Mendagri Minta Kepala Daerah Lakukan Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila

Kompas.com - 24/05/2019, 17:58 WIB
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo saat Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang Kewaspadaan Nasional dalam rangka penyelenggaraan Pemilu 2019 di Hotel Grand Paragon, Jakarta Pusat, Rabu (27/3/2019).KOMPAS.com/Devina Halim Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo saat Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang Kewaspadaan Nasional dalam rangka penyelenggaraan Pemilu 2019 di Hotel Grand Paragon, Jakarta Pusat, Rabu (27/3/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengimbau para kepala daerah untuk menyelenggarakan upacara Hari Lahir Pancasila yang diperingati setiap 1 Juni.

Tjahjo juga meminta gubernur hingga walikota memasang spanduk untuk memperingati hari tersebut.

"Kepala daerah diminta melaksanakan upacara serta melakukan kegiatan yang mendukung penanaman nilai-nilai Pancasila, melakukan publikasi, serta memasang spanduk peringatan Hari Lahir Pancasila," kata Tjahjo melalui keterangan tertulis, Jumat (24/5/2019).

Imbauan tersebut tertuang dalam radiogram dengan nomor 019.1/4110/Sj tertanggal 21 Mei 2019.

Baca juga: Di Bawah Rindangnya Pohon Sukun, Lima Butir Pancasila Itu Tercipta....

Kemudian, Tjahjo juga meminta kepala daerah untuk mendukung nilai-nilai Pancasila hingga mengamalkannya di lingkungan masing-masing.

Sebelumnya, pegawai negeri sipil (PNS) diwajibkan mengikuti upacara peringatan Hari Pancasila yang jatuh setiap 1 Juni.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat Badan Kepegawaian Negara (BKN) Mohammad Ridwan menuturkan upacara tersebut bersifat wajib sesuai Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 tentang Hari Lahir Pancasila.

"Iya. 1 Juni masuk untuk upacara Harlah (Hari Lahir) Pancasila," kata Ridwan ketika dihubungi Kompas.com, Senin (20/5/2019).

Punya opini tentang artikel yang baru Kamu baca? Tulis pendapat Kamu di Bagian Komentar!


Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Close Ads X