Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cerita Yenti Garnasih Ditunjuk Jadi Ketua Pansel Capim KPK di Bulan Ramadhan

Kompas.com - 26/06/2019, 06:46 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Momen Ramadhan Tahun 2019, menjadi kesan tersendiri bagi Pakar Tindak Pidana Pencucian Uang Universitas Trisakti, Yenti Garnasih. Karena saat Bulan Suci umat Muslim itu lah dia terlibat lagi sebagai Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hal ini diceritakan Yenti saat berbincang dengan Kompas.com di Gedung Rektorat Universitas Trisakti, Jakarta, Selasa (25/6/2019).

Presiden Joko Widodo telah menetapkan Yenti sebagai Ketua Pansel Calon Pimpinan KPK periode 2019-2023. Dibentuknya Pansel itu diumumkan oleh pihak Istana Kepresidenan pada 17 Mei 2019.

Ini merupakan kedua kalinya Yenti terlibat di dalam Pansel KPK. Sebelumnya, ia pernah menjadi anggota Pansel KPK periode 2015-2019.

Baca juga: Politisi PDI-P Minta Pansel KPK Cari Capim KPK Yang Tak Terpapar Anti-Pancasila

"Saya ditelepon kira-kira tiga hari sebelum diputuskan. Dari Sekretariat Negara mengatakan, Ibu seandainya namanya jadi Pansel, ini baru diusulkan loh, jadi saya tahunya hanya diusulkan ya. Nah, bersedia apa tidak? Tapi ini buru-buru," ujar Yenti mengingat perbincangan di telepon itu.

Yenti sempat bingung mengapa pihak Istana terburu-buru. Pada saat itu, Yenti menyatakan bersedia karena mengingat baru sebatas pada usulan. Dia juga mau karena berpengalaman menjadi pansel empat tahun lalu. 

Yenti juga menganggap harus ada keputusan cepat pada saat itu. 

"Karena kan beberapa hari sebelumnya Presiden kan selalu ditekan, mana kok Panselnya belum dibuat, ini buru-buru loh, gitu kan. Saya sempat baca. Jadi saya juga ikut terburu-buru, iya, gitu aja," ungkap Yenti.

Yenti sempat lupa soal tawaran Istana tersebut. Sampai pada waktu menjelang berbuka puasa pada 17 Mei 2019, ia mendapatkan banyak ucapan selamat di ponselnya karena terpilih sebagai Ketua Pansel KPK.

Yenti sempat tak percaya meski ada yang menunjukkan SK. 

"Semua media dalam waktu setengah jam mungkin ada 70-an media yang ucapin selamat. Tapi karena zamannya hoaks, SK juga bisa dimanipulasi, saya bilang, ah saya belum dengar sendiri. Saya belum ditelepon lagi, saya bilang gitu," kata Yenti.

Kemudian, sekitar dua jam seusai berbuka puasa, ia mendapatkan informasi resmi bahwa dirinya memang ditunjuk sebagai Ketua Pansel KPK. Informasi itu kembali ia coba pastikan lagi ke Kantor Staf Presiden (KSP).

"Baru saya sekitar jam 8, setengah 9, lagi ramai-ramainya tarawih (kemudian dikonfirmasi), oh ya ini benar," ujar Yenti.

Yenti menceritakan, yang terlintas dalam benaknya saat itu, ini merupakan tanggung jawabnya yang kedua kali sebagai Pansel KPK.

Baca juga: Menurut Kapolri, 9 Pati Polri yang Daftar Seleksi Capim KPK Tak Bermasalah

"Ya pertama yang tebersit bahwa ini kan yang kedua kali ya, untuk KPK terutama. Dulu saya anggota sekarang ketua. Kan banyak Pansel, ada beberapa Pansel yang juga saya di sana (instansi lain). Tapi ini kan beda sekali, kalau (Pansel) KPK kan beda sekali ya," papar Yenti.

Yenti mengaku antusias dengan kembali menjadi Pansel capim KPK, apalagi kini jabatannya adalah ketua. 

Menurutnya, penugasan ini merupakan sebuah kehormatan. Ia pun mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan Presiden Jokowi.

"Pasti kan Presiden juga memilih dengan perhitungan, pertimbangan sendiri. Saya dipercaya, ya, Insya Allah saya bisa mengemban amanah dengan baik, gitu ya. Dan saya harus lebih semangat dan saya tahu tantangannya lebih berat dari yang lain," ujar dia.

Kompas TV Untuk mengantisipasi terpaparnya paham radikal dan penggunaan narkoba pada seleksi Komisioner KPK kali ini. Pansel Capim KPK akan melibatkan Badan Narkotika Nasional dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Panitia seleksi Pansel Capim KPK mengatakan langkah ini merupakan terobosan yang dilakukan pada seleksi kali ini. Ketua Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK, yenti Garnasih menjelaskan langkah pelibatan BNPT untuk menjamin calon pimpinan KPK tidak terpapar paham radikalisme. #PanitiaSeleksiPimpinanKPK #BNN #BNPT
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com