Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Perludem Sebut Koalisi Besar Tak Jamin Parlemen Pro Pemerintah

Kompas.com - 04/07/2019, 08:33 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggrain memprediksi koalisi besar yang bakal dibangun Presiden Joko Widodo tak menjamin akan selalu mendukung langkah pemerintah di parlemen.

Hal itu, kata Titi, berkaca pada situasi politik menjelang Pemilu 2024 yang berbeda dengan Pemilu 2019.

Titi mengatakan, Pemilu 2024 seperti pasar bebas sebab petahana tak akan bisa maju kembali. Karena itu, ia memprediksi partai-partai akan mencuri perhatian publik dengan sikap politik kritisnya di parlemen terhadap pemerintah.

Baca juga: Cegah Koalisi Pragmatis, Perludem Sebut Pemilu Serentak Perlu Dipisah

Hal tersebut disampaikan Titi menanggapi sikap Jokowi yang membuka peluang bagi partai-partai pengusung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno masuk ke dalam koalisi pemerintahannya bersama Ma'ruf Amin.

"Meskipun koalisi yang besar sekalipun, walaupun semua mayoritas partai bergabung mendukung pemerintah, tidak ada jaminan juga tak ada kritik. Tidak akan juga terasa koalisi rasa oposisi. Tidak jaminan itu tidak akan terjadi," ujar Titi saat dihubungi, Rabu (3/7/2019) malam.

"Pak Jokowi sudah dua periode. Otomatis mereka harus membuat, memikat masyarakat kan. Dan cara untuk memikat masyarakat itu kan menjadi pembeda. Dengan menawarkan sesuatu yang dianggap baru dan memberikan tawaran yang betul-betul bisa diingat oleh masyarakat," lanjut Titi.

Baca juga: Kalla: Koalisi Jokowi-Maruf Amin di DPR Cukup Aman

Hal itu menurutnya juga terjadi di periode kedua pemerintahan Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Kala itu, PKS yang berada dalam koalisi pemerintahan justru bersikap layaknya oposisi di parlemen.

Titi memprediksi masa bulan madu antara Presiden dan partai-partai koalisinya tak akan berlangsung lama. Prediksinya, dua atau tiga tahun menjelang pemilu, partai-partai tersebut akan bersuara lebih kritis di parlemen untuk menaikkan daya tawar ke publik.

Baca juga: Sekjen PPP Sebut Tak Mungkin Seluruh Parpol Pengusung Prabowo Gabung Koalisi Jokowi

Titi menambahkan, partai-partai berharap kader-kader mereka ada yang dilirik publik sebagai calon pemimpin nasional dengan suara kritis yang disampaikan di parlemen.

"Jadi saya yakin masa bulan madu itu pun sebenarnya tidak akan lama. Begitu. Pasti akan ada, di antara mereka sendiri pasti akan ada kompetisi lah. Karena otomatis posisi 2024 itu posisi yang pasar menjadi begitu terbuka kan," kata Titi.

Kompas TV Benarkah Golkar dan PKB bersaing memperebutkan pengaruh Jokowi dalam koalisi saat ini yang berujung pada distribusi pembagian kursi kabinet mendatang.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com