Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BNPB Tawarkan Kerja Sama Teliti Sejarah Bencana Alam Indonesia ke Australia

Kompas.com - 29/05/2019, 13:28 WIB
Christoforus Ristianto,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) akan bekerja sama dengan Pemerintah Australia dalam meneliti dan meriset rekam jejak peristiwa bencana alam yang terjadi di Indonesia.

Pemerintah Australia pun menawarkan kerja sama tersebut selama lima tahun.

"Pemerintah Australia sudah berkunjung ke BNPB menawarkan kerja sama selama lima tahun. BNPB menawarkan ke Australia untuk menginvestigasi dan meneliti tentang peristiwa bencana di Indonesia pada masa lalu," ujar Kepala BNPB Doni Monardo saat ditemui dalam sebuah lokakarya di Kantor BNPB, Jakarta Timur, Rabu (29/5/2019).

Baca juga: Kumpulkan Data Kebencanaan Indonesia di Masa Lalu, BNPB Kirim Tim ke Belanda

Pemerintah Australia, lanjut Doni, akan menganggarkan rencana kerja sama tersebut dengan dana sebesar 25 juta USD selama lima tahun.

Kerja sama itu akan fokus pada bencana tsunami yang terjadi di Indonesia.

Ia menyebutkan, ada sejumlah wilayah yang akan diriset, yakni di Pantai Barat Sumatera, Pulau Jawa, dan Indonesia Timur.

Wilayah tersebutlah yang dianggap memiliki potensi tsunami ke depan.

"Misalnya di Aceh yang ternyata periodisasi tsunaminya 2000 tahun sekali ya. Di Aceh sejauh ini sudah terjadi lima kali tsunami, termasuk yang tahun 2004," kata Doni.

Baca juga: BNPB Gandeng Lembaga PBB untuk Kelola Risiko Bencana di Indonesia

Doni mengatakan, di sejumlah wilayah, seperti Nias, Mentawai, dan Bengkulu, serta Selat Sunda, memiliki potensi gempa yang bisa mencapai 8,9 skala richter.

Artinya, kekuatan gempa tersebut mampu menciptakan gelombang tsunami yang besar.

Kerja sama dengan Australia diharapkan para tim ahli mampu melacak sejumlah data dan informasi sejarah bencana alam untuk prediksi bencana ke depan.

"Kita ingin menggali dan meneliti sehingga kita bisa memprediksi peristiwa masa lalu. Kemudian kita bisa memberikan antisipasi ke depan seperti apa yang terjadi sehingga masyarakat sudah siap," ujar dia,

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Nasional
Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Nasional
Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Nasional
Hari Ke-6 Pemberangkatan Haji, 41.189 Jemaah Asal Indonesia Tiba di Madinah

Hari Ke-6 Pemberangkatan Haji, 41.189 Jemaah Asal Indonesia Tiba di Madinah

Nasional
UKT Naik Bukan Sekadar karena Status PTNBH, Pengamat: Tanggung Jawab Pemerintah Memang Minim

UKT Naik Bukan Sekadar karena Status PTNBH, Pengamat: Tanggung Jawab Pemerintah Memang Minim

Nasional
Di APEC, Mendag Zulhas Ajak Jepang Perkuat Industri Mobil Listrik di Indonesia

Di APEC, Mendag Zulhas Ajak Jepang Perkuat Industri Mobil Listrik di Indonesia

Nasional
Biaya UKT Naik, Pengamat Singgung Bantuan Pendidikan Tinggi Lebih Kecil dari Bansos

Biaya UKT Naik, Pengamat Singgung Bantuan Pendidikan Tinggi Lebih Kecil dari Bansos

Nasional
Penuhi Kebutuhan Daging Sapi Nasional, Mendag Zulhas Dorong Kerja Sama dengan Selandia Baru

Penuhi Kebutuhan Daging Sapi Nasional, Mendag Zulhas Dorong Kerja Sama dengan Selandia Baru

Nasional
UKT Naik, Pengamat: Jangan Sampai Mahasiswa Demo di Mana-mana, Pemerintah Diam Saja

UKT Naik, Pengamat: Jangan Sampai Mahasiswa Demo di Mana-mana, Pemerintah Diam Saja

Nasional
Profil Mayjen Dian Andriani, Jenderal Bintang 2 Perempuan Pertama TNI AD

Profil Mayjen Dian Andriani, Jenderal Bintang 2 Perempuan Pertama TNI AD

Nasional
Status Gunung Ibu di Halmahera Meningkat, Warga Dilarang Beraktivitas hingga Radius 7 Kilometer

Status Gunung Ibu di Halmahera Meningkat, Warga Dilarang Beraktivitas hingga Radius 7 Kilometer

Nasional
Anies Mau Istirahat Usai Pilpres, Refly Harun: Masak Pemimpin Perubahan Rehat

Anies Mau Istirahat Usai Pilpres, Refly Harun: Masak Pemimpin Perubahan Rehat

Nasional
Istana Disebut Belum Terima Draf Revisi UU Kementerian Negara

Istana Disebut Belum Terima Draf Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Grace dan Juri Jadi Stafsus, Ngabalin Sebut Murni karena Kebutuhan Jokowi

Grace dan Juri Jadi Stafsus, Ngabalin Sebut Murni karena Kebutuhan Jokowi

Nasional
Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com