BPN Sebut Permohonan Diskualifikasi Jokowi-Ma'ruf Tak Berlebihan

Kompas.com - 15/06/2019, 06:51 WIB
Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno (BPN) Dahnil Anzar Simanjuntak saat ditemui di media center Prabowo-Sandiaga, Jalan Sriwijaya I, Jakarta Selatan, Rabu (15/5/2019). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOKoordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno (BPN) Dahnil Anzar Simanjuntak saat ditemui di media center Prabowo-Sandiaga, Jalan Sriwijaya I, Jakarta Selatan, Rabu (15/5/2019).
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Juri Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaha Uno, Dahnil Anzar Simanjuntak, menilai permohonan pihaknya agar MK mendiskualifikasi pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin, tak berlebihan.

Ia menilai permohonan tersebut proporsional dan tak salah tempat lantaran sudah ada yurisprudensinya, yakni saat MK menyidangkan perkara sengketa Pilkada.

"Yurisprudensi terkait diskualifikasi kan sudah ada ya di beberapa daerah. Jadi justru kalau ada statement yang mengatakan itu bukan wewenang MK itu keliru. Jadi yurisprudensi terkait calon yang didiskualifikasi oleh MK itu sudah ada dan pernah terjadi," ujar Dahnil di kediaman Sandi, Kebayoran Baru, Jakarta, Jumat (14/6/2019).

Baca juga: Tim Hukum 02 Minta MK Diskualifikasi Jokowi-Maruf dalam Pilpres 2019

Ia pun meminta Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf tak perlu mempermasalahkan permohonan tersebut.

Dahnil meminta TKN menyerahkan sepenuhnya persidangan sengketa Pilpres 2019 kepada MK.

"Jadi saran kami serahkan sepenuhnya kepada MK, kepada hakim. Kita hormati saja keputusan hakim. Kan selama ini TKN juga kan ngomong kita serahkan saja ke MK," ujar Dahnil.

"Jadi jangan kemudian teman-teman TKN memproduksi narasi-narasi yang enggak penting lagi. Apalagi Pak Prabowo dan Bang Sandi sudah berusaha supaya kemudian ayo kita bertarung di ruang sidang. Silakan produksi narasi di ruang sidang," lanjut dia.

Baca juga: Jubir TKN: Permintaan Diskualifikasi Jokowi-Maruf Terlalu Lebay

Sebelumnya, Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Ace Hasan Syadzily menilai, permintaan tim hukum pasangan Prabowo-Sandiaga agar MK mendiskualifikasi pasangan Jokowi-Ma'ruf terlalu berlebihan.

"Menurut saya diskualifikasi itu terlalu lebay ya, bisa jadi itu bagian dari ekstra petitum juga, tuntutan yang terlalu berlebihan," kata Ace saat ditemui wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/6/2019).



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Gugatan Busyro Muqoddas dkk Terkait Pilkada Disidangkan 10 Desember 2020

Gugatan Busyro Muqoddas dkk Terkait Pilkada Disidangkan 10 Desember 2020

Nasional
Papua Catat 1.755 Kasus Baru Covid-19, Satgas: Itu Akumulasi

Papua Catat 1.755 Kasus Baru Covid-19, Satgas: Itu Akumulasi

Nasional
Satgas: 24 Orang Positif Covid-19 Setelah Kontak dengan Anies dan Riza Patria

Satgas: 24 Orang Positif Covid-19 Setelah Kontak dengan Anies dan Riza Patria

Nasional
Soal 8 Sepeda yang Diamankan KPK, Edhy Prabowo: Saya Beli di Amerika, Tidak Terkait Kasus

Soal 8 Sepeda yang Diamankan KPK, Edhy Prabowo: Saya Beli di Amerika, Tidak Terkait Kasus

Nasional
Geledah 4 Lokasi, KPK Amankan Catatan Penerimaan Suap Wali Kota Cimahi

Geledah 4 Lokasi, KPK Amankan Catatan Penerimaan Suap Wali Kota Cimahi

Nasional
Bayi Lahir dengan Antibodi Covid-19, Ini Penjelasan Dokter

Bayi Lahir dengan Antibodi Covid-19, Ini Penjelasan Dokter

Nasional
Ditahan KPK, Rizal Djalil: Tak Perlu Disesalkan, Mengalir Saja seperti Sungai Musi-Batanghari

Ditahan KPK, Rizal Djalil: Tak Perlu Disesalkan, Mengalir Saja seperti Sungai Musi-Batanghari

Nasional
Anggota DPRD DKI Minta Naik Gaji, PKB: Pertimbangkan Suasana Kebatinan Masyarakat

Anggota DPRD DKI Minta Naik Gaji, PKB: Pertimbangkan Suasana Kebatinan Masyarakat

Nasional
Tanggapi Kuasa Hukum Ustaz Maaher, Polri Klaim Telah Bekerja Sesuai Prosedur

Tanggapi Kuasa Hukum Ustaz Maaher, Polri Klaim Telah Bekerja Sesuai Prosedur

Nasional
Wakapolri: Siapa Pun yang Ikut Benny Wenda Kami Tindak Tegas

Wakapolri: Siapa Pun yang Ikut Benny Wenda Kami Tindak Tegas

Nasional
Kasus Covid-19 Terus Meningkat, Satgas Sebut Masyarakat Kian Abai Protokol Kesehatan

Kasus Covid-19 Terus Meningkat, Satgas Sebut Masyarakat Kian Abai Protokol Kesehatan

Nasional
Eks Anggota BPK Rizal Djalil Ditahan KPK Terkait Kasus Suap Proyek SPAM

Eks Anggota BPK Rizal Djalil Ditahan KPK Terkait Kasus Suap Proyek SPAM

Nasional
Pesan Penyintas: Terpapar Covid-19 Sungguh Menyakitkan

Pesan Penyintas: Terpapar Covid-19 Sungguh Menyakitkan

Nasional
Sayangkan Rekor Kasus Covid-19, Satgas: Tak Bisa Ditoleransi

Sayangkan Rekor Kasus Covid-19, Satgas: Tak Bisa Ditoleransi

Nasional
Mendes PDTT Tegaskan UU Cipta Kerja Adalah Jawaban Kesulitan BUMDes

Mendes PDTT Tegaskan UU Cipta Kerja Adalah Jawaban Kesulitan BUMDes

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X