JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meminta para menteri, kepala lembaga dan kepala daerah turun langsung ke lapangan mengantisipasi dan memitigasi dampak kekeringan. Hal ini disampaikan Jokowi saat memimpin rapat terbatas di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (15/7/2019).
Presiden mengatakan, ia telah mendapat laporan dari BMKG bahwa musim kemarau di 2019 akan lebih kering dan mencapai puncaknya di bulan Agustus sampai September.
"Oleh karena itu saya minta para menteri dan kepala lembaga, gubernur untuk turun melihat langsung ke lapangan dan segera melakukan langkah antisipasi, mitigasi, terhadap dampak kekeringan ini," kata Jokowi.
Baca juga: Atasi Dampak Kekeringan, Kementan Gandeng 200 Personel TNI
Menurut Jokowi, beberapa daerah sudah mengalami keadaan 21 hari tanpa hujan sehingga menyandang status waspada. Ini terjadi di beberapa provinsi di Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Bali, NTB, dan NTT.
Jokowi meminta pasokan air bersih maupun untuk pertanian dapat terjaga dengan baik. Dengan begitu, risiko petani gagal panen bisa terhindarkan.
"Kalau perlu kita lakukan modifikasi cuaca, pembangunan sumur bor," kata dia.
Baca juga: Warga DKI Butuh Bantuan karena Kekeringan, Telepon 112
Khusus untuk Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya, Jokowi meminta ia memantau serta mengendalikan potensi titik panas atau hotspot. Dengan begitu kekeringan yang terjadi tidak berdampak pada kebakaran hutan dan lahan.
"Kita harapkan kebakaran hutan dan lahan gambut bisa kita antisipasi dan kita hindari," kata Kepala Negara.