Kompas.com - 24/06/2019, 18:55 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi DYLAN APRIALDO RACHMAN/KOMPAS.comKomisi Pemberantasan Korupsi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak delapan anggota delegasi The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) atau Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi menemui perwakilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (24/6/2019).

OECD merupakan organisasi internasional yang terdiri dari 36 negara anggota yang tersebar di Eropa, Amerika Utara, Amerika Selatan dan Asia Pasifik.

Mereka bertugas mencari solusi bersama dalam menghadapi tantangan ekonomi, sosial dan lingkungan.

Delegasi yang dipimpin Policy Analyst and IPR of Indonesia Team Leader, Alexandre de Crombrugghe ini menemui tim KPK yang dipimpin Kasatgas Profesional Berintegritas, Wuryono Prakoso.

Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK, Yuyuk Andriati Iskak mengatakan, OECD sedang melakukan investment policy review di Indonesia.

"Salah satu area yang ditelaah OECD adalah aspek iklim berbisnis. Utamanya yang mempengaruhi kebijakan investasi. KPK dinilai memiliki wawasan tentang upaya antikorupsi yang dilakukan oleh pemerintah untuk dunia usaha," kata Yuyuk dalam keterangan pers, Senin (24/6/2019).

Menurut Yuyuk, OECD menganggap KPK memahami tantangan dan peluang bisnis Indonesia, baik di tingkat nasional dan internasional.

KPK, kata dia, mengungkap sejumlah inisiatif pencegahan korupsi dengan melibatkan sektor swasta.

"Di antaranya dengan pembentukan komite advokasi antikorupsi baik di tingkat nasional maupun daerah," kata Yuyuk.

Selain itu, ada pula panduan pencegahan korupsi untuk dunia usaha yang sudah disebarkan ke berbagai pihak swasta hingga asosiasi.

"KPK juga berbagi informasi tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi khususnya tentang One Single Submission (OSS). OSS merupakan platform pengajuan perizinan nasional. Dengan pemanfaatan OSS ini harapannya dapat mengurangi celah korupsi melalui online system dengan menghubungkan semua kementerian, lembaga dengan OSS," kata Yuyuk.

Yuyuk menjelaskan, pada intinya delegasi mendapatkan informasi untuk membantu mereka menelaah persoalan perizinan, korupsi, sistem antisuap dan rencana program antikorupsi di sektor bisnis.

"Diketahui OECD baru-baru ini memulai peninjauan kebijakan investasi Indonesia atas permintaan pemerintah setelah peninjauan pertama terhadap Indonesia pada 2009-2010. Tinjauan kebijakan investasi OECD menyajikan penilaian iklim investasi dan kebijakan terkait investasi di negara-negara yang dikaji," paparnya.

OECD juga ditugaskan untuk mengatasi hambatan dan merancang kebijakan yang sehat untuk meningkatkan investasi dan memastikan investasi berkontribusi dalam pembangunan berkelanjutan.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Masjid Istiqlal Siapkan Fasilitas yang Permudah Penyandang Disabilitas Beribadah

Masjid Istiqlal Siapkan Fasilitas yang Permudah Penyandang Disabilitas Beribadah

Nasional
Staf Khusus Presiden: Apapun Isu yang Beredar, soal Reshuffle Sepenuhnya Hak Prerogatif Presiden

Staf Khusus Presiden: Apapun Isu yang Beredar, soal Reshuffle Sepenuhnya Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Kasus Eks Dirut Bosowa Corporindo Sadikin Aksa, Polri Sudah Periksa 26 Saksi dan 3 Ahli

Kasus Eks Dirut Bosowa Corporindo Sadikin Aksa, Polri Sudah Periksa 26 Saksi dan 3 Ahli

Nasional
Gubernur: 1.023 KK yang mengungsi akibat Bencana di NTT

Gubernur: 1.023 KK yang mengungsi akibat Bencana di NTT

Nasional
Jokowi Jelaskan Alasan Pemerintah Larang Mudik Lebaran 2021

Jokowi Jelaskan Alasan Pemerintah Larang Mudik Lebaran 2021

Nasional
Jokowi: Saya Paham Kita Rindu Sanak Saudara, tapi Mari Utamakan Keselamatan

Jokowi: Saya Paham Kita Rindu Sanak Saudara, tapi Mari Utamakan Keselamatan

Nasional
Jokowi Tegaskan Larangan Mudik Berlaku untuk Seluruh Masyarakat

Jokowi Tegaskan Larangan Mudik Berlaku untuk Seluruh Masyarakat

Nasional
Gubernur Viktor Pastikan Desain Kebijakan Pembangunan di NTT Segera Dilakukan

Gubernur Viktor Pastikan Desain Kebijakan Pembangunan di NTT Segera Dilakukan

Nasional
UPDATE 16 April: Sebaran 5.363 Kasus Baru Covid-19, Paling Tinggi Jawa Barat

UPDATE 16 April: Sebaran 5.363 Kasus Baru Covid-19, Paling Tinggi Jawa Barat

Nasional
UPDATE 16 April: 5,81 Juta Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Kedua, 10,7 Juta Dosis Pertama

UPDATE 16 April: 5,81 Juta Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Kedua, 10,7 Juta Dosis Pertama

Nasional
LIVE STREAMING: Jokowi Beri Paparan soal Larangan Mudik Lebaran

LIVE STREAMING: Jokowi Beri Paparan soal Larangan Mudik Lebaran

Nasional
Sebut Mispersepsi, Mendikbud: Tak Ada Maksud Ubah Mata Kuliah Pancasila dan Bahasa Indonesia

Sebut Mispersepsi, Mendikbud: Tak Ada Maksud Ubah Mata Kuliah Pancasila dan Bahasa Indonesia

Nasional
UPDATE 16 April: Pemerintah Telah Periksa 13.711.972 Spesimen Terkait Covid-19

UPDATE 16 April: Pemerintah Telah Periksa 13.711.972 Spesimen Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 16 April: Ada 107.297 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 16 April: Ada 107.297 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 16 April: Pasien Sembuh Covid-19 Capai 1.444.229

UPDATE 16 April: Pasien Sembuh Covid-19 Capai 1.444.229

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X