Presiden Jokowi Ancam Cabut Konsesi Lahan yang Bersengketa dengan Masyarakat

Kompas.com - 03/05/2019, 10:53 WIB
Presiden Joko Widodo (kedua kanan) didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla (kanan) memimpin rapat terbatas terkait penyelesaian masalah pertanahan di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (3/5/2019).  ANTARA FOTO/ Wahyu Putro A/nzANTARA FOTO/WAHYU PUTRO A Presiden Joko Widodo (kedua kanan) didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla (kanan) memimpin rapat terbatas terkait penyelesaian masalah pertanahan di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (3/5/2019). ANTARA FOTO/ Wahyu Putro A/nz

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengancam pemerintah akan mencabut konsesi lahan milik swasta atau BUMN jika di lahan tersebut terjadi sengketa dengan masyarakat.

Jokowi menegaskan pemberian konsesi kepada BUMN atau swasta jangan sampai mengganggu masyarakat setempat.

"Saya pernah menyampaikan konsesi yang diberikan kepada swasta maupun kepada BUMN kalau di tengahnya ada desa ada kampung yang sudah bertahun-tahun hidup di situ, kemudian mereka malah menjadi bagian dari konsesi itu, ya siapapun pemilik konsesi itu, berikan. Berikan kepada masyarakat kampung, desa," kata Jokowi saat membuka rapat terbatas di Istana Negara, Jakarta, Jumat (3/5/2019).

Baca juga: Jubir Prabowo-Sandi: Kami Tunggu Pengembalian Konsesi Lahan Pendukung Jokowi


"Saya sampaikan, kalau yang diberi konsesi sulit-sulit, cabut konsesinya. Saya udah perintahkan ini cabut seluruh konsesinya. Tegas, tegas," sambung Jokowi.

Jokowi mengaku setiap kali ke daerah, ia selalu mendapat keluhan dari masyarakat mengenai terjadinya sengketa lahan, baik antara rakyat dengan perusahaan swasta, rakyat dengan BUMN, maupun rakyat dengan pemerintah.

Terakhir, Jokowi mendapat keluhan soal sengketa lahan yang terjadi di Kabupaten Kampar, provinsi Riau.

"Saya kira ini bukan hanya di Kampar saja tapi di semua Kabupaten kejadian-kejadian itu ada semuanya dan saya minta segera diselesaikan secepat-cepatnya, dituntaskan agar rakyat memiliki kepastian hukum, ada rasa keadilan," kata dia.

Baca juga: Pemerintah Tak Akan Ambil Alih Konsesi Lahan secara Paksa

Jokowi menekankan, rasa keadilan dan kepastian hukum harus dinomorsatukan dalam persoalan sengketa lahan. Ia menilai masyarakat yang sudah lama tinggal di lahan itu lebih berhak atas tanah yang mereka tempati.

"Sudah jelas di situ sudah hidup lama di situ, malah kalah dengan konsesi yang baru saja diberikan," kata mantan gubernur DKI Jakarta ini.

Kompas TV Masih banyak permasalahan kepemilikan lahan yang belum juga tuntas, seperti pendataan serta inventarisasi. Hal ini mengakibatkan rakyat, terutama masyarakat adat dan pemegang hak ulayat tidak mendapat keuntungan maksimal dari kawasan hutan. Dalam rapat terbatas Selasa (26/2) siang, Presiden Joko Widodo pun menekankan beberapa masalah lahan hutan harus segera dituntaskan. Presiden masih menemukan kasus yang merugikan rakyat. Seperti saat kunjungan kerja di Bengkulu, presiden mendapati warga asli kalah dalam sengketa saat kampungnya masuk dalam wilayah hak konsesi swasta. Selain itu, berbelitnya perizinan kerap membuat pembenahan infrastruktur jalan, seperti pengaspalan di kawasan perhutani sulit dilakukan.

 



PenulisIhsanuddin
EditorKrisiandi

Terkini Lainnya

Klarifikasi Sepekan: Polemik Sumbangan Kasir Indomaret, 'Quick Count', hingga Penanganan Kasus Makar

Klarifikasi Sepekan: Polemik Sumbangan Kasir Indomaret, "Quick Count", hingga Penanganan Kasus Makar

Nasional
Hoaks Sepekan: Pengancam Jokowi, Aksi Gangster, hingga BPJS Beri Rp 2 Juta

Hoaks Sepekan: Pengancam Jokowi, Aksi Gangster, hingga BPJS Beri Rp 2 Juta

Nasional
Airlangga Hartarto: Sejak Reformasi, Baru Pertama Kali Golkar Menangkan Capres

Airlangga Hartarto: Sejak Reformasi, Baru Pertama Kali Golkar Menangkan Capres

Nasional
Tanggapi Airlangga, Jokowi Sebut Wajar Partai Golkar Ingin Kursi Ketua MPR

Tanggapi Airlangga, Jokowi Sebut Wajar Partai Golkar Ingin Kursi Ketua MPR

Nasional
Jokowi: Namanya Kalah Ya Pasti Tidak Puas, tetapi Ikuti Mekanisme

Jokowi: Namanya Kalah Ya Pasti Tidak Puas, tetapi Ikuti Mekanisme

Nasional
Ketum Golkar: Yang Tak Puas Hasil Pemilu Jangan Cari Solusi di Jalanan

Ketum Golkar: Yang Tak Puas Hasil Pemilu Jangan Cari Solusi di Jalanan

Nasional
Ditanya Keinginan Bertemu Prabowo, Ini Tanggapan Jokowi

Ditanya Keinginan Bertemu Prabowo, Ini Tanggapan Jokowi

Nasional
Rekapitulasi KPU: Golkar Unggul di Sulsel, Nasdem dan Gerindra Masuk Tiga Besar

Rekapitulasi KPU: Golkar Unggul di Sulsel, Nasdem dan Gerindra Masuk Tiga Besar

Nasional
Ferdinand Hutahaean: Saya Berhenti Mendukung Prabowo-Sandiaga

Ferdinand Hutahaean: Saya Berhenti Mendukung Prabowo-Sandiaga

Nasional
Jokowi-Jusuf Kalla Hadiri Acara Buka Puasa Partai Golkar

Jokowi-Jusuf Kalla Hadiri Acara Buka Puasa Partai Golkar

Nasional
Saksi BPN Prabowo-Sandi Tolak Tanda Tangan Rekapitulasi Suara di Sulsel Meski Unggul

Saksi BPN Prabowo-Sandi Tolak Tanda Tangan Rekapitulasi Suara di Sulsel Meski Unggul

Nasional
Rekapitulasi KPU: Prabowo-Sandiaga Ungguli Jokowi-Ma'ruf di Sulawesi Selatan

Rekapitulasi KPU: Prabowo-Sandiaga Ungguli Jokowi-Ma'ruf di Sulawesi Selatan

Nasional
Pengacara Eggi Sudjana Ingin Hadirkan Ahli dan Gelar Perkara Bersama Penyidik

Pengacara Eggi Sudjana Ingin Hadirkan Ahli dan Gelar Perkara Bersama Penyidik

Nasional
Pengacara Sebut Eggi Sudjana Bertindak Selaku Advokat, Sehingga Tak Bisa Dipidana

Pengacara Sebut Eggi Sudjana Bertindak Selaku Advokat, Sehingga Tak Bisa Dipidana

Nasional
Ada Ancaman Teroris, Bawaslu Percaya kepada TNI dan Polri Soal Pengamanan 22 Mei

Ada Ancaman Teroris, Bawaslu Percaya kepada TNI dan Polri Soal Pengamanan 22 Mei

Nasional

Close Ads X