Pansel Calon Pimpinan KPK Minta Kapolri Dorong Polisi Potensial Mendaftar

Kompas.com - 13/06/2019, 14:31 WIB
Tim Panitia Seleksi (Pansel) calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2023 mengadakan pertemuan dengan Kepala Polri Jenderal (Pol) Tito Karnavian di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (13/6/2019). KOMPAS.com/Devina HalimTim Panitia Seleksi (Pansel) calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2023 mengadakan pertemuan dengan Kepala Polri Jenderal (Pol) Tito Karnavian di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (13/6/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim Panitia Seleksi (Pansel) calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2023 mengadakan pertemuan dengan Kepala Polri Jenderal (Pol) Tito Karnavian di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (13/6/2019).

Dalam pertemuan tersebut, Ketua Tim Pansel Yenti Ganarsih, mengaku mengundang Tito menyodorkan nama kandidat potensial.

"KPK adalah lembaga penegakan hukum dan pencegahan korupsi. Jadi oleh karenanya kami mengundang memohon kepada Pak Kapolri untuk mengirimkan calon-calonnya untuk mendaftar sebagai calon komisioner KPK," ungkap Yenti saat memberikan keterangan pers usai pertemuan.

Baca juga: KPK Siap Bantu Pansel Telusuri Rekam Jejak Calon Pimpinan Baru

Yenti pun menegaskan bahwa komisioner KPK terdiri dari unsur pemerintah dan masyarakat. Dalam unsur pemerintah, lembaga penegak hukum termasuk di antaranya.

Selain itu, ia menambahkan bahwa Pansel akan meminta bantuan kepolisian dalam melihat rekam jejak kandidat calon pimpinan KPK.

Kemudian, Tito pun berkomitmen memberikan calon terbaik dan menyerahkan kepada Pansel untuk menentukan.

Baca juga: Pansel Calon Pimpinan KPK Jemput Bola Hubungi Kandidat Potensial

Menurutnya, kriteria penting dari kandidat tersebut adalah rekam jejak dalam hal penanganan korupsi.

"Salah satu kriterianya yang penting adalah track record-nya baik, memiliki kemampuan di bidang reserse terutama dalam penanganan kasus korupsi, sehat jasmani rohani, dan nanti akan mengikuti assessment dan tes dari panelis Pansel, membuat makalah, dan lain-lain," kata Tito seusai pertemuan.

Tito berpandangan, jika ada anggota Polri terpilih sebagai komisioner, sinergi dalam hal pemberantasan korupsi menjadi lebih mudah.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Penyiraman Novel Baswedan, antara Dugaan Laporan Palsu dan Rekayasa

Kasus Penyiraman Novel Baswedan, antara Dugaan Laporan Palsu dan Rekayasa

Nasional
Hal yang Harus Diketahui soal Sertifikasi Perkawinan dan Pro Kontra-nya

Hal yang Harus Diketahui soal Sertifikasi Perkawinan dan Pro Kontra-nya

Nasional
KLHK: Nilai Ganti Rugi Gugatan Karhutla Rp 315 Triliun, Tinggal Eksekusi

KLHK: Nilai Ganti Rugi Gugatan Karhutla Rp 315 Triliun, Tinggal Eksekusi

Nasional
Gara-gara Pilpres Masyarakat Terbelah, Demokrat: Bukan Alasan Presiden Kembali Dipilih MPR

Gara-gara Pilpres Masyarakat Terbelah, Demokrat: Bukan Alasan Presiden Kembali Dipilih MPR

Nasional
Marak Korupsi di Desa, ICW Minta Pemerintah Usut Tuntas Kasus Desa Fiktif

Marak Korupsi di Desa, ICW Minta Pemerintah Usut Tuntas Kasus Desa Fiktif

Nasional
Pemerintah Gelar Operasi 30 Hari di Laut, Atasi Kerusakan Lingkungan

Pemerintah Gelar Operasi 30 Hari di Laut, Atasi Kerusakan Lingkungan

Nasional
Jubir Presiden Ralat Pernyataan: Ahok Tak Harus Mundur dari PDI-P jika Pimpin BUMN

Jubir Presiden Ralat Pernyataan: Ahok Tak Harus Mundur dari PDI-P jika Pimpin BUMN

Nasional
Fraksi Partai Demokrat Tolak Amendemen Terbatas UUD 1945 jika Ubah Mekanisme Pilpres

Fraksi Partai Demokrat Tolak Amendemen Terbatas UUD 1945 jika Ubah Mekanisme Pilpres

Nasional
Polri Terbitkan Telegram: Polisi Jangan Pamer Barang Mewah dan Gaya Hidup Hedonis

Polri Terbitkan Telegram: Polisi Jangan Pamer Barang Mewah dan Gaya Hidup Hedonis

Nasional
KPK Resmi Ajukan Kasasi atas Putusan Bebas Sofyan Basir

KPK Resmi Ajukan Kasasi atas Putusan Bebas Sofyan Basir

Nasional
Fraksi Nasdem Soal Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi: Itu Alternatif Ungkap Kasus HAM Masa Lalu

Fraksi Nasdem Soal Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi: Itu Alternatif Ungkap Kasus HAM Masa Lalu

Nasional
Fraksi PKS Isyaratkan Setuju Wacana Amendemen Terbatas UUD 1945

Fraksi PKS Isyaratkan Setuju Wacana Amendemen Terbatas UUD 1945

Nasional
Menhan Prabowo: ASEAN Harus Bisa Jadi Penyeimbang di Indo-Pasifik

Menhan Prabowo: ASEAN Harus Bisa Jadi Penyeimbang di Indo-Pasifik

Nasional
Pilkada Langsung Disebut Berbiaya Tinggi, Pakar: Masalahnya Ada di Parpol

Pilkada Langsung Disebut Berbiaya Tinggi, Pakar: Masalahnya Ada di Parpol

Nasional
Soal Sertifikasi Nikah, Pemerintah Diminta Tak Campuri Urusan Rakyat Terlalu Jauh

Soal Sertifikasi Nikah, Pemerintah Diminta Tak Campuri Urusan Rakyat Terlalu Jauh

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X