KPAI: Pelaku Kekerasan Seksual di Sekolah Didominasi Guru dan Kepala Sekolah

Kompas.com - 20/07/2019, 21:04 WIB
Komisioner KPAI Retno Listyarti di Jakarta, Sabtu (20/7/2019). KOMPAS.com/IHSANUDDINKomisioner KPAI Retno Listyarti di Jakarta, Sabtu (20/7/2019).
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Perlindungan Anak Indonesia ( KPAI) menyebut, kekerasan seksual yang dialami anak di sekolah, umumnya dilakukan guru dan kepala sekolah.

"Pelaku kekerasan seksual di lembaga pendidikan formal, masih didominasi oleh guru dan kepala sekolah," ujar Komisioner KPAI Bidang Pendidikan Retno Listyarti dalam Diskusi PR Pendidikan di Hari Anak di Jakarta, Sabtu (20/7/2019).

Menurut data KPAI, pelaku kekerasan seksual di sekolah adalah wali kelas, guru agama, guru olahraga, seni budaya, guru IPS, guru komputer, serta kepala sekolah. Sementara, angka tertinggi justru ada pada guru olahraga dan guru agama.

Retno mengatakan, sepanjang Januari-Juni 2019, terdapat 13 kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan yang tercatat oleh KPAI. Kasus tersebut terjadi di tingkat sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP).

Baca juga: KPAI Akan Awasi Polisi Usut Pelaku Pemerkosa Remaja yang Hampir Bunuh Diri di JPO Margonda

Menurut Retno, berdasarkan jenjang di SD ada 9 kasus. Kemudian, di SMP ada 4 kasus. Sementara, berdasarkan jenis kelamin, korban anak perempuan ada 9 kasus dan korban anak laki-laki ada 4 kasus.

"Artinya, anak laki-laki dan anak perempuan sama menjadi kekerasan seksual," kata Retno.

Retno mengaku prihatin atas peristiwa kekerasan tersebut. Menurut dia, guru seharusnya menjadi orang tua di sekolah, bukan malah menjadi pelaku kekerasan seksual.

"Undang-Undang Perlindungan Anak pada Pasal 54 memerintahkan untuk melindungi anak-anak dari bentuk kekerasan apa pun. Tapi justru guru dan kepala sekolah ini yang melakukan tindak kekerasan," ujarnya.

Menurut Retno, ada berbagai modus yang dilakukan guru untuk mengajak seorang anak melakukan hubungan seksual. Pertama, pelaku mengajak anak menonton film berkonten pornografi di kelas.

Selain itu, pelaku memberikan uang kepada korban. Kemudian, sang guru juga mengancam akan memberikan nilai buruk kepada anak, apabila menolak ajakan melakukan hubungan seksual.

"Pelaku mengancam korban memberikan nilai jelek jika menolak atau melaporkan perbuatan pelaku kepada siapa pun. Pelaku memacari anak, kemudian dibujuk rayu untuk melakukan persetubuhan," kata dia.

Di tengah maraknya kekerasan seksual terhadap anak, Retno menyayangkan Presiden Joko Widodo malah memberikan grasi kepada eks guru Jakarta International School (JIS), Neil Bantleman.

Sebelumnya, Neil divonis bersalah oleh hakim karena mencabuli muridnya.

Baca juga: Nilai Grasi Jokowi ke Guru JIS Preseden Buruk, KPAI Surati Menkumham

"Ini kita jadikan pelajaran. Ke depan, pelaku kejahatan seksual terhadap anak harus dihukum berat dan sebaiknya tidak mendapat grasi," ujarnya.

Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di artikel ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini!


Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di bawah ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dalam RKUHP, Gelandangan dan Pengganggu Ketertiban Umum Diancam Denda Rp 1 Juta

Dalam RKUHP, Gelandangan dan Pengganggu Ketertiban Umum Diancam Denda Rp 1 Juta

Nasional
KPK Dalami Dugaan Uang Suap Imam Nahrawi Mengalir ke Pihak Lain

KPK Dalami Dugaan Uang Suap Imam Nahrawi Mengalir ke Pihak Lain

Nasional
Kritik Revisi KUHP, Pakar Hukum: Kita Sedang Krisis Negarawan

Kritik Revisi KUHP, Pakar Hukum: Kita Sedang Krisis Negarawan

Nasional
Revisi UU KPK, Pemerintah dan DPR Dinilai Membentengi Diri dari KPK

Revisi UU KPK, Pemerintah dan DPR Dinilai Membentengi Diri dari KPK

Nasional
Sempat Alot soal Dana Abadi, RUU Pesantren Akhirnya Disepakati Dibawa ke Rapat Paripurna

Sempat Alot soal Dana Abadi, RUU Pesantren Akhirnya Disepakati Dibawa ke Rapat Paripurna

Nasional
Soal Pengesahan RUU KPK, Mahasiswa Sampaikan Mosi Tidak Percaya ke DPR

Soal Pengesahan RUU KPK, Mahasiswa Sampaikan Mosi Tidak Percaya ke DPR

Nasional
Terima Surat Keberatan Koalisi Masyarakat Sipil, PBB Bakal Analisis Isi Revisi UU KPK

Terima Surat Keberatan Koalisi Masyarakat Sipil, PBB Bakal Analisis Isi Revisi UU KPK

Nasional
Mahasiswa: Kami Lihat DPR Tidak Peduli dengan Masyarakat

Mahasiswa: Kami Lihat DPR Tidak Peduli dengan Masyarakat

Nasional
Waktu Sudah Mepet, Jokowi Disarankan Tak Usah Tunjuk Menpora Baru

Waktu Sudah Mepet, Jokowi Disarankan Tak Usah Tunjuk Menpora Baru

Nasional
Imam Nahrawi Dicegah Bepergian ke Luar Negeri

Imam Nahrawi Dicegah Bepergian ke Luar Negeri

Nasional
Jadi ASN, Pegawai KPK Dikhawatirkan Tergoda Suap

Jadi ASN, Pegawai KPK Dikhawatirkan Tergoda Suap

Nasional
4 Anggota DPRD Lampung Tengah Didakwa Terima Suap dengan Total Rp 9,69 Miliar

4 Anggota DPRD Lampung Tengah Didakwa Terima Suap dengan Total Rp 9,69 Miliar

Nasional
Narapidana dengan Hepatitis C di Lapas dan Rutan DKI Jakarta Akan Dipisahkan

Narapidana dengan Hepatitis C di Lapas dan Rutan DKI Jakarta Akan Dipisahkan

Nasional
Menhan: Dari Dulu Saya Bilang, TNI-Polri Tak Akan Ditarik dari Papua

Menhan: Dari Dulu Saya Bilang, TNI-Polri Tak Akan Ditarik dari Papua

Nasional
Mahasiswa Penolak RUU KPK dan RKUHP Kecewa Tak Bisa Bertemu Pimpinan DPR

Mahasiswa Penolak RUU KPK dan RKUHP Kecewa Tak Bisa Bertemu Pimpinan DPR

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X