Ketua Bawaslu Tak Terima Pemilu 2019 Disebut Pemilu Terburuk

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Abhan menolak jika ada yang menyebut Pemilu 2019 adalah yang terburuk.

Memang ada sejumlah kekurangan, tetapi, hal itu tak lantas menjadikan pemilu tahun ini menjadi yang terburuk

"Enggak (yang terburuk) kalau ada kesalahan dan kekurangan iya. Ini baik, kalau nggak baik nggak selesai," kata Abhan usai sebuah diskusi di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Selasa (28/5/2019).

Baca juga: Perludem: Terlalu Tergesa-gesa Menyebut Pemilu 2019 yang Terburuk

Menurut Abhan, pelaksanaan Pemilu 2019 bagi penyelenggara adalah yang paling transparan karena seluruh tahapan pemilu bisa diketahui oleh publik dan dilihat baik serta buruknya.

Sekalipun pihaknya merekomendasikan KPU untuk melaksanakan pemilu ulang, kata Abhan, hal itu justru untuk menyempurnakan pelaksanaan pemilu.

"Kalau ada kekurangan iya, yang namanya manusia tidak sempurna," ujarnya.

Baca juga: KPU Sebut Pernyataan Bambang Widjojanto soal Pemilu 2019 Terburuk Ahistoris

Abhan juga menolak jika Pemilu 2019 dikatakan lebih buruk dibanding Pemilu pada Orde Baru. Sebab, independensi dan transparansi penyelenggara pemilu bisa diukur.

"Enggak, nggak mungkin lah (lebih buruk dari Pemilu Orde Baru), lha wong ini penyelenggaranya jelas, independen, transparan. Proses sejak awal di kecamatan dilihat, di kabupaten dilihat, ya semua publik bisa lihat lah. Di nasional juga lihat kan debatnya kami dengan saksi," tegas Abhan.

Baca juga: Jumlah Permohonan PHPU Lebih Sedikit, KPU Klaim Pemilu 2019 Lebih Baik

Sebelumnya, Ketua Tim Hukum Prabowo-Sandiaga, Bambang Widjojanto, menyebut, pemilu kali ini sebagai yang terburuk pasca reformasi.

"Pemilu kali ini oleh pengamat disebut pemilu terburuk pasca reformasi," ujar Bambang dalam pernyataan pers sejumlah tokoh pendukung calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di SCBD, Jakarta, Minggu (21/4/2019).

Menurut mantan Komisioner KPK itu, Pemilu 2019 tidak memenuhi asas langsung, umum, bebas dan rahasia. Serta tidak memenuhi prinsip jujur dan adil (jurdil).