Perludem: Terlalu Tergesa-gesa Menyebut Pemilu 2019 yang Terburuk

Kompas.com - 28/05/2019, 15:48 WIB
Ketua Tim Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 02 Bambang Widjojanto (kiri) menyerahkan berkas pendaftaran gugatan perselisihan hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019 ke Panitera MK di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (24/5/2019). Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin Uno akhirnya memutuskan mendaftarkan sengketa hasil Pilpres 2019 ke MK. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/pd.ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A Ketua Tim Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 02 Bambang Widjojanto (kiri) menyerahkan berkas pendaftaran gugatan perselisihan hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019 ke Panitera MK di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (24/5/2019). Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin Uno akhirnya memutuskan mendaftarkan sengketa hasil Pilpres 2019 ke MK. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/pd.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengatakan, terlalu tergesa-gesa jika menyebut pelaksanaan Pemilu 2019 adalah yang terburuk sepanjang sejarah Pemilu di Indonesia.

Pasalnya, setiap pemilu punya tantangan masing-masing. Oleh karenanya, akan lebih bijak jika penilaian diberikan dengan melihat dari berbagai sudut pandang.

"Memang banyak kelemahan teknis, tapi tak berarti Pemilu 2019 paling buruk dalam sejarah Indonesia," kata Titi saat dihubungi Kompas.com, Selasa (28/5/2019).

Menurut Titi, dengan keterbukaan dan keberlimpahan informasi saat ini, publik dapat dengan mudah mengetahui kelemahan pelaksanaan Pemilu 2019.

Baca juga: Mantan Hakim MK: Narasi Bambang Widjojanto Berbahaya Sekali

Keterbukaan informasi inilah yang tidak didapat dari pemilu-pemilu sebelumnya. Justru hal ini menyebabkan tingginya kontrol publik terhadap pelaksanaan pemilu.

Titi mengatakan, memang ada banyak kekurangan teknis dan pelanggaran pemilu. Namun, hal ini tidak serta merta membuat pemilih menjadi tak merdeka dalam menggunakan hak suaranya di bilik suara.

Belum lagi, lembaga peradilan hukum pemilu saat ini juga semakin baik dalam penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa pemilu.

"Makanya di pileg ada penurunan PHPU (perselisihan hasil pemilihan umum), karena problem hukum yang selama ini banyak tak terselesaikan satu tahapan, saat ini lebih mampu dituntaskan," ujar Titi.

Baca juga: Tim Jokowi: Apakah Paslon 02 Tak Pelajari UU dan Peraturan MK Saat Ajukan Gugatan?

Dibandingkan dengan pelaksanaan pemilu Orde Baru, Titi menolak jika Pemilu 2019 disebut yang paling buruk.

"Kalau dibilang Pemilu 2019 paling buruk dalam sejarah Indonesia, jelas salah. Pemilu Orde Baru adalah pemilu-pemiluan yang mestinya tidak akan mau kita ingat sebagai pemilu," katanya.

Sebelumnya, ketua tim hukum pasangan Prabowo-Sandiaga, Bambang Widjojanto menyebut, pemilu kali ini sebagai yang terburuk pascareformasi.

Baca juga: KPU: Materi Gugatan BPN di MK Terkait DPT, Situng, dan Formulir C7

"Pemilu kali ini oleh pengamat disebut pemilu terburuk pasca reformasi," ujar Bambang dalam pernyataan pers.

Menurut mantan anggota tim sukses Anies Baswedan dan Sandiaga Uno pada pilkada DKI itu, pemilu kali ini tidak memenuhi asas langsung, umum, bebas dan rahasia. Serta tidak memenuhi prinsip jujur dan adil (jurdil).

Punya opini tentang artikel yang baru Kamu baca? Tulis pendapat Kamu di Bagian Komentar!


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Close Ads X