Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

AHY: Hindari Polarisasi akibat Perbedaan Pilihan Politik dalam Pemilu 2019

Kompas.com - 18/04/2019, 05:20 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komandan Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meminta semua pihak untuk menghindari polarisasi akibat perbedaan pilihan politik pada Pemilu 2019.

"Jangan sampai kemudian kita yang begitu heterogen semakin dipisahkan, dibelah, lagi-lagi karena Pemilu," kata AHY dalam konferensi pers di DPP Demokrat, Jakarta, Rabu (17/4/2019) malam.

AHY ingin pasca-pemilu diisi dengan upaya yang mengarah pada rekonsiliasi.

Baca juga: AHY Ingatkan Kader Demokrat Menahan Diri dan Hati-hati terhadap Provokasi

Hal ini dinilai penting guna menjaga kerukunan bangsa. Ia tak ingin Pemilu 2019 justru mempertajam pertikaian.

"Mari kita duduk bersama sebagai bangsa, kembali rukun, kembali membangun suasana yang harmonis dan hentikanlah pertikaian apalagi permusuhan akibat pemilu yang kita lalui bersama," kata AHY.

Ia menegaskan, siapa pun calon pemimpin yang terpilih, mereka harus menjadi pemimpin bagi semua kalangan.

Mereka harus mengesampingkan kepentingan suku, agama, ras dan antargolongan.

Baca juga: Jika Ada Dugaan Kecurangan Pemilu, AHY Imbau agar Tempuh Proses Hukum

"Kita harus memperjuangkan rakyat Indonesia tanpa memandang dari mana ia berasal baik suku, agama ras, golongan dan sebagainya. Kita tidak ingin terjadi perpecahan di negeri ini, kita harus kembali rukun dan merekatkan tali silaturahim," ujar dia.

AHY mengingatkan, persoalan bangsa tak sekadar Pemilu 2019.

Dalam lima tahun ke depan, Indonesia akan menghadapi berbagai tantangan. Oleh karena itu, tantangan itu harus disikapi bersama.
"5 tahun ke depan tantangannya juga tidak ringan, kita harus bergandengan tangan untuk menghadapi segala tantangan dan perubahan untuk Indonesia lima tahun mendatang," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com