Ada Ancaman Teroris, Bawaslu Percaya kepada TNI dan Polri Soal Pengamanan 22 Mei

Kompas.com - 19/05/2019, 14:46 WIB
Fritz Edward SiregarKOMPAS.com/Haryantipuspasari Fritz Edward Siregar

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengawas Pemilu percaya kepada lembaga TNI dan Polri untuk menghadapi hari pengumuman hasil Pemilu 2019, 22 Mei mendatang.

Hal ini disampaikan Komisioner Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu) Fritz Edward Siregar ketika ditanya mengenai ancaman terorisme yang berhasil diungkap polisi.

"Aparat keamanan selalu berkoordinasi kepada KPU dan Bawaslu dalam setiap hal setiap proses sehingga memberikan keyakinan kepada kami bahwa proses ini berjalan aman dan tertib," ujar Fritz di Gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Minggu (19/5/2019).

Baca juga: TKN Minta Bawaslu Pasang Mata Awasi Pelibatan Anak pada 22 Mei 2019

Fritz mengatakan, keamanan situasi pada hari pengumuman pemilu nanti bukan hanya tanggung jawab TNI dan Polri. Melainkan juga tanggung jawab peserta pemilu, pemerintah, dan juga masyarakat.

Dia pun yakin semua pihak yang terkait juga akan ikut menjaga suasana kondusif pada hari itu.

"Kami percaya bahwa setiap peserta pemilu patuh kepada UU yang berlaku dan kami juga yakin TNI Polri juga mampu menjaga keamanan ini semua," kata dia.

Sebelumnya, Polri mengimbau masyarakat agar tidak turun ke jalan atau melakukan aksi saat pengumuman rekapitulasi hasil Pemilu 2019 pada 22 Mei 2019.

Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal M Iqbal mengatakan, imbauan ini disampaikan karena adanya terduga teroris yang diduga akan memanfaatkan momentum tersebut.

"Pada 22 Mei, masyarakat kami imbau tidak turun (ke jalan), ini akan membahayakan. Karena mereka (kelompok terduga teroris) akan menyerang semua massa, termasuk aparat," kata Iqbal.

Baca juga: Bawaslu Papua Terima 100 Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu, KPU Akui Oknum PPD Terlibat

Polri juga menayangkan sebuah video yang memperlihatkan seorang terduga teroris yang mengaku akan melakukan aksi dengan memanfaatkan momentum pengumuman penetapan pemenang Pemilu 2019 pada 22 Mei 2019.

Dalam video tersebut, seorang terduga teroris yang mengaku berinisial DY alias Jundi alias Bondan mengungkapkan rencana penyerangannya pada 22 Mei 2019.

Ia juga mengaku telah merangkai bom untuk melancarkan aksinya tersebut.

DY alias Jundi menilai momentum tersebut tepat untuk melakukan serangan. Alasannya, proses demokrasi dikatakan tidak sesuai dengan keyakinannya.

"Yang mana pada tanggal tersebut sudah kita ketahui bahwa di situ akan ada kerumunan massa yang merupakan event yang bagus untuk saya untuk melakukan amaliyah, karena di situ memang merupakan pesta demokrasi yang menurut keyakinan saya adalah syirik akbar yang membatalkan keislaman. Yang termasuk barokah melepas diri saya dari kesyirikan tesebut," tutur dia.



Terkini Lainnya

Pengamat: Ketidaktaatan Tim Hukum 02 Terhadap Hukum Acara Berujung pada Penyimpangan MK

Pengamat: Ketidaktaatan Tim Hukum 02 Terhadap Hukum Acara Berujung pada Penyimpangan MK

Nasional
LPSK Terbentur Aturan Permintaan Perlindungan Saksi, Ini Saran Pakar Hukum

LPSK Terbentur Aturan Permintaan Perlindungan Saksi, Ini Saran Pakar Hukum

Nasional
Survei SMRC, Kondisi Penegakan Hukum Sebelum dan Sesudah Kerusuhan 22 Mei Dinilai Baik

Survei SMRC, Kondisi Penegakan Hukum Sebelum dan Sesudah Kerusuhan 22 Mei Dinilai Baik

Nasional
Dugaan Kecurangan TSM dalam Pilpres, Pengamat Sebut Seharusnya Prabowo-Sandi Diperiksa Juga

Dugaan Kecurangan TSM dalam Pilpres, Pengamat Sebut Seharusnya Prabowo-Sandi Diperiksa Juga

Nasional
Tren Takut Bicara Politik dan Penangkapan Semena-mena Meningkat Pasca Kerusuhan 22 Mei

Tren Takut Bicara Politik dan Penangkapan Semena-mena Meningkat Pasca Kerusuhan 22 Mei

Nasional
Minim Jelaskan Hasil Hitung Suara Versi Prabowo-Sandi, Tim Hukum 02 Dikritik

Minim Jelaskan Hasil Hitung Suara Versi Prabowo-Sandi, Tim Hukum 02 Dikritik

Nasional
Survei SMRC: Pasca Kerusuhan 21-22 Mei, Penilaian Soeharto Demokratis Meningkat

Survei SMRC: Pasca Kerusuhan 21-22 Mei, Penilaian Soeharto Demokratis Meningkat

Nasional
Jabatan Ma'ruf Amin di Bank Syariah Dinilai Tak Timbulkan Konflik Kepentingan

Jabatan Ma'ruf Amin di Bank Syariah Dinilai Tak Timbulkan Konflik Kepentingan

Nasional
Survei SMRC: Soeharto Dinilai Diktator, SBY dan Jokowi Dinilai Demokratis

Survei SMRC: Soeharto Dinilai Diktator, SBY dan Jokowi Dinilai Demokratis

Nasional
Survei SMRC: 69 Persen Publik Nilai Pilpres 2019 Berlangsung Jurdil

Survei SMRC: 69 Persen Publik Nilai Pilpres 2019 Berlangsung Jurdil

Nasional
Survei SMRC: Mayoritas Publik Nilai Demokrasi Semakin Baik Selama 20 Tahun Terakhir

Survei SMRC: Mayoritas Publik Nilai Demokrasi Semakin Baik Selama 20 Tahun Terakhir

Nasional
Pakar: Petitum Gugatan Prabowo-Sandi Seakan Bukan Dibuat Orang Hukum

Pakar: Petitum Gugatan Prabowo-Sandi Seakan Bukan Dibuat Orang Hukum

Nasional
TKN: Tim Hukum 02 Bangun Narasi Saksinya Terancam

TKN: Tim Hukum 02 Bangun Narasi Saksinya Terancam

Nasional
Menurut KPK, Kasus Pelesiran Novanto Beresiko bagi Kredibilitas Kemenkumham

Menurut KPK, Kasus Pelesiran Novanto Beresiko bagi Kredibilitas Kemenkumham

Nasional
Tim 02 Minta Perlindungan Saksi, TKN Singgung Kasus yang Pernah Jerat Bambang Widjojanto

Tim 02 Minta Perlindungan Saksi, TKN Singgung Kasus yang Pernah Jerat Bambang Widjojanto

Nasional

Close Ads X