Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat Pastikan Tetap Berada dalam Koalisi Prabowo-Sandiaga

Kompas.com - 02/05/2019, 16:08 WIB
Kristian Erdianto,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan menegaskan partainya akan tetap berada dalam koalisi Indonesia Adil dan Makmur pengusung pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Hal itu ia ungkapkan saat ditanya mengenai kemungkinan Partai Demokrat berpindah koalisi.

Pasalnya, Komandan Kogasma Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana, Kamis (2/5/2019) sore ini.

"Jangan khawatir. Demokrat itu tak pernah meninggalkan semangatnya pada koalisi," ujar Hinca saat ditemui di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Kamis (2/5/2019).

Baca juga: Demokrat Bicara Arah Koalisi Setelah Keputusan Resmi KPU

Hinca mengatakan, Partai Demokrat akan tetap berada dalam koalisi meski kerap melontarkan kritik.

Kendati demikian, kata dia, Partai Demokrat akan segera menentukan sikap politiknya setelah proses Pilpres 2019 selesai.

"Tapi sampai hari ini kami masih tetap berada dalam posisi koalisi. Tidak ada adatnya orang Demokrat itu meninggalkan teman seperjuangan ketika sedang bertempur. Kita tuntaskan ini," kata Hinca.

"Kami menganggap tangga-tangga demokrasi itu harus dilewati sampai selesai dan setelah itu baru kita bicara lagi dan masih banyak langkahnya," ucapnya.

Baca juga: Datangi Istana, AHY Mengaku Diundang Jokowi

Sementara itu, Hinca mengaku belum mengetahui rencana pertemuan antara Presiden Jokowi dan AHY.

"Sama sekali saya belum dengar, sama sekali saya pun belum tahu. Betul-betul dua hari ini habis waktu saya fokus di laporan dan tim kami, karena itu sangat teknis detailnya," ujar Hinca.

Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko membenarkan bahwa AHY akan bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana, Kamis  sore ini.

Moeldoko menilai, tak menutup kemungkinan keduanya akan membicarakan koalisi pasca pilpres 2019.

"Ya bisa juga pastinya begitu (bicara koalisi), karena prinsipnya pemerintahan yang efektif itu sebanyak mungkin teman. Sebanyak mungkin koalisi yang semakin kuat," kata Moeldoko di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis sore.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Nasional
Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi Jika Setujui RUU Penyiaran

Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi Jika Setujui RUU Penyiaran

Nasional
Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Nasional
Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Nasional
Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Nasional
Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Nasional
Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Nasional
Perayaan Trisuci Waisak, Menag Berharap Jadi Momentum Rajut Kerukunan Pasca-Pemilu

Perayaan Trisuci Waisak, Menag Berharap Jadi Momentum Rajut Kerukunan Pasca-Pemilu

Nasional
Vendor Kementan Disuruh Pasang 6 AC di Rumah Pribadi SYL dan Anaknya

Vendor Kementan Disuruh Pasang 6 AC di Rumah Pribadi SYL dan Anaknya

Nasional
SYL Berkali-kali 'Palak' Pegawai Kementan: Minta Dibelikan Ponsel, Parfum hingga Pin Emas

SYL Berkali-kali "Palak" Pegawai Kementan: Minta Dibelikan Ponsel, Parfum hingga Pin Emas

Nasional
Anak SYL Ikut-ikutan Usul Nama untuk Isi Jabatan di Kementan

Anak SYL Ikut-ikutan Usul Nama untuk Isi Jabatan di Kementan

Nasional
Cucu SYL Dapat Jatah Jabatan Tenaga Ahli di Kementan, Digaji Rp 10 Juta Per Bulan

Cucu SYL Dapat Jatah Jabatan Tenaga Ahli di Kementan, Digaji Rp 10 Juta Per Bulan

Nasional
KPK Duga Negara Rugi Ratusan Miliar Rupiah akibat Korupsi di PT PGN

KPK Duga Negara Rugi Ratusan Miliar Rupiah akibat Korupsi di PT PGN

Nasional
Berbagai Alasan Elite PDI-P soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas

Berbagai Alasan Elite PDI-P soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas

Nasional
Waketum Golkar Ingin Tanya Airlangga Kenapa Bobby Akhirnya Masuk Gerindra

Waketum Golkar Ingin Tanya Airlangga Kenapa Bobby Akhirnya Masuk Gerindra

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com