Kontras Pertanyakan Penangguhan Penahanan Eggi Sudjana dan Soenarko

Kompas.com - 26/06/2019, 22:30 WIB
Koordinator KontraS Yati Adriyani KOMPAS.com/HaryantipuspasariKoordinator KontraS Yati Adriyani

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Kontras Yati Adriyani mempertanyakan penangguhan penahanan Eggi Sudjana dan Mayjen Purn Soenarko oleh pihak kepolisian.

Dalam upaya penegakan hukum, menurutnya, polisi tidak boleh menggunakan cara-cara diskriminatif.

"Tujuan untuk penegakan hukum, ataukah itu kasus-kasus yang punya motif latar belakang politis sehingga dilakukan tindakan-tindakan seperti itu," kata Yati saat ditemui di Bakoel Koffie, Jakarta, Rabu (26/6/2019).

Baca juga: Penahanan Soenarko dan Eggi Sudjana Ditangguhkan, Kalla Sebut Tak Ada Makar

Apabila penangguhan penahanan Eggi dan Soenarko memang untuk upaya penegakan hukum, kepolisian harus menjelaskan kepada publik.

"Polri ditanya masyarakat, kenapa ketika diawal begitu aktif melakukan upaya penegakan hukum terhadap dua orang ini (Eggi Sudjana dan Soenarko), tetapi kemudian dengan mudah memberikan hak penangguhan penahanan kepada yang bersangkutan," ujarnya.

Baca juga: Penahanan Ditangguhkan, Eggi Sudjana Cabut Gugatan Praperadilan

Selanjutnya, Yati mengatakan, polisi harus menjelaskan penangguhan penahanan tersebut telah sesuai dengan prosedur. Sebab, jika tidak dijelaskan, masyarakat berpendapat bahwa penangguhan penahanan tersebut bersifat politis.

"Kalau itu tidak bisa dijelaskan oleh polri itu (penangguhan penahanan), maka akan sangat mudah persepsi publik bahwa ini adalah kasus yang politis dalam tanda petik bukan murni kasus untuk penegakkan hukum," pungkasnya.

Adapun, Penyidik Polda Metro Jaya mengabulkan permohonan penangguhan penahanan Eggi Sudjana terkait kasus dugaan makar pada Senin (24/6/2019). 

Baca juga: Eggi Sudjana Ungkap Alasan Penyidik Tangguhkan Penahanannya

Penjamin Eggi adalah Direktur Hukum dan Advokasi Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga yang juga anggota Komisi 3 DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad dan pihak keluarga.

Sementara itu, Mayjen Purnawirawan Soenarko juga mendapat penangguhan penahanan terkait kasus kepemilikan senjata api ilegal sejak Mei 2019 dan sempat ditahan di Rutan POM Guntur, Jakarta Selatan.

Soenarko mendapatkan penangguhan penahanan dengan penjamin Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tanpa Harus Keluar Rumah, Layanan BPJS Kesehatan Bisa Diakses lewat Pandawaan

Tanpa Harus Keluar Rumah, Layanan BPJS Kesehatan Bisa Diakses lewat Pandawaan

BrandzView
Ganjar Sebut Ada Kepala Daerah Sengaja Tak Tes Covid-19 agar Tetap di Zona Hijau

Ganjar Sebut Ada Kepala Daerah Sengaja Tak Tes Covid-19 agar Tetap di Zona Hijau

Nasional
HUT IDI, Presiden Jokowi Sebut Masyarakat Rasakan Ketangguhan Para Dokter Selama Pandemi

HUT IDI, Presiden Jokowi Sebut Masyarakat Rasakan Ketangguhan Para Dokter Selama Pandemi

Nasional
UPDATE 24 Oktober: Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 34 Provinsi, Paling Tinggi Jakarta dengan 1.062

UPDATE 24 Oktober: Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 34 Provinsi, Paling Tinggi Jakarta dengan 1.062

Nasional
Pada HUT IDI, Jokowi Sampaikan Dukacita untuk Dokter yang Gugur karena Covid-19

Pada HUT IDI, Jokowi Sampaikan Dukacita untuk Dokter yang Gugur karena Covid-19

Nasional
HUT IDI, Presiden Jokowi: Covid-19 Jadi Momentum Transformasi Sistem Kesehatan

HUT IDI, Presiden Jokowi: Covid-19 Jadi Momentum Transformasi Sistem Kesehatan

Nasional
UPDATE 24 Oktober: Ada 63.556 Kasus Aktif Covid-19

UPDATE 24 Oktober: Ada 63.556 Kasus Aktif Covid-19

Nasional
Hingga 24 Oktober, Pemerintah Telah Periksa 4.293.347 Spesimen dari 2.711.239 Orang Terkait Covid-19

Hingga 24 Oktober, Pemerintah Telah Periksa 4.293.347 Spesimen dari 2.711.239 Orang Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 24 Oktober: Kasus Suspek Covid-19 Capai 166.380

UPDATE 24 Oktober: Kasus Suspek Covid-19 Capai 166.380

Nasional
UPDATE 24 Oktober: Tambah 4.119, Pasien Covid-19 Sembuh Kini Ada 309.219 Orang

UPDATE 24 Oktober: Tambah 4.119, Pasien Covid-19 Sembuh Kini Ada 309.219 Orang

Nasional
UPDATE 24 Oktober: Pasien Covid-19 Meninggal Jadi 13.205

UPDATE 24 Oktober: Pasien Covid-19 Meninggal Jadi 13.205

Nasional
UPDATE 24 Oktober: Tambah 4.070, Kasus Positif Covid-19 Jadi 385.980

UPDATE 24 Oktober: Tambah 4.070, Kasus Positif Covid-19 Jadi 385.980

Nasional
Wapres Sebut Perkembangan Industri Halal Harus Seiring Kebijakan Pro-UMKM

Wapres Sebut Perkembangan Industri Halal Harus Seiring Kebijakan Pro-UMKM

Nasional
Hingga Oktober 2020, Realisasi Anggaran BP3S Capai 61,47 Persen

Hingga Oktober 2020, Realisasi Anggaran BP3S Capai 61,47 Persen

Nasional
KSPI Akan Demo Besar-besaran 1 November jika Jokowi Teken UU Cipta Kerja

KSPI Akan Demo Besar-besaran 1 November jika Jokowi Teken UU Cipta Kerja

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X