Kompas.com - 20/06/2019, 13:59 WIB
Hakim Mahkamah Konstitusi menunjukan sebagian bukti pihak pemohon yang belum bisa diverifikasi saat sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) presiden dan wakil presiden di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (19/6/2019). Sidang tersebut beragendakan mendengarkan keterangan saksi fakta dan saksi ahli dari pihak pemohon. ANTARA FOTO/HAFIDZ MUBARAK AHakim Mahkamah Konstitusi menunjukan sebagian bukti pihak pemohon yang belum bisa diverifikasi saat sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) presiden dan wakil presiden di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (19/6/2019). Sidang tersebut beragendakan mendengarkan keterangan saksi fakta dan saksi ahli dari pihak pemohon.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ahli Komisi Pemilihan Umum (KPU) Marsudi Wahyu Kisworo mengatakan Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) Pemilu 2019 tidak ada gunanya untuk direkayasa.

Penjelasan ini untuk menjawab pertanyaan tim hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU), Ali Nurdin, dalam sidang sengketa pilpres, di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jalan Medan Merdeka Barat, Kamis (20/6/2019).

"Tadi Saudara bilang kesalahan entry Situng akan dikoreksi dalam rekap berjenjang. Bisa enggak disimpulkan kalau ada kesalahan Situng itu berarti ada rekayasa rekap berjenjang?" tanya Ali.

Baca juga: Ahli KPU: Kesalahan Input di Situng Berdampak kepada Dua Paslon

Marsudi mengatakan sulit untuk mengaitkan kesalahan entry ke dalam Situng dengan rekayasa pemilu.

"Sangat sulit karena Situng ini kan langsung inputnya C1 di masing-masing TPS. Sedangkan rekap berjenjang itu selain dilakukan terbuka itu juga berjenjang," ujar Marsudi.

"Kalau mau merekayasa, menurut saya sebagai ahli IT, itu bukan Situng tetapi hitung berjenjangnya. Situng enggak ada gunanya kalau mau direkayasa," tambah dia.

Baca juga: Ahli 02: Situng Harusnya Terstandarisasi, Apalagi Skala Nasional

Alasannya, kesalahan input data dalam Situng masih bisa diperbaiki dalam tahap rekap berjenjang.

Dia menunjukan contoh form C1 dari salah satu TPS di Aceh yang dia dapat dari Situng KPU, tadi pagi.

Dalam foto form C1 tersebut tertulis pengguna hak pilih hanya ada 13 orang. Namun jumlah surat suara yang terpakai ada 244.

Baca juga: Ahli 02: Di Situng, Suara Prabowo-Sandi Turun, Jokowi-Maruf Selalu Naik

Marsudi mengatakan itu merupakan kesalahan yang berasal dari form C1, bukan dari proses input.

"Ini yang menurut saya akan dikoreksi pada penghitungan suara berjenjang," kata Marsudi.

Dalam sidang sebelumnya, tim hukum 02 juga membawa ahli IT yang menyebut adanya kesalahan input dalam Situng KPU.

Ahli yang dibawa tim hukum Prabowo-Sandiaga, Jaswar Koto menyebut kesalahan input dalam Situng lebih banyak menguntungkan paslon Jokowi-Ma'ruf.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Planas PRB Harap Konsep Konvergensi Cegah Ketidakefisienan Sumber Daya Pencegahan Bencana

Planas PRB Harap Konsep Konvergensi Cegah Ketidakefisienan Sumber Daya Pencegahan Bencana

Nasional
Waketum PKB: Minimal Ada 3 Menteri yang Di-reshuffle

Waketum PKB: Minimal Ada 3 Menteri yang Di-reshuffle

Nasional
Soal Reshuffle Kabinet, Gerindra: Itu Hak Presiden, Kita Tak Ikut Campur

Soal Reshuffle Kabinet, Gerindra: Itu Hak Presiden, Kita Tak Ikut Campur

Nasional
Ilham Saputra Resmi Jadi Ketua KPU Definitif Gantikan Arief Budiman

Ilham Saputra Resmi Jadi Ketua KPU Definitif Gantikan Arief Budiman

Nasional
Polri: Total 31 Tersangka Teroris Terkait Aksi Bom Bunuh Diri Makassar Sudah Ditangkap

Polri: Total 31 Tersangka Teroris Terkait Aksi Bom Bunuh Diri Makassar Sudah Ditangkap

Nasional
Zulkifli Hasan: Persoalan Impor Beras Tak Sesederhana yang Dibayangkan

Zulkifli Hasan: Persoalan Impor Beras Tak Sesederhana yang Dibayangkan

Nasional
Formappi: Pembentukan Satgas BLBI adalah Pengakuan Pentingnya RUU Perampasan Aset

Formappi: Pembentukan Satgas BLBI adalah Pengakuan Pentingnya RUU Perampasan Aset

Nasional
ICW: Komitmen Pemerintah dalam Pemberantasan Korupsi Tak Bisa Dipercaya

ICW: Komitmen Pemerintah dalam Pemberantasan Korupsi Tak Bisa Dipercaya

Nasional
SAFEnet Sebut Kondisi Kebebasan Berekspresi di Indonesia Memburuk pada 2020

SAFEnet Sebut Kondisi Kebebasan Berekspresi di Indonesia Memburuk pada 2020

Nasional
Polri Tangkap Lagi Satu Terduga Teroris Terkait Bom Bunuh Diri di Makassar

Polri Tangkap Lagi Satu Terduga Teroris Terkait Bom Bunuh Diri di Makassar

Nasional
Ramadhan Masih di Tengah Pandemi, Zulkifli Hasan Minta Pemerintah Kendalikan Harga Pangan

Ramadhan Masih di Tengah Pandemi, Zulkifli Hasan Minta Pemerintah Kendalikan Harga Pangan

Nasional
Perludem: Masa Jabatan Presiden 3 Periode Inkonstitusional

Perludem: Masa Jabatan Presiden 3 Periode Inkonstitusional

Nasional
Wacana Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Dinilai Bertentangan dengan Semangat Reformasi

Wacana Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Dinilai Bertentangan dengan Semangat Reformasi

Nasional
Aplikasi Perpanjang SIM dari Rumah Diapresiasi, Kompolnas: Menekan Potensi Pungli

Aplikasi Perpanjang SIM dari Rumah Diapresiasi, Kompolnas: Menekan Potensi Pungli

Nasional
UPDATE: Sebaran 5.656 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi Jawa Barat 1.568

UPDATE: Sebaran 5.656 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi Jawa Barat 1.568

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X