TKN Minta Bawaslu "Pasang Mata" Awasi Pelibatan Anak pada 22 Mei 2019

Kompas.com - 18/05/2019, 19:48 WIB
Direktur Komunikasi Politik TKN Usman Kansong saat konferensi pers potensi pelibatan anak dalam aksi unjuk rasa di KPU 22 Mei 2019 mendatang. Fabian Januarius KuwadoDirektur Komunikasi Politik TKN Usman Kansong saat konferensi pers potensi pelibatan anak dalam aksi unjuk rasa di KPU 22 Mei 2019 mendatang.

JAKARTA, KOMPAS.com --Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) "memasang mata" pada aksi unjuk rasa 22 Mei 2019 mendatang.

Direktur Komunikasi Politik TKN Usman Kansong mengatakan, hal yang harus disorot oleh Bawaslu adalah pelibatan anak dalam kegiatan politik.

"Kami meminta yang berwenang, bila itu terjadi, kami meminta aparat berwenang menindak secara hukum siapa pun yang melibatkan anak dalam politik," ujar Usman dalam konferensi pers di Rumah Cemara, Menteng, Jakarta, Sabtu (18/5/2019).

Baca juga: Soal People Power 22 Mei 2019, Sandiaga Bilang Tak Bisa Melarang

 

TKN sendiri sudah berkoordinasi dengan sejumlah lembaga, antara lain Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Polri, Bawaslu dan KPU untuk mencegah hal itu terjadi.

Potensi pelibatan anak di bawah umur pada aksi unjuk rasa yang diprediksi terjdi ketika Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan hasil Pemilu 2019.

Beberapa waktu lalu, TKN mendapatkan foto seorang anak yang viral di media sosial. Pada bagian caption foto, tertulis seruan untuk berjihad pada 22 Mei 2019.

Baca juga: Ini Fakta Penangkapan 68 Terduga Teroris Selama Tahun 2019, Rencana Serang 22 Mei

 

"Foto ini viral ya. Jadi, kami ingin mengingatkan ya bahwa pelibatan anak dalam hal berbau politik sangat memprihatinkan. Jadi kami sangat prihatin terhadap foto itu," ujar Usman.

Ia sekaligus mengingatkan bwha TKN dan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno sudah menandatangani nota kesepakatan tentang tidak melibatkan anak di bawah umur dalam aktivitas politik pasca-Pemilu 2019.

Usman berharap seluruh pihak menghormati dengan melaksanakan betul kesepakatan itu.

Baca tentang


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Surabaya Berubah Jadi Zona Oranye, Satgas Sebut Penanganan Kasus Membaik

Surabaya Berubah Jadi Zona Oranye, Satgas Sebut Penanganan Kasus Membaik

Nasional
MAKI Laporkan Dugaan Komunikasi Pejabat Kejagung dengan Djoko Tjandra

MAKI Laporkan Dugaan Komunikasi Pejabat Kejagung dengan Djoko Tjandra

Nasional
Tak Lengkapi Syarat Ini, Sekolah di Zona Hijau dan Kuning Batal Beroperasi

Tak Lengkapi Syarat Ini, Sekolah di Zona Hijau dan Kuning Batal Beroperasi

Nasional
Aturan soal Proses Hukum Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung Akhirnya Dicabut

Aturan soal Proses Hukum Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung Akhirnya Dicabut

Nasional
Di Sidang MK, Pemerintah Bantah Dalil Pemohon Uji Materi UU Penyakit Menular dan UU Karantina Kesehatan

Di Sidang MK, Pemerintah Bantah Dalil Pemohon Uji Materi UU Penyakit Menular dan UU Karantina Kesehatan

Nasional
Komunitas Cuci Darah Tagih Janji DPR, Wakil Ketua Komisi IX: Janji Itu Kami Follow Up

Komunitas Cuci Darah Tagih Janji DPR, Wakil Ketua Komisi IX: Janji Itu Kami Follow Up

Nasional
Pakar: Aturan soal Proses Hukum Jaksa Mesti Seizin Jaksa Agung Harus Ditarik

Pakar: Aturan soal Proses Hukum Jaksa Mesti Seizin Jaksa Agung Harus Ditarik

Nasional
Kasus Proyek Infrastrukur, KPK Dalami Dugaan Aliran Dana ke Pejabat Kota Banjar

Kasus Proyek Infrastrukur, KPK Dalami Dugaan Aliran Dana ke Pejabat Kota Banjar

Nasional
Jokowi Minta Masyarakat Patuh Pakai Masker agar Tak Ada Lagi PSBB

Jokowi Minta Masyarakat Patuh Pakai Masker agar Tak Ada Lagi PSBB

Nasional
Komisi Kejaksaan Nilai Jaksa Agung Terkesan Ingin Lindungi Jaksa yang Diduga Bertemu Djoko Tjandra

Komisi Kejaksaan Nilai Jaksa Agung Terkesan Ingin Lindungi Jaksa yang Diduga Bertemu Djoko Tjandra

Nasional
Ancaman Krisis Ekonomi, SBY: Jangan Salahkan Presiden Jokowi

Ancaman Krisis Ekonomi, SBY: Jangan Salahkan Presiden Jokowi

Nasional
Proses Hukum Jaksa Harus Izin Jaksa Agung, Pakar: KUHAP Tak Bisa Dikalahkan Aturan Internal

Proses Hukum Jaksa Harus Izin Jaksa Agung, Pakar: KUHAP Tak Bisa Dikalahkan Aturan Internal

Nasional
Kelompok Buruh dan DPR Sepakat Bentuk Tim Kerja Bahas Klaster Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja

Kelompok Buruh dan DPR Sepakat Bentuk Tim Kerja Bahas Klaster Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja

Nasional
Kebebasan Beragama Alami Kesulitan, BPIP Minta Penegak Hukum Bertindak Tegas

Kebebasan Beragama Alami Kesulitan, BPIP Minta Penegak Hukum Bertindak Tegas

Nasional
KY: Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc di MA Harus Buat Pakta Integritas untuk Seleksi Tahap II

KY: Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc di MA Harus Buat Pakta Integritas untuk Seleksi Tahap II

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X