KPK Sebut Kasus RJ Lino Akan Dilimpahkan ke Pengadilan Bulan Ini

Kompas.com - 01/07/2019, 16:18 WIB
Mantan Direktur Utama PT Pelindo II, Richard Joost Lino, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (22/3/2017). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINMantan Direktur Utama PT Pelindo II, Richard Joost Lino, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (22/3/2017).
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi berharap kasus dugaan korupsi pengadaan tiga unit quay container crane (QCC) tahun 2010 yang melibatkan mantan Direktur Utama PT Pelindo II Richard Joost Lino akan dilimpahkan ke pengadilan pada Juli 2019.

Ketua KPK Agus Rahardjo menyampaikan hal itu menjawab pertanyaan anggota Komisi III DPR dalam rapat dengar pendapat di Gedung DPR, Jakarta, Senin (1/7/2019).

"Kami harap sebulan terakhir ini akan selesai. Masalahnya itu kalau sudah diselesaikan itu akan dilimpahkan ke pengadilan," kata Agus.

Agus menuturkan, penanganan kasus tersebut berlangsung cukup lama lantaran KPK kesulitan menentukan kerugian negara. Namun, Agus menyebut pihaknya kini sudah bisa menentukan kerugian negara akibat kasus tersebut.

"Kami tempuh cara lain dengan ahli dan tim BPK untuk menghitung kerugian negaranya itu," ujar Agus.

Baca juga: Kasus RJ Lino, KPK Cari Bukti Sampai ke Luar Negeri

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua KPK Laode Syarif mengatakan, kasus RJ Lino merupakan "utang" yang dimiliki KPK.

"Khusus untuk (kasus) Pelindo II terus terang kami berlima itu menganggapnya sebagai utang karena kasus ini ditetapkan tersangkanya itu dari (masa) komisioner sebelumnya, memang tidak ideal," ujar Laode.

RJ Lino telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut sejak Desember 2015 lalu.

Dalam kasus ini, Lino diduga menyalahgunakan wewenangnya dengan menunjuk langsung HDHM dari China dalam pengadaan tiga unit QCC.

Pengadaan QCC tahun 2010 diadakan di Pontianak, Palembang, dan Lampung. Proyek pengadaan QCC ini bernilai Rp 100-an miliar.

Lino sempat menggugat penetapannya sebagai tersangka melalui praperadilan. Namun, gugatannya ditolak dengan alasan dalil praperadilan tidak dapat diterima dan jawaban KPK atas dalil itu sesuai undang-undang.

Atas perbuatannya, Lino dijerat Pasal 2 ayat 1 dan atau Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUH Pidana.

Baca tentang
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cegah Penularan Covid-19, Gubernur Sumbar Minta Masyarakat Tak Kembali ke Perantauan

Cegah Penularan Covid-19, Gubernur Sumbar Minta Masyarakat Tak Kembali ke Perantauan

Nasional
Usai Idul Fitri, Kemenko Perekonomian Bersiap Pulihkan Ekonomi

Usai Idul Fitri, Kemenko Perekonomian Bersiap Pulihkan Ekonomi

Nasional
Tahap Pertama 'New Normal', Mal Dibuka dengan Jumlah Pengunjung Terbatas

Tahap Pertama "New Normal", Mal Dibuka dengan Jumlah Pengunjung Terbatas

Nasional
Cerita Sulitnya Mengumpulkan Mahasiswa untuk Melengserkan Soeharto...

Cerita Sulitnya Mengumpulkan Mahasiswa untuk Melengserkan Soeharto...

Nasional
UPDATE 26 Mei: Total 298 WNA di Indonesia Positif Covid-19

UPDATE 26 Mei: Total 298 WNA di Indonesia Positif Covid-19

Nasional
Dirujuk ke RSPAD karena Asma, Siti Fadilah Wawancara dengan Deddy Corbuzier

Dirujuk ke RSPAD karena Asma, Siti Fadilah Wawancara dengan Deddy Corbuzier

Nasional
UPDATE 26 Mei: Total 876 WNI di Luar Negeri Positif Covid-19

UPDATE 26 Mei: Total 876 WNI di Luar Negeri Positif Covid-19

Nasional
Jokowi: Tingkat Penularan Covid-19 di Beberapa Provinsi Menurun

Jokowi: Tingkat Penularan Covid-19 di Beberapa Provinsi Menurun

Nasional
340.000 Personel TNI-Polri Dikerahkan untuk Persiapan 'New Normal'

340.000 Personel TNI-Polri Dikerahkan untuk Persiapan "New Normal"

Nasional
Pengerahan TNI-Polri untuk Persiapan 'New Normal' Dilakukan di Empat Provinsi

Pengerahan TNI-Polri untuk Persiapan "New Normal" Dilakukan di Empat Provinsi

Nasional
Panduan Pencegahan Covid-19, Pekerja Tak Boleh Lembur Selama PSBB

Panduan Pencegahan Covid-19, Pekerja Tak Boleh Lembur Selama PSBB

Nasional
Jokowi Kerahkan Personel TNI-Polri agar Masyarakat Disiplin Selama PSBB

Jokowi Kerahkan Personel TNI-Polri agar Masyarakat Disiplin Selama PSBB

Nasional
Jokowi Tinjau Kesiapan Prosedur 'New Normal' di Stasiun MRT

Jokowi Tinjau Kesiapan Prosedur "New Normal" di Stasiun MRT

Nasional
Ditjen PAS Sebut Wawancara Deddy Corbuzier dengan Siti Fadilah Menyalahi Aturan

Ditjen PAS Sebut Wawancara Deddy Corbuzier dengan Siti Fadilah Menyalahi Aturan

Nasional
Kemenag Terbitkan Panduan Kurikulum pada Masa Darurat Covid-19 bagi Madrasah

Kemenag Terbitkan Panduan Kurikulum pada Masa Darurat Covid-19 bagi Madrasah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X