Cegah Koalisi Pragmatis, Perludem Sebut Pemilu Serentak Perlu Dipisah

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menilai, pemilu serentak nasional dan daerah perlu dipisah untuk mencegah terjadinya koalisi pragmatis.

Hal itu disampaikan Titi menanggapi sejumlah parpol pengusung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang banting setir merapat ke koalisi Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Menurut Titi, pada pemilu serentak, semestinya koalisi parpol tidak berubah meskipun Pilpres telah usai. Hal itu bertujuan untuk menunjukkan adanya kesamaan pilihan parpol dengan capres dan cawapres yang diusung.

"Sistem pemilu kita itu harus diatur, jadi pemilu serentak nasional, pemilu serentak lokal. Jadi ketika misalnya jadwal itu tertata, mereka akhirnya mengambil langkah politik itu berhitung betul. Tidak oportunis. Karena kan mereka akan dievaluasi," ujar Titi saat dihubungi, Rabu (3/7/2019).

Baca juga: KPU Hadapi 250 Gugatan Hasil Pemilu Legislatif di MK

Ia menambahkan, dengan adanya pemilu serentak nasional dan daerah yang berjeda dua tahun, maka partai akan mempertimbangkan langkahnya untuk berkoalisi setelah pilpres.

Ia meyakini partai tak akan pragmatis dengan banting setir mendukung pasangan calon lawan usai Pilpres.

Jika partai-partai tersebut oportunis seperti sekarang, mereka berpotensi kehilangan pemilihnya pada pemilu serentak daerah yang meliputi pemilihan gubernur, wali kota, bupati, DPRD provinsi, dan DPRD kota atau kabupaten.

Baca juga: KPU Usul Pemilu Nasional dan Lokal, Ini Alasannya

Titi menilai jarak dua tahun sekali antara pemilu serentak nasional dan daerah mampu membangkitkan ingatan elektoral pemilih atas manuver partai yang dipilihnya di tingkat nasional.

"Jadi harusnya ingatan pemilih itu kan terus dipelihara dan bisa diaktualisasikan melalui evaluasi saat penyelenggaraan pemilu. Tapi kan kalau pemilunya dia menunggu lima tahun, kadang-kadang pemilih sendiri tidak mampu memelihara ingatan elektoralnya," ujar Titi.

"Oleh karena itu kami mengusulkan pemilu serentak nasional, dan pemilu serentak daerah agar bisa menjadi melakukan evaluasi terhadap langkah-langkah politik partai," lanjut dia.