Cegah Capim KPK Terpapar Radikalisme, Tim Pansel Akan Temui BIN dan BNPT

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim Panitia Seleksi (Pansel) calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2023 berencana bertemu Badan Intelijen Negara (BIN) dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

Tim Pansel akan meminta bantuan BIN dan BNPT sebagai langkah deteksi dini agar pansel tak kecolongan adanya calon pimpinan KPK terpapar radikalisme.

"Kita akan ke BIN, dan juga ke BNPT karena BNPT ini adalah sesuatu yang baru memang karena eranya seperti ini, sehingga kita juga tidak mau kecolongan, jangan sampai ada terpapar radikalisme," ungkap Ketua Tim Pansel, Yenti Garnarsih, usai bertemu pihak Kepolisian di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (13/6/2019).

Baca juga: KPK Siap Bantu Pansel Telusuri Rekam Jejak Calon Pimpinan Baru

Saat ini, pansel masih dalam tahapan audiensi dengan beberapa instansi terkait, seperti KPK, Polri, Kejaksaan Agung, dan media. Sementara, proses pendaftaran akan berlangsung pada 17 Juni sampai 4 Juli 2019.

Terkait pertemuan dengan Kepala Polri Jenderal (Pol) Tito Karnavian hari ini, Yenti meminta Tito mendorong kandidat potensial untuk mengikuti proses seleksi.

"KPK adalah lembaga penegakan hukum dan pencegahan korupsi. Jadi oleh karenanya kami mengundang memohon kepada Pak Kapolri untuk mengirimkan calon-calonnya untuk mendaftar sebagai calon komisioner KPK," ungkapnya.

Baca juga: Pansel Calon Pimpinan KPK Minta Kapolri Dorong Polisi Potensial Mendaftar

Dalam kesempatan itu, Tito pun berkomitmen menyerahkan nama polisi terbaik kepada Pansel untuk menjadi calon Pimpinan KPK.

Menurutnya, kriteria penting dari kandidat tersebut adalah rekam jejak dalam hal penanganan korupsi.

"Salah satu kriterianya yang penting adalah track record-nya baik, memiliki kemampuan di bidang reserse terutama dalam penanganan kasus korupsi, sehat jasmani rohani, dan nanti akan mengikuti assessment dan tes dari panelis Pansel, membuat makalah, dan lain-lain," kata Tito seusai pertemuan.