Kesimpulan Sementara, Dewan Pers Sebut Pemberitaan Tim Mawar Tempo adalah Karya Jurnalistik

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Dewan Pers Henry Chairudin Bangun mengatakan pihaknya sementara beranggapan bahwa laporan majalah Tempo terkait kerusuhan di beberapa titik di Jakarta pada 21-22 Mei 2019 merupakan produk jurnalistik investigasi.

"Kesimpulan sementara kami itu produk jurnalistik investigasi yang sesuai dengan asas investigasi," katanya di Gedung Dewan Pers Jakarta Pusat, Selasa (18/6/2019).

Menurut dia, kesimpulan sementara itu didasari atas hasil agenda klarifikasi yang melibatkan terlapor dari tim redaksi perusahaan media Tempo serta pelapor atas nama Mayjen TNI (Purn) Chairawan selaku mantan Komandan Tim Mawar.

Baca juga: Majalah Tempo Dilaporkan Ke Dewan Pers oleh Eks Komandan Tim Mawar, Ini Fakta-faktanya...

Dalam agenda pemeriksaan di Dewan Pers, Tempo diwakili oleh Pemimpin redaksi Koran Tempo Budi Setyarso, Redaktur Eksekutif Majalah Tempo Setri Yarsa, Redpel Politik Majalah Tempo Anton Aprianto, dan Redaktur Utama Majalah Tempo Anton Septian beserta tim hukum.

Sementara pelapor dihadiri langsung oleh Chairawan bersama sejumlah kuasa hukumnya.

Dalam agenda tersebut, Dewan Pers menitikberatkan permasalahan kedua belah pihak pada pencantuman nama Tim Mawar dalam karya jurnalistik Majalah Tempo edisi 10 Juni 2019.

Dalam edisi tersebut berisi sejumlah hal yang dipersoalkan pelapor, di antaranya sampul majalah berjudul "Tim Mawar dan Rusuh Sarinah", artikel berjudul "Bau Mawar di Jalan Thamrin" pada halaman 28-32, judul artikel "Tim Mawar Selalu Dikaitkan Dengan Kerusuhan" pada halaman 33, dan "Aktor dan Panggungnya" pada halaman 27.

Baca juga: Mantan Komando Tim Mawar Kekeuh untuk Tempuh Jalur Hukum Selain Hak Jawab

"Hanya saja masih ada persoalan dugaan pelanggaran kode etik dalam penyebutan nama Tim Mawar itu," kata Henry.

Ia menuturkan, hasil pertemuan tersebut akan dibawa ke sidang pleno Dewan Pers untuk mencapai risalah penyelesaian jika kedua pihak sepakat atas penilaian yang akan dilakukan oleh Dewan Pers.

"Pada pertemuan tadi ada kesepakatan, tapi ada satu hal yang tidak bisa diputuskan oleh kelompok kerja pengaduan, sehingga harus diputuskan melalui pleno dari sembilan anggota Dewan Pers," paparnya.

Hal yang tidak bisa diputuskan itu adalah permintaan dari pelapor agar Dewan Pers menandatangani surat pernyataan untuk membawa masalah itu ke ranah pidana di kepolisian.

Pihaknya menegaskan tidak memiliki wewenang untuk menangani persoalan pidana. Dewan Pers akan bekerja pada ranah kode etik jurnalistik yang telah ditempuh oleh terlapor.

Rencananya, sidang pleno tersebut akan digelar Selasa pada pekan depan.

Henry menambahkan, pihak Tempo melalui agenda tersebut telah menyepakati untuk memberikan hak jawab kepada pelapor. Namun, permintaan untuk membawa masalah tersebut ke ranah pidana bukan kewenangan pihaknya.