Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cegah Koalisi Pragmatis, Perludem Sebut Pemilu Serentak Perlu Dipisah

Kompas.com - 04/07/2019, 06:28 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menilai, pemilu serentak nasional dan daerah perlu dipisah untuk mencegah terjadinya koalisi pragmatis.

Hal itu disampaikan Titi menanggapi sejumlah parpol pengusung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang banting setir merapat ke koalisi Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Menurut Titi, pada pemilu serentak, semestinya koalisi parpol tidak berubah meskipun Pilpres telah usai. Hal itu bertujuan untuk menunjukkan adanya kesamaan pilihan parpol dengan capres dan cawapres yang diusung.

"Sistem pemilu kita itu harus diatur, jadi pemilu serentak nasional, pemilu serentak lokal. Jadi ketika misalnya jadwal itu tertata, mereka akhirnya mengambil langkah politik itu berhitung betul. Tidak oportunis. Karena kan mereka akan dievaluasi," ujar Titi saat dihubungi, Rabu (3/7/2019).

Baca juga: KPU Hadapi 250 Gugatan Hasil Pemilu Legislatif di MK

Ia menambahkan, dengan adanya pemilu serentak nasional dan daerah yang berjeda dua tahun, maka partai akan mempertimbangkan langkahnya untuk berkoalisi setelah pilpres.

Ia meyakini partai tak akan pragmatis dengan banting setir mendukung pasangan calon lawan usai Pilpres.

Jika partai-partai tersebut oportunis seperti sekarang, mereka berpotensi kehilangan pemilihnya pada pemilu serentak daerah yang meliputi pemilihan gubernur, wali kota, bupati, DPRD provinsi, dan DPRD kota atau kabupaten.

Baca juga: KPU Usul Pemilu Nasional dan Lokal, Ini Alasannya

Titi menilai jarak dua tahun sekali antara pemilu serentak nasional dan daerah mampu membangkitkan ingatan elektoral pemilih atas manuver partai yang dipilihnya di tingkat nasional.

"Jadi harusnya ingatan pemilih itu kan terus dipelihara dan bisa diaktualisasikan melalui evaluasi saat penyelenggaraan pemilu. Tapi kan kalau pemilunya dia menunggu lima tahun, kadang-kadang pemilih sendiri tidak mampu memelihara ingatan elektoralnya," ujar Titi.

"Oleh karena itu kami mengusulkan pemilu serentak nasional, dan pemilu serentak daerah agar bisa menjadi melakukan evaluasi terhadap langkah-langkah politik partai," lanjut dia.

Kompas TV Partai Berkarya menjadi partai paling banyak melayangkan gugatan sengketa pemilu legislatif 2019 ke Mahkamah Konstitusi. Bersama Berkarya ada 17 partai politik yang mendaftarkan gugatan sengketa Pileg ke MK. Kita lihat sebarannya.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Nasional
Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited  Capai Rp 17,43 Miliar

Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited Capai Rp 17,43 Miliar

Nasional
KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

Nasional
Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Nasional
Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Nasional
Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Nasional
Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Nasional
KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

Nasional
Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Nasional
Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Nasional
PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Nasional
Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com