Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres: Stok Beras Bulog Numpuk, Bansos Pangan Bakal Kembali ke Raskin

Kompas.com - 10/05/2019, 06:58 WIB
Diamanty Meiliana

Editor

Sumber Antara

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan bantuan sosial pangan untuk masyarakat dalam bentuk tunai akan diberikan dalam bentuk beras guna mengoptimalkan penyerapan stok di gudang Badan Urusan Logistik (Bulog).

“Sekarang kita akan kembalikan lagi ke raskin, dalam bentuk materi, jadi beras langsung ke masyarakat. Kenapa demikian? Karena nanti Bulog tidak tahu mau diapakan berasnya,” kata Wapres JK saat memberikan pengarahan pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Tahun 2019 di Hotel Shangri-la Jakarta, Kamis (9/5/2019), dikutip dari Antara.

Baca juga: Bulog Yakin Harga Bahan Pokok Stabil Selama Ramadhan dan Lebaran

JK menjelaskan selama ini stok beras di gudang Bulog banyak menumpuk karena penyalurannya tidak optimal. Akibatnya, kualitas beras tersebut berkurang dan pada akhirnya tidak terpakai.

“Bulog itu ditugaskan untuk membeli beras dari masyarakat pada musim panen, tapi tidak ada penyalurannya. Maka bisa terjadi Bulog penuh. Karena tidak dikeluarkan, maka menjadi kuning, akhirnya dibuang dan itu mubazir,” kata Wapres.

Baca juga: Bulog, Upgrade Gudang Dong!

Selain itu, pemberian bantuan sosial serupa raskin tersebut dinilai dapat membuat harga beras di pasaran menjadi stabil.

“Maka kita kembali lagi dari tunai ke langsung pemberian beras. Memang membutuhkan pekerjaan sedikit, tapi itulah cara untuk menstabilkan harga beras ini,” ujarnya.

Kompas TV Pemerintah berupaya menajamkan fungsi bulog agar tidak tumpul sebagai stabilisator harga beras sekaligus sebagai perusahaan komersial. Membuka saluran beras yang mampet, bulog akan ditugaskan menjadi penyalur program Bantuan Pangan Non Tunai alias BPNT. Sebelumnya, sejak kementerian sosial mengubah program rastra menjadi BPNT, bulog kehilangan pangsa pasar cukup luas. Sebab, pada program rastra, bulog menerapkan skema natura yakni penyaluran beras langsung ke kelompok penerima manfaat kartu keluarga sejahtera. #Bulog #FungsiBulog #HargaBeras
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com