Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Saat Jaksa Ingatkan Ketua DPW PPP soal Hukuman di Akhirat...

Kompas.com - 03/07/2019, 20:22 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abdul Basir mengingatkan soal hukuman di akhirat kepada Ketua DPW PPP Jawa Timur Musyaffa Noer. Ia meminta Musyaffa untuk memberikan keterangan sebenar-benarnya dan tidak berbelit-belit. 

Momen itu terjadi dalam sidang lanjutan perkara dugaan jual beli jabatan di lingkungan Kementerian Agama dengan terdakwa Kakanwil Kemenag Jatim Haris Hasanuddin dan Kepala Kantor Kemenag Gresik Muafaq Wirahadi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Rabu (3/7/2019).

Awalnya, salah seorang jaksa bernama Wawan bertanya ke Musyaffa, kapan pertama kali mengenal salah seorang terdakwa, Kakanwil Kementerian Agama Jawa Timur Haris Hasanuddin.

Musyaffa menjawab, dirinya mengenal Haris sejak menjabat sebagai Plt Kakanwil Kemenag Jawa Timur.

Mendengar jawaban itu, jaksa Wawan menunjukkan bukti percakapan Musyaffa dan Haris.

"Kan sudah ada komunikasi Anda dengan Pak Haris di tanggal 5 Juli 2018. Sebelum Pak Haris jadi Plt Kemenag Jawa Timur. Karena sudah ada komunikasi kan sebelumnya. Kalau saudara menjelaskan kenal sejak Pak Haris jadi Kepala Kemenag Jawa Timur, ya enggak nyambung. Karena sudah ada komunikasi duluan," kata jaksa Wawan.

Musyaffa kemudian menjawab, "ya sebatas komunikasi saja".

Akhirnya, Jaksa Wawan menyimpulkan Musyaffa sudah mengenal Haris sebelum menjadi Plt Kakanwil Kemenag Jawa Timur.

Ia kemudian menyerahkan pertanyaan selanjutnya ke jaksa lain bernama Basir.

Baca juga: Ditanya soal Jual Beli Jabatan di Kemenag, Ini Jawaban Menteri Lukman

Alih-alih langsung bertanya, Basir mengingatkan Musyaffa.

"Jadi, saya pikir Bapak di sini paham betul lah. Prinsip menyampaikan kebenaran kan Bapak paham. Tolong kasih keterangan sebenarnya. Selain diancam pidana di dunia, juga diancam pidana di akhirat juga kalau ngasih keterangan enggak benar. Masak saya harus ngajari Ketua DPW PPP begitu," kata Jaksa Basir.

Basir kemudian bertanya, apakah Musyaffa juga pernah merekomendasikan nama terdakwa Muafaq Wirahadi ke mantan Ketua Umum PPP Romahurmuziy untuk menjadi Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik.

Musyaffa menjawab, ia merasa tidak pernah merekomendasikan nama Muafaq ke Romahurmuziy.

Kemudian, Basir menunjukkan berita acara pemeriksaan Romahurmuziy yang sudah dikonfirmasi di persidangan.

"Ucapannya (Romahurmuziy) gini, 'Gus ini loh Pak Muafaq beliau bagus untuk memimpin Gresik'. Kira-kira begitu ucapan saudara. Coba ingat-ingat, wong saya aja ingat omongan saudara," kata jaksa Basir.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com