hidup Hedonis

Polri Terbitkan Telegram: Polisi Jangan Pamer Barang Mewah dan Gaya Hidup Hedonis

Nasional
KPK Resmi Ajukan Kasasi atas Putusan Bebas Sofyan Basir

KPK Resmi Ajukan Kasasi atas Putusan Bebas Sofyan Basir

Nasional
Fraksi Nasdem Soal Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi: Itu Alternatif Ungkap Kasus HAM Masa Lalu

Fraksi Nasdem Soal Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi: Itu Alternatif Ungkap Kasus HAM Masa Lalu

Nasional
Fraksi PKS Isyaratkan Setuju Wacana Amendemen Terbatas UUD 1945

Fraksi PKS Isyaratkan Setuju Wacana Amendemen Terbatas UUD 1945

Nasional
Menhan Prabowo: ASEAN Harus Bisa Jadi Penyeimbang di Indo-Pasifik

Menhan Prabowo: ASEAN Harus Bisa Jadi Penyeimbang di Indo-Pasifik

Nasional
Pilkada Langsung Disebut Berbiaya Tinggi, Pakar: Masalahnya Ada di Parpol

Pilkada Langsung Disebut Berbiaya Tinggi, Pakar: Masalahnya Ada di Parpol

Nasional
Soal Sertifikasi Nikah, Pemerintah Diminta Tak Campuri Urusan Rakyat Terlalu Jauh

Soal Sertifikasi Nikah, Pemerintah Diminta Tak Campuri Urusan Rakyat Terlalu Jauh

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X