Polri Belum Berencana Tambah Personel di MK Jelang Pembacaan Putusan

JAKARTA, KOMPAS.com - Polri belum berencana menambah personel untuk pengamanan di Mahkamah Konstitusi (MK) saat pembacaan putusan permohonan hasil sengketa pilpres pada 28 Juni 2019.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen (Pol) Dedi Prasetyo menuturkan bahwa jumlah personel gabungan TNI-Polri yang disiagakan telah cukup.

"Sementara dari hasil analisa potensi gangguan kamtibamas dengan jumlah saat ini 13.000 mengamankan di MK sekitarnya sudah cukup," ujar Dedi di Gedung Humas Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (20/6/2019).

Baca juga: Polisi Siapkan 3 Lapis Pengamanan di Sekitar Gedung MK

Dedi menuturkan, total terdapat 33.000 personel gabungan TNI-Polri yang disiagakan untuk pengamanan MK.

Jumlah yang ditetapkan di MK dan sekitarnya sebanyak 13.000 personel. Dengan begitu, masih terdapat 20.000 personel sebagai back-up.

"Semuanya kan 33.000 berarti masih ada 20.000 TNI-Polri disiapkan apabila ada gangguan keamanan meningkat, maka pasukan 20.000 siap melakukan penebalan terhadap 13.000 itu," ujarnya.

Baca juga: Pengamanan Sidang Sengketa Pemilu di MK, Polisi Tak Dibekali Senjata Api dan Peluru Tajam

Selain itu, Polri tetap mengimbau masyarakat agar tak menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung MK. Masyarakat yang ingin berdemo dialihkan ke depan Patung Kuda.

Ia mengungkapkan, hal itu bertujuan agar kinerja MK dalam menyidangkan gugatan sengketa pemilu tak terganggu.

"Kenapa kalau di MK tidak boleh karena akan mengganggu proses jalannya sidang karena waktu MK terbatas dan singkat membuat keputusan karena sesuai UU 14 hari memutuskan makanya kita menjamin bersama TNI agar prosesnya tepat waktu aman tertib dan lancar," kata Dedi.

Baca juga: Sidang Perdana MK, Polisi Kembali Terapkan Skema Pengamanan 4 Ring

Sebelumnya, Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian menyebutkan terdapat 17.000 personel Polri yang dikerahkan untuk mengamankan sidang.

"Tentu Polri dan TNI selalu menyiapkan worst skenario sehingga pasukan yang ada dari Polri lebih kurang 17.000 termasuk (pasukan) yang dari daerah-daerah tidak dipulangkan," kata Tito di Silang Monas, Jakarta Pusat, Kamis (13/6/2019).

Sementara itu, TNI menerjunkan 16.000 personel untuk mengamankan sidang PHPU tersebut dan mengawasi pergerakan massa yang kemungkinan mengawal proses sidang tersebut.