Kompas.com - 17/07/2019, 14:28 WIB
Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto (kiri) dan Sandiaga Uno (kanan) bersiap meninggalkan lokasi konferensi pers seusai memberikan keterangan terkait putusan MK tentang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2019 di kediaman Prabowo, Jakarta Selatan, Kamis (27/6/2019). Prabowo-Sandi menyatakan menghormati dan menerima putusan MK yang menolak gugatannya. ANTARA FOTO/SIGID KURNIAWANCalon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto (kiri) dan Sandiaga Uno (kanan) bersiap meninggalkan lokasi konferensi pers seusai memberikan keterangan terkait putusan MK tentang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2019 di kediaman Prabowo, Jakarta Selatan, Kamis (27/6/2019). Prabowo-Sandi menyatakan menghormati dan menerima putusan MK yang menolak gugatannya.
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Sekjen Partai Gerindra Andre Rosiade menampik anggapan adanya pembicaraan mengenai pembagian jabatan di kabinet saat ketua umumnya, Prabowo Subianto, bertemu presiden terpilih Joko Widodo pada Sabtu (13/7/2019).

"Sangat miris kalau ada yang memfitnah Pak Prabowo dan Gerindra ketemu Pak Jokowi itu karena iming-iming jabatan," ujar Andre saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (17/7/2019).

Andre menegaskan dalam pertemuan itu Prabowo sama sekali tidak membahas mengenai pembagian kekuasaan di pemerintahan selama lima tahun kemudian.

Baca juga: Jumat, Prabowo Akan Gelar Rapat Dewan Pembina Partai Gerindra, Bahas Pertemuannya dengan Jokowi

Lantas Andre mengungkapkan bahwa Prabowo pernah ditawari untuk menjadi menteri pada pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) periode 2009-2014. Namun, tawaran itu ditolak.

Kemudian, Prabowo juga pernah menolak tawaran dari Presiden Jokowi untuk masuk dalam kabinet periode 2014-2019.

Pada 2018, kata Andre, Prabowo menolak tawaran menjadi wakil presiden mendampingi Jokowi pada Pilpres 2019.

Baca juga: Prabowo Akan Sampaikan Hasil Pertemuan dengan Jokowi ke Para Pendukung

"Tahun 2018 Pak Prabowo ditawari jadi wakil presidennya Pak Jokowi, duduk manis jadi wapresnya Pak Jokowi, enggak perlu keluar modal, enggak diterima oleh Pak Prabowo," kata Andre.

"Masa untuk kepentingan bangsa dan negara, Pak Prabowo bertemu (Presiden Jokowi), lalu dituduh kami mendapatkan iming-iming (jabatan). Come on, kami 10 tahun di oposisi. Baru kami partai yang paling lama di luar pemerintah," ucapnya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 11 Mei: Ada 98.924 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 11 Mei: Ada 98.924 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE: 8.888.529 Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE: 8.888.529 Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
Satgas Ingatkan Shalat Id di Luar Rumah Hanya Boleh untuk Wilayah Zona Kuning dan Hijau

Satgas Ingatkan Shalat Id di Luar Rumah Hanya Boleh untuk Wilayah Zona Kuning dan Hijau

Nasional
UPDATE 11 Mei: Bertambah 247, Pasien Covid-19 Meninggal Kini 47.465 Orang

UPDATE 11 Mei: Bertambah 247, Pasien Covid-19 Meninggal Kini 47.465 Orang

Nasional
UPDATE 11 Mei: Total Kasus Covid-19 di Indonesia 1.723.596, Tambah 5.021

UPDATE 11 Mei: Total Kasus Covid-19 di Indonesia 1.723.596, Tambah 5.021

Nasional
BKN: Pegawai KPK yang Lulus Tes Wawasan Kebangsaan Dilantik 1 Juni

BKN: Pegawai KPK yang Lulus Tes Wawasan Kebangsaan Dilantik 1 Juni

Nasional
Penjelasan Kemenkes soal Pembayaran Tunggakan Insentif Tenaga Kesehatan pada 2020

Penjelasan Kemenkes soal Pembayaran Tunggakan Insentif Tenaga Kesehatan pada 2020

Nasional
Ada 324 Zona Oranye di Provinsi Tujuan Mudik, Satgas: Penularan Covid-19 Berpotensi Lebih Cepat

Ada 324 Zona Oranye di Provinsi Tujuan Mudik, Satgas: Penularan Covid-19 Berpotensi Lebih Cepat

Nasional
Satgas: Jika Masyarakat Nekat Mudik, Peningkatan Kasus Covid-19 Terlihat 2-3 Pekan Setelahnya

Satgas: Jika Masyarakat Nekat Mudik, Peningkatan Kasus Covid-19 Terlihat 2-3 Pekan Setelahnya

Nasional
Sayangkan Pemudik yang Terobos Penyekatan, Satgas Ingatkan Konsekuensi Hukum

Sayangkan Pemudik yang Terobos Penyekatan, Satgas Ingatkan Konsekuensi Hukum

Nasional
Tingkatkan Kesetiakawanan Sosial, Masyarakat Diminta Tunda Mudik

Tingkatkan Kesetiakawanan Sosial, Masyarakat Diminta Tunda Mudik

Nasional
BMKG Prediksi Idul Fitri 1442 Hijriah jatuh pada 13 Mei 2021

BMKG Prediksi Idul Fitri 1442 Hijriah jatuh pada 13 Mei 2021

Nasional
Jelang Sidang Sengketa Hasil Pilkada Jilid 2, Ini Persiapan KPU

Jelang Sidang Sengketa Hasil Pilkada Jilid 2, Ini Persiapan KPU

Nasional
Kemenhan dan KPK Diminta Usut soal Dugaan Mafia Alutsista

Kemenhan dan KPK Diminta Usut soal Dugaan Mafia Alutsista

Nasional
Tempat Wisata di Zona Merah dan Oranye Covid-19 Wajib Tutup Selama Libur Lebaran

Tempat Wisata di Zona Merah dan Oranye Covid-19 Wajib Tutup Selama Libur Lebaran

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X