Ombudsman Sarankan Bulog Dibubarkan karena Terus Merugi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ombudsman RI (ORI) menyarankan Badan Urusan Logistik (Bulog) dibubarkan. Ombudsman menganggap kehadiran Bulog tidak lagi efektif dalam upaya penurunan harga sembilan bahan pokok (sembako).

Saran lainnya, Bulog sebaiknya menjadi perseroan terbatas (PT) saja agar bisa menaikkan profit.

"Bulog bisa saja ditiadakan untuk jadi perusahaan berupa PT murni, tapi peran stabilator (harga) harus ada," kata Anggota Ombudsman RI Alamsyah Saragih dalam konferensi persnya di kantor Ombudsman, Jakarta Selatan, Kamis (27/6/2019).

Baca juga: BULOG Incar 70 Persen Pangsa Pasar Bantuan Pangan Non-Tunai

Menurut Alamsyah, Bulog terus merugi hingga berpotensi merugikan keuangan negara. Selama ini, komoditas yang sudah dibeli Bulog justru sebagian besar tak didistribusikan. Alhasil, komoditas itu malah membusuk di gudang.

"Saya lihat gradasinya Bulog turun terkait penerimaannya. Mereka masih konvensional alatnya. Setelah disuruh serap tapi penyaluran enggak bisa, lalu bisa busuk. Ini harus dipikirkan," ujarnya.

Ia menyarankan Bulog punya kebijakan yang lebih inovatif dalam menyikapi permasalahan.

Sehingga perum yang kini dipimpin Budi Waseso itu bisa menyelesaikan masalah yang cenderung serupa tiap tahun, salah satunya terkait stok gudang yang menurun kualitasnya karena tak bisa dijual.

Baca juga: Ombudsman Temukan Maladministrasi terkait Aturan PPDB

"Jangan sampai Bulog dianggap musnahkan barang negara. Pilihan operasi pasar enggak tepat karena banting harga kalau lagi harga beras lagi enggak tinggi," ucapnya. 

Ia memprediksi Bulog bakal tak bisa lagi beroperasi jika tidak ada evaluasi dan perbaikan. Khususnya ketika Bulog terlalu banyak menyerap komoditas tapi tak mampu menjualnya.

"Bisa bangkrut karena pengadaan terus tapi enggak ada output. Di gudang saja. Kalau 2-3 tahun ke depan maka Bulog hancur," tuturnya.