Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kata Kalla soal Jokowi Cari Menteri yang Berani

Kompas.com - 16/07/2019, 17:06 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai wajar apabila Presiden Joko Widodo menginginkan kabinetnya diisi oleh para menteri yang berani.

Sebab, menurut Kalla, tugas utama seorang menteri yaitu mengeksekusi program.

Karena itu, dibutuhkan sosok yang berani mengambil keputusan untuk bisa menjadi menteri pada kabinet Jokowi ke depan.

"Pada dasarnya menteri itu mengambil keputusan, mengeksekusi keputusan dari program yang ada sesuai bidangnya sehingga hanya orang yang punya ketegasan dan pikiran dan tindakan dan juga keberanian yang bisa mengeksekusi," ujar Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (16/7/2019).

Baca juga: Wapres: Anak Muda Sukses Bisnis Jangan Didorong-dorong Jadi Menteri

Ia mengatakan, pemerintah akan selalu menghadapi tantangan. Karena itu, para menteri harus berani mengambil risiko dalam mengeksekusi program.

Jika menteri tak berani mengambil sikap dan terus-menerus mengulur-ulur waktu untuk mengambil keputusan, hal itu akan berimbas pada pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan.

"Kalau mengulur-ngulur atau tidak cepat mengeksekusi, lambat perkembangan pertumbuhan kita. Ekonominya, politik sosialnya, maka Presiden lebih menekankan menteri yang berani mengeksekusi," ucap dia lagi.

Presiden terpilih Joko Widodo menegaskan, ia akan memilih sosok pemberani untuk membantunya memerintah kelak. Jokowi berharap, kabinetnya nanti diisi para menteri yang berani.

Baca juga: Jokowi Cari Menteri Pemberani

Itu dikemukakan Jokowi saat berpidato pertama kalinya sebagai presiden terpilih di Sentul International Convention Center (SICC) Bogor, Jawa Barat, Minggu (14/7/2019).

Sosok menteri yang berani dibutuhkan, salah satunya agar reformasi birokrasi dapat diimplementasikan sesuai harapan.

Kebutuhan figur pemberani dikatakan Jokowi ketika membahas kecepatan pemerintah melayani publik, termasuk salah satunya kecepatan memberikan izin.

Baca juga: Jokowi Minta Menteri Turun Langsung ke Lapangan Mitigasi Dampak Kekeringan

Awalnya, Jokowi menyebut pentingnya reformasi birokrasi supaya lembaga-lembaga menjadi sederhana dan lincah. Ia lalu berjanji akan memangkas birokrasi yang berbelit dan tidak efektif.

"Akan saya cek sendiri, akan saya kontrol sendiri, begitu saya lihat tidak efisien atau tidak efektif, saya pastikan akan saya pangkas dan saya copot pejabatnya. Oleh sebab itu, butuh menteri-menteri yang berani," kata Jokowi.

"Kalau ada lembaga-lembaga yang tidak bermanfaat dan bermasalah, saya pastikan, saya bubarkan," ucap Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Nasional
Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Nasional
Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Nasional
Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Nasional
Kuasa Hukum Caleg Jawab 'Siap' Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Kuasa Hukum Caleg Jawab "Siap" Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com