Tiga Profil Pimpinan KPK yang Mencalonkan Lagi untuk Periode 2019-2023

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak tiga dari lima pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2015-2019 mendaftarkan diri menjadi calon pimpinan KPK periode 2019-2023.

Ketiga pimpinan yang memutuskan maju adalah tiga Wakil Ketua KPK saat ini, yaitu Laode M Syarif, Alexander Marwata, dan Basaria Panjaitan.

Sementara, Ketua KPK Agus Rahardjo dan Wakil Ketua KPK Saut Saut Situmorang memutuskan tak maju lagi sebagai calon pimpinan.

Berikut adalah profil tiga calon petahana pimpinan KPK periode 2019-2023:

1. Laode M Syarif

ANTARA FOTO/INDRIANTO EKO SUWARS Wakil Ketua KPK Laode M. Syarief memberikan keterangan tentang kasus dugaan suap terkait seleksi pengisian jabatan pimpinan tinggi di Kementerian Agama pada konferensi pers di gedung KPK, Jakarta, Sabtu (16/3/2019). KPK menahan Ketum PPP Romahurmuziy, Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik Muhammad Muafaq Wirahadi, dan Kepala Kantor Wilayah Kemenang Jawa Timur Haris Hasanuddin dengan barang bukti uang sebanyak Rp 156.758.000.

Kepada Kompas.com, Laode menunjukkan cuplikan layar pengiriman email dengan subyek "Lamaran Pimpinan KPK" ke alamat email Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK 2019-2023. Email itu dikirimkan pada Kamis (4/7/2019) pukul 15.48 WIB.

"Last minute. (Alasan mendaftar) melanjutkan yang telah baik di KPK dan menyempurnakan yang belum tercapai dalam empat tahun terakhir ini," kata Laode saat dikonfirmasi, Kamis malam.

Laode merupakan pria kelahiran Lemoambo, Sulawesi Tenggara, 16 Juni 1965. Ia menempuh pendidikan sarjana di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Setelah itu, ia melanjutkan pendidikan program Master of Laws (LLM) di Faculty of Law, Queensland University of Technology (QUT) Brisbane. Kemudian, ia melanjutkan program Ph.D di Sydney University, School of Law dengan fokus spesialisasi Hukum Lingkungan Internasional.

Laode juga aktif mengembangkan program pembangunan kapasitas pada bidang antikorupsi, good governance, reformasi peradilan dan penegakan hukum di lingkungan Kepolisian, Kejaksaan, Bappenas, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Laode pun ikut terlibat di Partnership for Governance Reform in Indonesia, IUCN Academy of Environmental Law, UNODC-Anti-Corruption Academic Initiative (ACAD).

Ia juga mengajar di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan pernah menjadi dosen tamu di Sydney University Law School, National University of Singapore Law School, Cebu University Law School dan University of The South Pacific.

Baca juga: Sempat Galau, Laode M Syarif Akhirnya Daftar Capim KPK

2. Alexander Marwata

Indrianto Eko Suwarso Wakil Ketua KPK Alexander Marwata memberi keterangan pers di Gedung KPK, Jakarta, Senin (10/12/2018). KPK menetapkan mantan Pejabat Pembuat Komitmen Pusat Administrasi Keuangan dan Pengelolaan Aset Sekretariat Jenderal Kemendagri Dudy Jocom bersama Kadiv Gedung PT Waskita Karya Adi Wibowo dan Kadiv Konstruksi VI PT Adhi Karya Dono Purwoko sebagai tersangka dugaan korupsi pembangunan Gedung IPDN di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara pada tahun anggaran 2011. Sebelumnya, Dudy Jocom sudah divonis bersalah terkait korupsi proyek pembangunan Kampus IPDN di Kabupaten Agam, Sumbar, dan dijatuhi hukuman empat tahun penjara oleh pengadilan pada 14 November lalu. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/kye.

"Atas dorongan dan dukungan sejumlah pihak serta untuk menjaga keberlanjutan program pemberantasan korupsi yang sedang berjalan," kata Alexander saat dikonfirmasi wartawan, Kamis (4/7/2019).

Pimpinan KPK kelahiran Klaten, 26 Februari 1967 ini menempuh pendidikan D4 Jurusan Akuntansi Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) dan S1 Ilmu Hukum di Universitas Indonesia.

Alexander Marwata menghabiskan sebagian besar kariernya di Badan Pengawas Keuangan Pembangunan (BPKP). Pada tahun 2012, ia sempat pernah menjadi hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Baca juga: Alexander Marwata Kembali Daftar Calon Pimpinan KPK

3. Basaria Panjaitan

ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Basaria Panjaitan menyampaikan keterangan pers di gedung KPK, Jakarta, Selasa (7/5/2019). KPK menetapkan Bupati Solok Selatan Muzni Zakaria sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa pada Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2018. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/ama. *** Local Caption ***

"Iya, sudah daftar saya. (Alasannya) ingin melanjutkan program-program pencegahan korupsi yang sedang berjalan saat ini," kata Basaria, Minggu (7/7/2019) silam.

Sebelum menjadi pimpinan KPK, perempuan kelahiran Pematangsiantar, 20 Desember 1957 ini banyak menghabiskan karirnya di Kepolisian RI.

Basaria merupakan lulusan Sepamilsukwan Polri I Tahun Angkatan 1983-1984. Ia juga pernah menempuh pendidikan di Jurusan Akuntansi Universitas Jayabaya, Jakarta.

Tahun 2003, Basaria masuk Sekolah Calon Perwira Polri di Sukabumi dan lulus sebagai polwan berpangkat Ipda. Usai lulus, ia langsung ditugaskan di Reserse Narkoba Polda Bali.

Kemudian ia pernah menjadi Kabag Serse Narkoba Polda Nusa Tenggara Barat (NTB), Kabag Narkoba Polda Jabar, Dirserse Kriminal Polda Kepulauan Riau.

Ia juga pernah menjabat sebagai Kapusprovos Divpropam Polri, Karo Bekum SDelog Polri dan Widyaiswara Madya Sespim Polri Lemdikpol.

Basaria pun pernah mengajar di Sekolah Staf dan Pimpinan Polri di Lembang. Ia juga pernah menjadi penyidik utama Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri.

Di sela-sela tugasnya di Kepolisian, Basaria sempat mengambil S2 Magister Hukum Ekonomi di Universitas Indonesia.

Baca juga: Pesan Basaria Pandjaitan untuk Para Polwan...