OECD Temui KPK, Bahas Pencegahan Korupsi di Sektor Bisnis

Kompas.com - 24/06/2019, 18:55 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi DYLAN APRIALDO RACHMAN/KOMPAS.comKomisi Pemberantasan Korupsi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak delapan anggota delegasi The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) atau Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi menemui perwakilan Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK), Senin (24/6/2019).

OECD merupakan organisasi internasional yang terdiri dari 36 negara anggota yang tersebar di Eropa, Amerika Utara, Amerika Selatan dan Asia Pasifik.

Mereka bertugas mencari solusi bersama dalam menghadapi tantangan ekonomi, sosial dan lingkungan.

Delegasi yang dipimpin Policy Analyst and IPR of Indonesia Team Leader, Alexandre de Crombrugghe ini menemui tim KPK yang dipimpin Kasatgas Profesional Berintegritas, Wuryono Prakoso.

Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK, Yuyuk Andriati Iskak mengatakan, OECD sedang melakukan investment policy review di Indonesia.

"Salah satu area yang ditelaah OECD adalah aspek iklim berbisnis. Utamanya yang mempengaruhi kebijakan investasi. KPK dinilai memiliki wawasan tentang upaya antikorupsi yang dilakukan oleh pemerintah untuk dunia usaha," kata Yuyuk dalam keterangan pers, Senin (24/6/2019).

Menurut Yuyuk, OECD menganggap KPK memahami tantangan dan peluang bisnis Indonesia, baik di tingkat nasional dan internasional.

KPK, kata dia, mengungkap sejumlah inisiatif pencegahan korupsi dengan melibatkan sektor swasta.

"Di antaranya dengan pembentukan komite advokasi antikorupsi baik di tingkat nasional maupun daerah," kata Yuyuk.

Selain itu, ada pula panduan pencegahan korupsi untuk dunia usaha yang sudah disebarkan ke berbagai pihak swasta hingga asosiasi.

"KPK juga berbagi informasi tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi khususnya tentang One Single Submission (OSS). OSS merupakan platform pengajuan perizinan nasional. Dengan pemanfaatan OSS ini harapannya dapat mengurangi celah korupsi melalui online system dengan menghubungkan semua kementerian, lembaga dengan OSS," kata Yuyuk.

Yuyuk menjelaskan, pada intinya delegasi mendapatkan informasi untuk membantu mereka menelaah persoalan perizinan, korupsi, sistem antisuap dan rencana program antikorupsi di sektor bisnis.

"Diketahui OECD baru-baru ini memulai peninjauan kebijakan investasi Indonesia atas permintaan pemerintah setelah peninjauan pertama terhadap Indonesia pada 2009-2010. Tinjauan kebijakan investasi OECD menyajikan penilaian iklim investasi dan kebijakan terkait investasi di negara-negara yang dikaji," paparnya.

OECD juga ditugaskan untuk mengatasi hambatan dan merancang kebijakan yang sehat untuk meningkatkan investasi dan memastikan investasi berkontribusi dalam pembangunan berkelanjutan.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE: Bertambah 7.264, Kasus Covid-19 Indonesia Mencapai 1.361.098

UPDATE: Bertambah 7.264, Kasus Covid-19 Indonesia Mencapai 1.361.098

Nasional
Ketua Komisi II: Rencana Revisi UU Pemilu Bagian Penyempurnaan Sistem Politik dan Demokrasi

Ketua Komisi II: Rencana Revisi UU Pemilu Bagian Penyempurnaan Sistem Politik dan Demokrasi

Nasional
Pernyataan Jokowi Tentang Benci Produk Asing Dinilai Bisa Jadi Blunder

Pernyataan Jokowi Tentang Benci Produk Asing Dinilai Bisa Jadi Blunder

Nasional
KPU Sebut Sudah Klarifikasi Kewarganegaraan Bupati Sabu Raijua Terpilih ke Disdukcapil

KPU Sebut Sudah Klarifikasi Kewarganegaraan Bupati Sabu Raijua Terpilih ke Disdukcapil

Nasional
Jokowi: Perguruan Tinggi Harus Fungsikan Diri sebagai Menara Air

Jokowi: Perguruan Tinggi Harus Fungsikan Diri sebagai Menara Air

Nasional
KY Kunjungi KPK Bahas Kerja Sama dan Dukungan Perekrutan Hakim

KY Kunjungi KPK Bahas Kerja Sama dan Dukungan Perekrutan Hakim

Nasional
Imigrasi Cegah 2 ASN Ditjen Pajak ke Luar Negeri Terkait Dugaan Suap Pajak

Imigrasi Cegah 2 ASN Ditjen Pajak ke Luar Negeri Terkait Dugaan Suap Pajak

Nasional
Airlangga Bertemu Surya Paloh di Kepulauan Seribu, Golkar: Silaturahmi Politik

Airlangga Bertemu Surya Paloh di Kepulauan Seribu, Golkar: Silaturahmi Politik

Nasional
Polri Sudah Terima 133.000 Dosis Vaksin Covid-19, Didistribusikan ke Sejumlah Polda

Polri Sudah Terima 133.000 Dosis Vaksin Covid-19, Didistribusikan ke Sejumlah Polda

Nasional
Wapres Minta Reformasi Birokrasi Rampung Sebelum Akhir Juni 2021

Wapres Minta Reformasi Birokrasi Rampung Sebelum Akhir Juni 2021

Nasional
KPK Minta Masyarakat Tak Terpengaruh Opini Terkait Penangkapan Nurdin Abdullah

KPK Minta Masyarakat Tak Terpengaruh Opini Terkait Penangkapan Nurdin Abdullah

Nasional
POM TNI Dalami Kasus Mobil Berpelat Dinas Tentara Palsu di Bandung

POM TNI Dalami Kasus Mobil Berpelat Dinas Tentara Palsu di Bandung

Nasional
Marzuki Alie Laporkan AHY ke Bareskrim Polri atas Tuduhan Pencemaran Nama Baik

Marzuki Alie Laporkan AHY ke Bareskrim Polri atas Tuduhan Pencemaran Nama Baik

Nasional
Marzuki Alie Mau Polisikan AHY, Demokrat: Itu Hak Beliau, Kami Tak Gentar

Marzuki Alie Mau Polisikan AHY, Demokrat: Itu Hak Beliau, Kami Tak Gentar

Nasional
Mbah Rono: Gempa Bumi Tak Membunuh, yang Membunuh Infrastrukturnya

Mbah Rono: Gempa Bumi Tak Membunuh, yang Membunuh Infrastrukturnya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X