Kompas.com - 04/07/2019, 06:28 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menilai, pemilu serentak nasional dan daerah perlu dipisah untuk mencegah terjadinya koalisi pragmatis.

Hal itu disampaikan Titi menanggapi sejumlah parpol pengusung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang banting setir merapat ke koalisi Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Menurut Titi, pada pemilu serentak, semestinya koalisi parpol tidak berubah meskipun Pilpres telah usai. Hal itu bertujuan untuk menunjukkan adanya kesamaan pilihan parpol dengan capres dan cawapres yang diusung.

"Sistem pemilu kita itu harus diatur, jadi pemilu serentak nasional, pemilu serentak lokal. Jadi ketika misalnya jadwal itu tertata, mereka akhirnya mengambil langkah politik itu berhitung betul. Tidak oportunis. Karena kan mereka akan dievaluasi," ujar Titi saat dihubungi, Rabu (3/7/2019).

Baca juga: KPU Hadapi 250 Gugatan Hasil Pemilu Legislatif di MK

Ia menambahkan, dengan adanya pemilu serentak nasional dan daerah yang berjeda dua tahun, maka partai akan mempertimbangkan langkahnya untuk berkoalisi setelah pilpres.

Ia meyakini partai tak akan pragmatis dengan banting setir mendukung pasangan calon lawan usai Pilpres.

Jika partai-partai tersebut oportunis seperti sekarang, mereka berpotensi kehilangan pemilihnya pada pemilu serentak daerah yang meliputi pemilihan gubernur, wali kota, bupati, DPRD provinsi, dan DPRD kota atau kabupaten.

Baca juga: KPU Usul Pemilu Nasional dan Lokal, Ini Alasannya

Titi menilai jarak dua tahun sekali antara pemilu serentak nasional dan daerah mampu membangkitkan ingatan elektoral pemilih atas manuver partai yang dipilihnya di tingkat nasional.

"Jadi harusnya ingatan pemilih itu kan terus dipelihara dan bisa diaktualisasikan melalui evaluasi saat penyelenggaraan pemilu. Tapi kan kalau pemilunya dia menunggu lima tahun, kadang-kadang pemilih sendiri tidak mampu memelihara ingatan elektoralnya," ujar Titi.

"Oleh karena itu kami mengusulkan pemilu serentak nasional, dan pemilu serentak daerah agar bisa menjadi melakukan evaluasi terhadap langkah-langkah politik partai," lanjut dia.

Kompas TV Partai Berkarya menjadi partai paling banyak melayangkan gugatan sengketa pemilu legislatif 2019 ke Mahkamah Konstitusi. Bersama Berkarya ada 17 partai politik yang mendaftarkan gugatan sengketa Pileg ke MK. Kita lihat sebarannya.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

LPSK Keluarkan Rekomendasi agar Richard Eliezer Dapat Keringanan Tuntutan

LPSK Keluarkan Rekomendasi agar Richard Eliezer Dapat Keringanan Tuntutan

Nasional
Dalam Sidang, Penasihat Hukum Richard Eliezer Serahkan Surat Penetapan “Justice Collabolator”

Dalam Sidang, Penasihat Hukum Richard Eliezer Serahkan Surat Penetapan “Justice Collabolator”

Nasional
Jelang Sidang, Kuat Ma’ruf Sapa Pengunjung Sidang dengan “Finger Heart”

Jelang Sidang, Kuat Ma’ruf Sapa Pengunjung Sidang dengan “Finger Heart”

Nasional
Kunjungi Cianjur untuk Ketiga Kalinya, Jokowi Pastikan Rekonstruksi Bangunan Terdampak Gempa Dimulai

Kunjungi Cianjur untuk Ketiga Kalinya, Jokowi Pastikan Rekonstruksi Bangunan Terdampak Gempa Dimulai

Nasional
Jokowi Minta Evaluasi Inflasi Digelar Mingguan seperti Penanganan Covid-19

Jokowi Minta Evaluasi Inflasi Digelar Mingguan seperti Penanganan Covid-19

Nasional
Bantu Korban Gempa Cianjur, Guru PAI Beri Bantuan Rp 46 Juta

Bantu Korban Gempa Cianjur, Guru PAI Beri Bantuan Rp 46 Juta

Nasional
Kasus Perwira Paspampres Perkosa Prajurit Wanita: Moeldoko Sebut Tak Ada Toleransi, Tersangka Ditahan

Kasus Perwira Paspampres Perkosa Prajurit Wanita: Moeldoko Sebut Tak Ada Toleransi, Tersangka Ditahan

Nasional
[POPULER NASIONAL] Komentar Moeldoko soal Kasus Perwira Paspampres Perkosa Prajurit Kostrad | Mayor Paspampres Ditahan di Pomdam Jaya

[POPULER NASIONAL] Komentar Moeldoko soal Kasus Perwira Paspampres Perkosa Prajurit Kostrad | Mayor Paspampres Ditahan di Pomdam Jaya

Nasional
Sidang Bharada E, Jaksa Hadirkan Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf Jadi Saksi

Sidang Bharada E, Jaksa Hadirkan Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf Jadi Saksi

Nasional
Relawan Jokowi Sodorkan Nama Capres, Immanuel Ebenezer: Ini Relawan atau Calo Ya?

Relawan Jokowi Sodorkan Nama Capres, Immanuel Ebenezer: Ini Relawan atau Calo Ya?

Nasional
Pengamat Nilai DPR Buru-buru Sahkan RKUHP demi Cegah Penolakan, Termasuk Demo

Pengamat Nilai DPR Buru-buru Sahkan RKUHP demi Cegah Penolakan, Termasuk Demo

Nasional
Pancasila sebagai Identitas Nasional

Pancasila sebagai Identitas Nasional

Nasional
UPDATE 4 Desember 2022: Kasus Covid-19 Bertambah 2.548, Jakarta Sumbang 1.056

UPDATE 4 Desember 2022: Kasus Covid-19 Bertambah 2.548, Jakarta Sumbang 1.056

Nasional
Cak Imin Kenang Doktrin Sang Ayah, agar Selalu Peduli pada Sesama

Cak Imin Kenang Doktrin Sang Ayah, agar Selalu Peduli pada Sesama

Nasional
Kepulauan Widi Dikabarkan Dilelang, Pemerintah Akan Evaluasi Izin PT LII

Kepulauan Widi Dikabarkan Dilelang, Pemerintah Akan Evaluasi Izin PT LII

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.