Pansel Calon Pimpinan KPK Minta Kapolri Dorong Polisi Potensial Mendaftar

Kompas.com - 13/06/2019, 14:31 WIB
Tim Panitia Seleksi (Pansel) calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2023 mengadakan pertemuan dengan Kepala Polri Jenderal (Pol) Tito Karnavian di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (13/6/2019). KOMPAS.com/Devina HalimTim Panitia Seleksi (Pansel) calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2023 mengadakan pertemuan dengan Kepala Polri Jenderal (Pol) Tito Karnavian di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (13/6/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim Panitia Seleksi (Pansel) calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2023 mengadakan pertemuan dengan Kepala Polri Jenderal (Pol) Tito Karnavian di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (13/6/2019).

Dalam pertemuan tersebut, Ketua Tim Pansel Yenti Ganarsih, mengaku mengundang Tito menyodorkan nama kandidat potensial.

"KPK adalah lembaga penegakan hukum dan pencegahan korupsi. Jadi oleh karenanya kami mengundang memohon kepada Pak Kapolri untuk mengirimkan calon-calonnya untuk mendaftar sebagai calon komisioner KPK," ungkap Yenti saat memberikan keterangan pers usai pertemuan.

Baca juga: KPK Siap Bantu Pansel Telusuri Rekam Jejak Calon Pimpinan Baru

Yenti pun menegaskan bahwa komisioner KPK terdiri dari unsur pemerintah dan masyarakat. Dalam unsur pemerintah, lembaga penegak hukum termasuk di antaranya.

Selain itu, ia menambahkan bahwa Pansel akan meminta bantuan kepolisian dalam melihat rekam jejak kandidat calon pimpinan KPK.

Kemudian, Tito pun berkomitmen memberikan calon terbaik dan menyerahkan kepada Pansel untuk menentukan.

Baca juga: Pansel Calon Pimpinan KPK Jemput Bola Hubungi Kandidat Potensial

Menurutnya, kriteria penting dari kandidat tersebut adalah rekam jejak dalam hal penanganan korupsi.

"Salah satu kriterianya yang penting adalah track record-nya baik, memiliki kemampuan di bidang reserse terutama dalam penanganan kasus korupsi, sehat jasmani rohani, dan nanti akan mengikuti assessment dan tes dari panelis Pansel, membuat makalah, dan lain-lain," kata Tito seusai pertemuan.

Tito berpandangan, jika ada anggota Polri terpilih sebagai komisioner, sinergi dalam hal pemberantasan korupsi menjadi lebih mudah.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Suap Bansos, KPK Dalami Pemberian Uang Kepada PPK Kemensos

Kasus Suap Bansos, KPK Dalami Pemberian Uang Kepada PPK Kemensos

Nasional
PMI Salurkan 250.000 Liter Air Bersih ke Sulbar dan Kalsel

PMI Salurkan 250.000 Liter Air Bersih ke Sulbar dan Kalsel

Nasional
Banjir Bandang Puncak Bogor, Menko PMK Minta PTPN Relokasi Pemukiman Karyawan

Banjir Bandang Puncak Bogor, Menko PMK Minta PTPN Relokasi Pemukiman Karyawan

Nasional
Saat Pemda Diminta Perbaiki Penanganan Covid-19 di Tengah Tingginya Laju Kasus Harian

Saat Pemda Diminta Perbaiki Penanganan Covid-19 di Tengah Tingginya Laju Kasus Harian

Nasional
Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Citra Satelit: Eks Ketua BIG Tersangka, Kerugian Negara Rp 179,1 Miliar

Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Citra Satelit: Eks Ketua BIG Tersangka, Kerugian Negara Rp 179,1 Miliar

Nasional
Komitmen Listyo Sigit di Uji Kelayakan Calon Kapolri: Polantas Tak Perlu Menilang, Terorisme hingga Gaet Influencer

Komitmen Listyo Sigit di Uji Kelayakan Calon Kapolri: Polantas Tak Perlu Menilang, Terorisme hingga Gaet Influencer

Nasional
PP 3/2021 dan 3 Poin Perluasan Peran Rakyat dalam Upaya Pertahanan Negara...

PP 3/2021 dan 3 Poin Perluasan Peran Rakyat dalam Upaya Pertahanan Negara...

Nasional
Baleg: KPU, Bawaslu dan DKPP Perlu Penguatan

Baleg: KPU, Bawaslu dan DKPP Perlu Penguatan

Nasional
Baleg Gelar RDPU RUU Pemilu, DKPP Diusulkan Kembali Jadi Lembaga Ad Hoc

Baleg Gelar RDPU RUU Pemilu, DKPP Diusulkan Kembali Jadi Lembaga Ad Hoc

Nasional
Calon Kapolri Komjen Listyo Sigit Ingin Hidupkan Pam Swakarsa

Calon Kapolri Komjen Listyo Sigit Ingin Hidupkan Pam Swakarsa

Nasional
Pemerintah Luncurkan Gerakan Nasional Wakaf Tunai Pekan Depan

Pemerintah Luncurkan Gerakan Nasional Wakaf Tunai Pekan Depan

Nasional
Ceritakan Perjalanan Karier, Jaksa Pinangki Mengaku Tak Pernah Duduki Jabatan Strategis

Ceritakan Perjalanan Karier, Jaksa Pinangki Mengaku Tak Pernah Duduki Jabatan Strategis

Nasional
Soal Banjir Kalsel, Moeldoko Klaim Pemerintah Tak Obral Izin Tambang dan Sawit

Soal Banjir Kalsel, Moeldoko Klaim Pemerintah Tak Obral Izin Tambang dan Sawit

Nasional
Sambil Menangis, Jaksa Pinangki Mengaku Menyesal Terlibat Kasus Djoko Tjandra

Sambil Menangis, Jaksa Pinangki Mengaku Menyesal Terlibat Kasus Djoko Tjandra

Nasional
KPK Terus Kembangkan Kasus Suap Juliari Batubara

KPK Terus Kembangkan Kasus Suap Juliari Batubara

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X