Perludem Sebut Koalisi Besar Tak Jamin Parlemen Pro Pemerintah

Kompas.com - 04/07/2019, 08:33 WIB
Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini. Kompas.com/Fitria Chusna FarisaDirektur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggrain memprediksi koalisi besar yang bakal dibangun Presiden Joko Widodo tak menjamin akan selalu mendukung langkah pemerintah di parlemen.

Hal itu, kata Titi, berkaca pada situasi politik menjelang Pemilu 2024 yang berbeda dengan Pemilu 2019.

Titi mengatakan, Pemilu 2024 seperti pasar bebas sebab petahana tak akan bisa maju kembali. Karena itu, ia memprediksi partai-partai akan mencuri perhatian publik dengan sikap politik kritisnya di parlemen terhadap pemerintah.

Baca juga: Cegah Koalisi Pragmatis, Perludem Sebut Pemilu Serentak Perlu Dipisah

Hal tersebut disampaikan Titi menanggapi sikap Jokowi yang membuka peluang bagi partai-partai pengusung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno masuk ke dalam koalisi pemerintahannya bersama Ma'ruf Amin.

"Meskipun koalisi yang besar sekalipun, walaupun semua mayoritas partai bergabung mendukung pemerintah, tidak ada jaminan juga tak ada kritik. Tidak akan juga terasa koalisi rasa oposisi. Tidak jaminan itu tidak akan terjadi," ujar Titi saat dihubungi, Rabu (3/7/2019) malam.

"Pak Jokowi sudah dua periode. Otomatis mereka harus membuat, memikat masyarakat kan. Dan cara untuk memikat masyarakat itu kan menjadi pembeda. Dengan menawarkan sesuatu yang dianggap baru dan memberikan tawaran yang betul-betul bisa diingat oleh masyarakat," lanjut Titi.

Baca juga: Kalla: Koalisi Jokowi-Maruf Amin di DPR Cukup Aman

Hal itu menurutnya juga terjadi di periode kedua pemerintahan Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Kala itu, PKS yang berada dalam koalisi pemerintahan justru bersikap layaknya oposisi di parlemen.

Titi memprediksi masa bulan madu antara Presiden dan partai-partai koalisinya tak akan berlangsung lama. Prediksinya, dua atau tiga tahun menjelang pemilu, partai-partai tersebut akan bersuara lebih kritis di parlemen untuk menaikkan daya tawar ke publik.

Baca juga: Sekjen PPP Sebut Tak Mungkin Seluruh Parpol Pengusung Prabowo Gabung Koalisi Jokowi

Titi menambahkan, partai-partai berharap kader-kader mereka ada yang dilirik publik sebagai calon pemimpin nasional dengan suara kritis yang disampaikan di parlemen.

"Jadi saya yakin masa bulan madu itu pun sebenarnya tidak akan lama. Begitu. Pasti akan ada, di antara mereka sendiri pasti akan ada kompetisi lah. Karena otomatis posisi 2024 itu posisi yang pasar menjadi begitu terbuka kan," kata Titi.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal Maju jadi Calon Ketum Golkar, Bamsoet Klaim Kantongi 367 Suara

Soal Maju jadi Calon Ketum Golkar, Bamsoet Klaim Kantongi 367 Suara

Nasional
Tjahjo Kumolo Teken Surat Edaran Penyederhanaan Eselon III, IV dan V

Tjahjo Kumolo Teken Surat Edaran Penyederhanaan Eselon III, IV dan V

Nasional
Anak Yasonna Laoly Penuhi Pangilan KPK

Anak Yasonna Laoly Penuhi Pangilan KPK

Nasional
KPK Periksa Mantan Mendagri Gamawan Fauzi dalam Kasus Proyek IPDN

KPK Periksa Mantan Mendagri Gamawan Fauzi dalam Kasus Proyek IPDN

Nasional
Kasus Penyiraman Novel Baswedan, antara Dugaan Laporan Palsu dan Rekayasa

Kasus Penyiraman Novel Baswedan, antara Dugaan Laporan Palsu dan Rekayasa

Nasional
Hal yang Harus Diketahui soal Sertifikasi Perkawinan dan Pro Kontra-nya

Hal yang Harus Diketahui soal Sertifikasi Perkawinan dan Pro Kontra-nya

Nasional
KLHK: Nilai Ganti Rugi Gugatan Karhutla Rp 315 Triliun, Tinggal Eksekusi

KLHK: Nilai Ganti Rugi Gugatan Karhutla Rp 315 Triliun, Tinggal Eksekusi

Nasional
Gara-gara Pilpres Masyarakat Terbelah, Demokrat: Bukan Alasan Presiden Kembali Dipilih MPR

Gara-gara Pilpres Masyarakat Terbelah, Demokrat: Bukan Alasan Presiden Kembali Dipilih MPR

Nasional
Marak Korupsi di Desa, ICW Minta Pemerintah Usut Tuntas Kasus Desa Fiktif

Marak Korupsi di Desa, ICW Minta Pemerintah Usut Tuntas Kasus Desa Fiktif

Nasional
Pemerintah Gelar Operasi 30 Hari di Laut, Atasi Kerusakan Lingkungan

Pemerintah Gelar Operasi 30 Hari di Laut, Atasi Kerusakan Lingkungan

Nasional
Jubir Presiden Ralat Pernyataan: Ahok Tak Harus Mundur dari PDI-P jika Pimpin BUMN

Jubir Presiden Ralat Pernyataan: Ahok Tak Harus Mundur dari PDI-P jika Pimpin BUMN

Nasional
Fraksi Partai Demokrat Tolak Amendemen Terbatas UUD 1945 jika Ubah Mekanisme Pilpres

Fraksi Partai Demokrat Tolak Amendemen Terbatas UUD 1945 jika Ubah Mekanisme Pilpres

Nasional
Polri Terbitkan Telegram: Polisi Jangan Pamer Barang Mewah dan Gaya Hidup Hedonis

Polri Terbitkan Telegram: Polisi Jangan Pamer Barang Mewah dan Gaya Hidup Hedonis

Nasional
KPK Resmi Ajukan Kasasi atas Putusan Bebas Sofyan Basir

KPK Resmi Ajukan Kasasi atas Putusan Bebas Sofyan Basir

Nasional
Fraksi Nasdem Soal Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi: Itu Alternatif Ungkap Kasus HAM Masa Lalu

Fraksi Nasdem Soal Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi: Itu Alternatif Ungkap Kasus HAM Masa Lalu

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X