Ahli KPU: Situng Tidak Ada Gunanya Direkayasa...

Kompas.com - 20/06/2019, 13:59 WIB
Hakim Mahkamah Konstitusi menunjukan sebagian bukti pihak pemohon yang belum bisa diverifikasi saat sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) presiden dan wakil presiden di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (19/6/2019). Sidang tersebut beragendakan mendengarkan keterangan saksi fakta dan saksi ahli dari pihak pemohon. ANTARA FOTO/HAFIDZ MUBARAK AHakim Mahkamah Konstitusi menunjukan sebagian bukti pihak pemohon yang belum bisa diverifikasi saat sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) presiden dan wakil presiden di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (19/6/2019). Sidang tersebut beragendakan mendengarkan keterangan saksi fakta dan saksi ahli dari pihak pemohon.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ahli Komisi Pemilihan Umum ( KPU) Marsudi Wahyu Kisworo mengatakan Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) Pemilu 2019 tidak ada gunanya untuk direkayasa.

Penjelasan ini untuk menjawab pertanyaan tim hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU), Ali Nurdin, dalam sidang sengketa pilpres, di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jalan Medan Merdeka Barat, Kamis (20/6/2019).

"Tadi Saudara bilang kesalahan entry Situng akan dikoreksi dalam rekap berjenjang. Bisa enggak disimpulkan kalau ada kesalahan Situng itu berarti ada rekayasa rekap berjenjang?" tanya Ali.

Baca juga: Ahli KPU: Kesalahan Input di Situng Berdampak kepada Dua Paslon

Marsudi mengatakan sulit untuk mengaitkan kesalahan entry ke dalam Situng dengan rekayasa pemilu.

"Sangat sulit karena Situng ini kan langsung inputnya C1 di masing-masing TPS. Sedangkan rekap berjenjang itu selain dilakukan terbuka itu juga berjenjang," ujar Marsudi.

"Kalau mau merekayasa, menurut saya sebagai ahli IT, itu bukan Situng tetapi hitung berjenjangnya. Situng enggak ada gunanya kalau mau direkayasa," tambah dia.

Baca juga: Ahli 02: Situng Harusnya Terstandarisasi, Apalagi Skala Nasional

Alasannya, kesalahan input data dalam Situng masih bisa diperbaiki dalam tahap rekap berjenjang.

Dia menunjukan contoh form C1 dari salah satu TPS di Aceh yang dia dapat dari Situng KPU, tadi pagi.

Dalam foto form C1 tersebut tertulis pengguna hak pilih hanya ada 13 orang. Namun jumlah surat suara yang terpakai ada 244.

Baca juga: Ahli 02: Di Situng, Suara Prabowo-Sandi Turun, Jokowi-Maruf Selalu Naik

Marsudi mengatakan itu merupakan kesalahan yang berasal dari form C1, bukan dari proses input.

"Ini yang menurut saya akan dikoreksi pada penghitungan suara berjenjang," kata Marsudi.

Dalam sidang sebelumnya, tim hukum 02 juga membawa ahli IT yang menyebut adanya kesalahan input dalam Situng KPU.

Ahli yang dibawa tim hukum Prabowo-Sandiaga, Jaswar Koto menyebut kesalahan input dalam Situng lebih banyak menguntungkan paslon Jokowi-Ma'ruf.



Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pimpinan KPU Positif Covid-19 Bertambah, Perlukah Pilkada Ditunda?

Pimpinan KPU Positif Covid-19 Bertambah, Perlukah Pilkada Ditunda?

Nasional
Luhut Sebut Jawa dan Bali Jadi Prioritas Vaksinasi Covid-19

Luhut Sebut Jawa dan Bali Jadi Prioritas Vaksinasi Covid-19

Nasional
Indonesia Dapat 20 Juta Vaksin dari UEA, Luhut Lobi Agar Dapat Tambahan 10 Juta Lagi

Indonesia Dapat 20 Juta Vaksin dari UEA, Luhut Lobi Agar Dapat Tambahan 10 Juta Lagi

Nasional
Menko Luhut dan Kemenkes Bahas Penanganan Pasien Covid-19 yang Ada di ICU

Menko Luhut dan Kemenkes Bahas Penanganan Pasien Covid-19 yang Ada di ICU

Nasional
Jika Karyawan Positif Covid-19, Ini yang Harus Dilakukan Kantor Menurut Ahli

Jika Karyawan Positif Covid-19, Ini yang Harus Dilakukan Kantor Menurut Ahli

Nasional
Perwakilan IDI Menangis Saat Doakan Para Dokter yang Berjuang Lawan Covid-19

Perwakilan IDI Menangis Saat Doakan Para Dokter yang Berjuang Lawan Covid-19

Nasional
Denda dari Pelanggar Protokol Kesehatan Terkumpul Hampir Rp 400 Juta dalam 4 Hari Operasi Yustisi

Denda dari Pelanggar Protokol Kesehatan Terkumpul Hampir Rp 400 Juta dalam 4 Hari Operasi Yustisi

Nasional
Kata Ahli, Orang Berusia di Atas 45 Tahun Boleh Beraktivitas di Luar Rumah, asal...

Kata Ahli, Orang Berusia di Atas 45 Tahun Boleh Beraktivitas di Luar Rumah, asal...

Nasional
Luhut Sebut 3 Bulan ke Depan Masa-masa Kritis Pengendalian Covid-19

Luhut Sebut 3 Bulan ke Depan Masa-masa Kritis Pengendalian Covid-19

Nasional
Pasien Covid-19 Meninggal Didominasi Orang Berusia 45 Tahun ke Atas, Ini Pendapat Epidemiolog

Pasien Covid-19 Meninggal Didominasi Orang Berusia 45 Tahun ke Atas, Ini Pendapat Epidemiolog

Nasional
Pemerintah Sebut PSBB Kurangi Pembentukan Klaster Penularan Covid-19

Pemerintah Sebut PSBB Kurangi Pembentukan Klaster Penularan Covid-19

Nasional
PHRI Berharap Pemerintah Kontrak Hotel Satu Gedung untuk Isolasi Pasien Covid-19

PHRI Berharap Pemerintah Kontrak Hotel Satu Gedung untuk Isolasi Pasien Covid-19

Nasional
Polisi Tangkap Tersangka yang Coba Tipu Putra Jokowi, Kaesang

Polisi Tangkap Tersangka yang Coba Tipu Putra Jokowi, Kaesang

Nasional
Ketua KPU Positif Covid-19, Wakil Ketua Komisi II: Tahapan Pilkada Tak Akan Terganggu

Ketua KPU Positif Covid-19, Wakil Ketua Komisi II: Tahapan Pilkada Tak Akan Terganggu

Nasional
Soal Kelanjutan Perppu Baru untuk Pilkada 2020, Ini Kata KPU

Soal Kelanjutan Perppu Baru untuk Pilkada 2020, Ini Kata KPU

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X