Tersangka Korupsi RJ Lino Diduga di Luar Negeri, Imigrasi Sebut Tak Ada Pencegahan

Kompas.com - 17/07/2019, 06:15 WIB
Mantan Direktur Utama PT Pelindo II, Richard Joost Lino, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (22/3/2017). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINMantan Direktur Utama PT Pelindo II, Richard Joost Lino, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (22/3/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kasubag Humas Direktorat Jenderal Imigrasi Kemenkumham, Sam Fernando mengatakan, saat ini, tidak ada upaya pencegahan ke luar negeri terhadap mantan Direktur Utama PT Pelindo II Richard Joost Lino.

Sebuah akun Instagram bernama @herigunawan88 memuat foto bersama dengan RJ Lino tertanggal 6 Juli 2019.

Dalam salah satu foto yang dimuat akun tersebut, RJ Lino tampak berpose bersama di dalam kabin pesawat. Pengguna akun tersebut juga menggunakan tagging location "Dubai International".

RJ Lino merupakan kasus dugaan korupsi pengadaan tiga unit quay container crane (QCC) di Pelindo II tahun 2010.

"Tidak ada," kata Sam saat dikonfirmasi, Selasa (16/7/2019).

Baca juga: Reaksi KPK Usai Hakim Tolak Praperadilan MAKI Soal Kasus RJ Lino

Menurut Sam, pencegahan ke luar negeri terhadap RJ Lino dilakukan terakhir kali sekitar 2016 silam. 

"Terakhir tahun 2016," kata dia.

Secara terpisah, Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) Febri Diansyah belum bisa menanggapi lebih lanjut kapan RJ Lino terakhir kali dicegah ke luar negeri.

"Kalau pencegahan ke luar negeri saya harus cek dulu dan pastikan datanya. Tapi yang pasti begini, pelarangan ke luar negeri itu ada batas waktunya ya, itu 6 bulan dan bisa diperpanjang selama 6 bulan lagi. Kalau lebih dari itu KPK tentu tidak bisa memaksa untuk melakukan pelarangan ke luar negeri," kata Febri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (16/7/2019).

Menurut Febri, KPK mengetahui keberadaan RJ Lino saat ini. Ia mengatakan, jika dibutuhkan pemeriksaan lanjutan sebagai tersangka, KPK akan kembali memanggil RJ Lino.

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Komplain Penyaluran Bansos dari Daerah Belum Terintegrasi dengan Pusat

Komplain Penyaluran Bansos dari Daerah Belum Terintegrasi dengan Pusat

Nasional
Relakan THR Miliknya untuk Nelayan Pesisir, 2 Prajurit TNI Ini Dapat Penghargaan Ketua MPR

Relakan THR Miliknya untuk Nelayan Pesisir, 2 Prajurit TNI Ini Dapat Penghargaan Ketua MPR

Nasional
Kapolri Ganti 2 Wakapolda dan Satu Direktur di Bareskrim, Total 120 Perwira Dimutasi

Kapolri Ganti 2 Wakapolda dan Satu Direktur di Bareskrim, Total 120 Perwira Dimutasi

Nasional
Kemendagri Gelar Lomba Sosialisasi New Normal, Pemda Pemenang Dapat Dana Insentif hingga Rp 169 Miliar

Kemendagri Gelar Lomba Sosialisasi New Normal, Pemda Pemenang Dapat Dana Insentif hingga Rp 169 Miliar

Nasional
Setelah 11 Minggu Tutup, Masjid Mabes TNI AU Akhirnya Laksanakan Shalat Jumat

Setelah 11 Minggu Tutup, Masjid Mabes TNI AU Akhirnya Laksanakan Shalat Jumat

Nasional
Data Amnesty: 69 Kasus Pembunuhan di Luar Proses Hukum di Papua, Pelakunya Tak Ada yang Diadili

Data Amnesty: 69 Kasus Pembunuhan di Luar Proses Hukum di Papua, Pelakunya Tak Ada yang Diadili

Nasional
Kasus Suap 14 Anggota DPRD Sumut, KPK Terima Pengembalian Uang Rp 1,78 Miliar

Kasus Suap 14 Anggota DPRD Sumut, KPK Terima Pengembalian Uang Rp 1,78 Miliar

Nasional
Kemendagri: Ada Sejumlah Fase Sebelum Daerah Bisa Terapkan New Normal

Kemendagri: Ada Sejumlah Fase Sebelum Daerah Bisa Terapkan New Normal

Nasional
BNN: Sindikat Narkoba Manfaatkan Kendaraan Logistik agar Lolos Pemeriksaan PSBB

BNN: Sindikat Narkoba Manfaatkan Kendaraan Logistik agar Lolos Pemeriksaan PSBB

Nasional
Eks Komisioner KPK: Istri Nurhadi Bisa Jadi Pintu Masuk Usut Dugaan Pencucian Uang

Eks Komisioner KPK: Istri Nurhadi Bisa Jadi Pintu Masuk Usut Dugaan Pencucian Uang

Nasional
KPK Periksa Eks Dirut PT Dirgantara Indonesia, Firli: Sudah Masuk Penyidikan

KPK Periksa Eks Dirut PT Dirgantara Indonesia, Firli: Sudah Masuk Penyidikan

Nasional
Amnesty: Selama 2010-2018, 95 Orang di Papua Jadi Korban Pembunuhan di Luar Proses Hukum

Amnesty: Selama 2010-2018, 95 Orang di Papua Jadi Korban Pembunuhan di Luar Proses Hukum

Nasional
Dicopot dari Adhi Karya, Fadjroel Jabat Komisaris Waskita Karya

Dicopot dari Adhi Karya, Fadjroel Jabat Komisaris Waskita Karya

Nasional
BW Sebut Kasus Nurhadi sebagai 'Family Corruption'

BW Sebut Kasus Nurhadi sebagai "Family Corruption"

Nasional
KPK Mulai Terapkan New Normal, Hanya Setengah Pegawai Kerja di Kantor

KPK Mulai Terapkan New Normal, Hanya Setengah Pegawai Kerja di Kantor

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X