Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Perludem Sebut Koalisi Besar Tak Jamin Parlemen Pro Pemerintah

Kompas.com - 04/07/2019, 08:33 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggrain memprediksi koalisi besar yang bakal dibangun Presiden Joko Widodo tak menjamin akan selalu mendukung langkah pemerintah di parlemen.

Hal itu, kata Titi, berkaca pada situasi politik menjelang Pemilu 2024 yang berbeda dengan Pemilu 2019.

Titi mengatakan, Pemilu 2024 seperti pasar bebas sebab petahana tak akan bisa maju kembali. Karena itu, ia memprediksi partai-partai akan mencuri perhatian publik dengan sikap politik kritisnya di parlemen terhadap pemerintah.

Baca juga: Cegah Koalisi Pragmatis, Perludem Sebut Pemilu Serentak Perlu Dipisah

Hal tersebut disampaikan Titi menanggapi sikap Jokowi yang membuka peluang bagi partai-partai pengusung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno masuk ke dalam koalisi pemerintahannya bersama Ma'ruf Amin.

"Meskipun koalisi yang besar sekalipun, walaupun semua mayoritas partai bergabung mendukung pemerintah, tidak ada jaminan juga tak ada kritik. Tidak akan juga terasa koalisi rasa oposisi. Tidak jaminan itu tidak akan terjadi," ujar Titi saat dihubungi, Rabu (3/7/2019) malam.

"Pak Jokowi sudah dua periode. Otomatis mereka harus membuat, memikat masyarakat kan. Dan cara untuk memikat masyarakat itu kan menjadi pembeda. Dengan menawarkan sesuatu yang dianggap baru dan memberikan tawaran yang betul-betul bisa diingat oleh masyarakat," lanjut Titi.

Baca juga: Kalla: Koalisi Jokowi-Maruf Amin di DPR Cukup Aman

Hal itu menurutnya juga terjadi di periode kedua pemerintahan Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Kala itu, PKS yang berada dalam koalisi pemerintahan justru bersikap layaknya oposisi di parlemen.

Titi memprediksi masa bulan madu antara Presiden dan partai-partai koalisinya tak akan berlangsung lama. Prediksinya, dua atau tiga tahun menjelang pemilu, partai-partai tersebut akan bersuara lebih kritis di parlemen untuk menaikkan daya tawar ke publik.

Baca juga: Sekjen PPP Sebut Tak Mungkin Seluruh Parpol Pengusung Prabowo Gabung Koalisi Jokowi

Titi menambahkan, partai-partai berharap kader-kader mereka ada yang dilirik publik sebagai calon pemimpin nasional dengan suara kritis yang disampaikan di parlemen.

"Jadi saya yakin masa bulan madu itu pun sebenarnya tidak akan lama. Begitu. Pasti akan ada, di antara mereka sendiri pasti akan ada kompetisi lah. Karena otomatis posisi 2024 itu posisi yang pasar menjadi begitu terbuka kan," kata Titi.

Kompas TV Benarkah Golkar dan PKB bersaing memperebutkan pengaruh Jokowi dalam koalisi saat ini yang berujung pada distribusi pembagian kursi kabinet mendatang.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

Nasional
Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

Nasional
Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Nasional
Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited  Capai Rp 17,43 Miliar

Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited Capai Rp 17,43 Miliar

Nasional
KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

Nasional
Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Nasional
Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Nasional
Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Nasional
Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Nasional
KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

Nasional
Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Nasional
Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Nasional
PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com