DPR Diyakini Setujui Pertimbangan Amnesti untuk Baiq Nuril

Kompas.com - 18/07/2019, 08:28 WIB
Baiq Nuril dan Rieke Diah Pitaloka di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/7/2019) KOMPAS.com/HaryantipuspasariBaiq Nuril dan Rieke Diah Pitaloka di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/7/2019)

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti mengatakan, DPR tidak akan kesulitan dalam membahas surat presiden terkait permohonan pertimbangan amnesti untuk Baiq Nuril.

"Kalau dilihat dari pembicaraan yang sudah ada, kelihatannya DPR akan menyetujui," kata Bivitri saat dihubungi, Kamis (18/7/2019).

Bivitri menilai, kasus yang menimpa Baiq Nuril bukan suatu kasus yang kontroversial. Menurut dia, kontruksi hukum yang digunakan keliru dengan menempatkan Baiq yang merupakan korban pelecehan seksual, justru menjadi tersangka.

Baca juga: Selangkah Lagi, Amnesti untuk Baiq Nuril...

"Penerapan hukumnya banyak yang keliru misalnya alat buktinya ya, kemudian dia disangka memindahkan ke USB, ternyata bukan dia, jadi banyak sekali memang kelemahan dalam penerapan hukumnya," ujarnya.

Bivitri mengatakan, DPR harus melihat ada aspek kepentingan negara dalam memberikan amnesti yaitu komitmen menghapuskan kekerasan seksual.

"Dan di sini kepentingan negara jelas, yaitu untuk berkomitmen pada penghapusan kekerasan seksual," kata dia.

Selanjutnya, Bivitri mengatakan, pemberian amnesti tidak hanya sebatas pada pelaku tindak pidana yang berkaitan dengan politik.

Ia mengatakan, presiden dapat mengacu pada Pasal 14 ayat 2 UUD 1945 dalam memberikan amnesti untuk narapidana biasa seperti Baiq Nuril.

Baca juga: Surat Jokowi soal Amnesti Baiq Nuril Akan Dibahas Komisi III Pekan Depan

"Satu-satunya ketentuan hanya di konstitusi. Pasal 14 ayat (2) UUD 1945: 'Pesiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat'," pungkasnya.

Adapun, surat presiden Joko Widodo terkait permohonan pertimbangan amnesti untuk Baiq Nuril telah dibahas dalam rapat Badan Musyarawah (Bamus) DPR.

Pimpinan DPR menunjuk komisi III untuk membahas surat Jokowi tersebut. DPR menargetkan pembahasan surat Jokowi itu selesai sebelum masa reses DPR tanggal 26 Juli 2019 dan dibawa ada rapat paripurna tanggal 25 Juli 2019.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 11 April: Kasus Suspek Covid-19 Tercatat 58.965 Orang

UPDATE 11 April: Kasus Suspek Covid-19 Tercatat 58.965 Orang

Nasional
UPDATE 11 April: Ada 109.958 Kasus Aktif Covid-19 Di Indonesia

UPDATE 11 April: Ada 109.958 Kasus Aktif Covid-19 Di Indonesia

Nasional
UPDATE 11 April: Total Pemeriksaan Spesimen Covid-19 Capai 13.365.972

UPDATE 11 April: Total Pemeriksaan Spesimen Covid-19 Capai 13.365.972

Nasional
UPDATE 11 April: 5.096.252 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 10.037.754 Dosis Pertama

UPDATE 11 April: 5.096.252 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 10.037.754 Dosis Pertama

Nasional
UPDATE 11 April : Bertambah 87, Pasien Covid-19 Meninggal Kini 42.530 Orang

UPDATE 11 April : Bertambah 87, Pasien Covid-19 Meninggal Kini 42.530 Orang

Nasional
UPDATE 11 April: Pasien Sembuh Covid-19 Capai 1.414.507

UPDATE 11 April: Pasien Sembuh Covid-19 Capai 1.414.507

Nasional
UPDATE 11 April 2021: Bertambah 4.127 Orang, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 1.566.995

UPDATE 11 April 2021: Bertambah 4.127 Orang, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 1.566.995

Nasional
Kemensetneg Ajak Publik Sampaikan Aspirasi Soal Pengembangan dan Pengelolaan TMII

Kemensetneg Ajak Publik Sampaikan Aspirasi Soal Pengembangan dan Pengelolaan TMII

Nasional
5 Alasan ICW Desak KPK Pecat Deputi Penindakan Karyoto

5 Alasan ICW Desak KPK Pecat Deputi Penindakan Karyoto

Nasional
Penjelasan Yayasan Harapan Kita soal TMII: Tak Pernah Miliki Niat Swakelola

Penjelasan Yayasan Harapan Kita soal TMII: Tak Pernah Miliki Niat Swakelola

Nasional
KSPI: THR 1.487 Pekerja Belum Dilunasi 13 Perusahaan Sejak 2020

KSPI: THR 1.487 Pekerja Belum Dilunasi 13 Perusahaan Sejak 2020

Nasional
Menteri LHK: Jangan Sampai Terjadi Duet Bencana, Corona dan Karhutla

Menteri LHK: Jangan Sampai Terjadi Duet Bencana, Corona dan Karhutla

Nasional
Anggota DPR Minta Prabowo Jelaskan Rinci soal Denwalsus Kemenhan

Anggota DPR Minta Prabowo Jelaskan Rinci soal Denwalsus Kemenhan

Nasional
Pengamat Nilai Diperlukan Pendekatan Cegah Warga Papua Terpengaruh KKB

Pengamat Nilai Diperlukan Pendekatan Cegah Warga Papua Terpengaruh KKB

Nasional
KSPI: Unjuk Rasa Buruh 12 April Digelar di Gedung MK dan Virtual

KSPI: Unjuk Rasa Buruh 12 April Digelar di Gedung MK dan Virtual

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X