Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat Ajukan Syarat Ini jika Ditawari Masuk Koalisi Jokowi

Kompas.com - 19/07/2019, 18:09 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Didi Irawadi menyatakan, partainya siap berada di luar pemerintahan usai Pilpres 2019. Menurut dia, hal itu penting untuk menjalankan fungsi kontrol terhadap pemerintah.

Meski demikian, Demokrat juga tidak menolak jika diajak bergabung ke dalam koalisi parpol pendukung pemerintah.

"Menurut saya pribadi, posisi di luar pemerintahan sangat bagus. Dalam check and balance ya. Itu sangat bagus sekali," ujar Didi dalam sebuah diskusi di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (19/7/2019).

"Tetapi kita lihat ke depan, kalau memang diperlukan juga, siap dalam posisi apapun. Tapi ini sepenuhnya hak prerogatif Presiden," lanjut dia.

Baca juga: SBY Sudah Kumpulkan DPD Demokrat di Cikeas, Apa yang Dibahas?

Meski demikian, Didi memastikan, partainya tidak akan meminta-minta jatah menteri kepada Presiden Jokowi. Sebab, Demokrat bukanlah partai pengusung Joko Widodo-Ma'ruf Amin pada Pilpres 2019 lalu.

Sekalipun nantinya Presiden Jokowi menawarkan untuk bergabung, Partai Demokrat juga tidak serta merta menerimanya begitu saja. Partainya akan menerima tawaran itu jika melihat adanya kecocokan program.

Baca juga: SBY dan DPD Mulai Bahas Arah Politik Demokrat, Sekjen Sebut 9 September Akan Jadi Hari Istimewa

Sebab, Didi mengatakan, partainya juga memiliki 14 program prioritas dalam rangka menyejahterakan masyarakat. Oleh sebab itu, tawaran untuk bergabung ke koalisi Jokowi-Ma'ruf akan dipertimbangkan apabila pemerintahan bersedia menjalankan 14 program tersebut.

"Partai Demokrat punya 14 program pro rakyat. Siapapun bersama kami, baik di dalam pemerintahan maupun di luar, harus jelas bahwa 14 program Demokrat ini bisa beririsan dengan pihak-pihak yang siap bersama dengan kami," ujar Didi.

"Yang pasti, Partai Demokrat pasca-pemilu ini siap dalam posisi apapun. Kalau saya pribadi kemarin, dari pidato Pak Jokowi, bagi yang ada di dalam pemerintahan atau yang di luar, dua-duanya memiliki kontribusi bagi bangsa ini," lanjut dia.

 

Kompas TV Setelah Rabu, 10 Juli 2019 Partai Demokrat akan menentukan arah politiknya . Apakah tetap menjadi partai di luar pemerintah atau akan berlabuh dan bergabung ke pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin. Kita kupas bersama Jansen Sitindaon, Ketua DPP Partai Demokrat. Dan analis politik UIN Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno. #partaidemokrat #pascapilpres
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

Nasional
Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Nasional
Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Nasional
Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Nasional
Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Nasional
Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Nasional
Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Nasional
PAN Lempar Kode Minta Jatah Menteri Lebih ke Prabowo, Siapkan Eko Patrio hingga Yandri Susanto

PAN Lempar Kode Minta Jatah Menteri Lebih ke Prabowo, Siapkan Eko Patrio hingga Yandri Susanto

Nasional
Kaitkan Ide Penambahan Kementerian dengan Bangun Koalisi Besar, BRIN: Mengajak Pasti Ada Bonusnya

Kaitkan Ide Penambahan Kementerian dengan Bangun Koalisi Besar, BRIN: Mengajak Pasti Ada Bonusnya

Nasional
Membedah Usulan Penambahan Kementerian dari Kajian APTHN-HAN, Ada 2 Opsi

Membedah Usulan Penambahan Kementerian dari Kajian APTHN-HAN, Ada 2 Opsi

Nasional
Zulhas: Indonesia Negara Besar, Kalau Perlu Kementerian Diperbanyak

Zulhas: Indonesia Negara Besar, Kalau Perlu Kementerian Diperbanyak

Nasional
Menag Cek Kesiapan Hotel dan Dapur Jemaah Haji di Madinah

Menag Cek Kesiapan Hotel dan Dapur Jemaah Haji di Madinah

Nasional
Usung Bima Arya atau Desy Ratnasari di Pilkada Jabar, PAN Yakin Ridwan Kamil Maju di Jakarta

Usung Bima Arya atau Desy Ratnasari di Pilkada Jabar, PAN Yakin Ridwan Kamil Maju di Jakarta

Nasional
[POPULER NASIONAL] Mahfud Singgung soal Kolusi Tanggapi Ide Penambahan Kementerian | Ganjar Disarankan Buat Ormas

[POPULER NASIONAL] Mahfud Singgung soal Kolusi Tanggapi Ide Penambahan Kementerian | Ganjar Disarankan Buat Ormas

Nasional
Zulhas Sebut Kader PAN yang Siap Jadi Menteri, Ada Yandri Susanto dan Eddy Soeparno

Zulhas Sebut Kader PAN yang Siap Jadi Menteri, Ada Yandri Susanto dan Eddy Soeparno

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com