Presiden Jokowi Bertemu Pansel Capim KPK

Kompas.com - 17/06/2019, 09:48 WIB
Presiden Joko Widodo bertemu panita seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Korupsi. Pertemuan berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (17/6/2019). KOMPAS.com/IhsanuddinPresiden Joko Widodo bertemu panita seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Korupsi. Pertemuan berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (17/6/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo bertemu Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (17/6/2019). Pertemuan berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta.

Pantauan Kompas.com, para anggota Pansel tiba bersamaan di Istana sekitar pukul 09.00 WIB.

Seluruh anggota hadir, yakni Yenti Ganarsih (ketua), Indriyanto Senoadji (wakil ketua), Harkristuti Harkrisnowo, Hamdi Moeloek, Marcus Priyo, Hendardi, Al Araf, Diani Sadia, serta Mualimin Abdi.

Yenti mengatakan, kedatangan para anggota Pansel ke Istana ini atas undangan Presiden.

Baca juga: Cegah Capim KPK Terpapar Radikalisme, Tim Pansel Akan Temui BIN dan BNPT

"Ya kami diundang Presiden. Bapak Presiden menyampaikan nanti mungkin ya, bahwa kita harus mengemban tugasnya dengan baik, menghasilkan komisioner yang baik, dengan melihat keadaan sekarang supaya kita menghasilkan komisioner yang bisa lebih baik. Baik dalam penindakan maupun permasalahan internal, pastinya kemungkinannya seperti itu," kata Yenti sebelum pertemuan.

Pertemuan Jokowi dan Pansel KPK berlangsung tertutup dari awak media. Usai pertemuan rencananya akan digelar konferensi pers oleh para anggota Pansel.

Pansel KPK ini akan menjaring calon pimpinan KPK untuk masa jabatan 2019-2024. Pendaftaran bagi calon pimpinan KPK sudah dibuka pada 17 Juni sampai 4 Juli 2019.

Sebelumnya, komposisi Pansel yang dibentuk Presiden Jokowi ini mendapat kritik dari koalisi masyarakat sipil antikorupsi. Para aktivis menilai Pansel diisi orang-orang yang tidak independen.

Baca juga: Pansel Calon Pimpinan KPK Minta Kapolri Dorong Polisi Potensial Mendaftar

"Ada nuansa bahwa Presiden lebih mempertimbangkan harmoni dan kompromi kepentingan elite dalam lingkaran terdekatnya daripada upaya yang sungguh-sungguh untuk memberantas korupsi," ujar anggota koalisi Kurnia Ramadhana dalam siaran pers kepada Kompas.com, Sabtu (18/5/2019).

Menurut koalisi, Jokowi mengabaikan aspek rekam jejak yang dilihat dari integritas maupun sikap atau posisi anggota Pansel terhadap kelembagaan KPK.

Selain itu, beberapa nama Pansel juga dianggap memiliki kedekatan dengan Mabes Polri.

Hal ini memicu kecurigaan adanya kehendak untuk mempertahankan kontrol elite kepolisian atas KPK.

Koalisi masyarakat sipil merupakan gabungan sejumlah lembaga, yaitu Indonesia Corruption Watch (ICW), Transparency International Indonesia, Pusako, Pukat UGM, YLBHI, MCW, KRPK, SAHDAR Medan, GAK Lintas Perguruan Tinggi, Banten Bersih, dan MaTA Aceh.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE: Bertambah 1.882, Total Ada 118.753 Kasus Covid-19 di Indonesia

UPDATE: Bertambah 1.882, Total Ada 118.753 Kasus Covid-19 di Indonesia

Nasional
Genjot Perekonomian, PAN Dorong Pemerintah Gelontorkan Bantuan Tunai

Genjot Perekonomian, PAN Dorong Pemerintah Gelontorkan Bantuan Tunai

Nasional
Nadiem: Jika Terjadi Pemburukan di Zona Hijau, Pembelajaran Tatap Muka Harus Dihentikan

Nadiem: Jika Terjadi Pemburukan di Zona Hijau, Pembelajaran Tatap Muka Harus Dihentikan

Nasional
Wapres Ungkap Alasan Pemerintah Berencana Merger Bank Syariah BUMN

Wapres Ungkap Alasan Pemerintah Berencana Merger Bank Syariah BUMN

Nasional
Partai Gerindra Gelar Kongres Luar Biasa 8 Agustus, Ini yang Akan Dibahas

Partai Gerindra Gelar Kongres Luar Biasa 8 Agustus, Ini yang Akan Dibahas

Nasional
Kasus Fetish Kain Jarik Bisa Memperjelas Definisi Hasrat Seksual di RUU PKS

Kasus Fetish Kain Jarik Bisa Memperjelas Definisi Hasrat Seksual di RUU PKS

Nasional
Pakar: Pemidanaan Korporasi Justru untuk Menyehatkan Korporasi

Pakar: Pemidanaan Korporasi Justru untuk Menyehatkan Korporasi

Nasional
Protokol Diperketat, Kini Wajib Tunjukkan Hasil Swab Saat Masuk Istana

Protokol Diperketat, Kini Wajib Tunjukkan Hasil Swab Saat Masuk Istana

Nasional
Penerapan Pasal Pencucian Uang dalam Kasus Korupsi Dinilai Masih Rendah

Penerapan Pasal Pencucian Uang dalam Kasus Korupsi Dinilai Masih Rendah

Nasional
Belum Ada Tersangka di Kasus Dugaan Korupsi Penghapusan Red Notice Djoko Tjandra

Belum Ada Tersangka di Kasus Dugaan Korupsi Penghapusan Red Notice Djoko Tjandra

Nasional
DPO Masuk ke Database Kependudukan, Mendagri: Lembaga Penegak Hukum Akan Terbantu

DPO Masuk ke Database Kependudukan, Mendagri: Lembaga Penegak Hukum Akan Terbantu

Nasional
Sebut Indonesia Hadapi Banyak Tantangan, Ibas Kenang Pemerintahan SBY

Sebut Indonesia Hadapi Banyak Tantangan, Ibas Kenang Pemerintahan SBY

Nasional
Doni Monardo Minta Jawa Barat Seimbangkan Prioritas Penanganan Covid-19

Doni Monardo Minta Jawa Barat Seimbangkan Prioritas Penanganan Covid-19

Nasional
Pandemi Covid-19, Fraksi Partai Demokrat Siap Kawal Isu Kesehatan dan Ekonomi

Pandemi Covid-19, Fraksi Partai Demokrat Siap Kawal Isu Kesehatan dan Ekonomi

Nasional
Sambut HUT RI, Pemerintah Gelar Lomba Bikin Video Berhadiah Rp 1 Miliar

Sambut HUT RI, Pemerintah Gelar Lomba Bikin Video Berhadiah Rp 1 Miliar

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X