Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Perludem Sebut Ambang Batas 4 Persen Hambat Caleg Perempuan ke Parlemen

Kompas.com - 24/04/2019, 18:14 WIB
Christoforus Ristianto,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menyatakan, ambang batas parlemen 4 persen menghambat calon legislatif (caleg) perempuan untuk lolos ke parlemen.

"Pemberlakuan ambang batas empat persen yang tinggi, yaitu 4 persen juga merugikan caleg perempuan. Mereka yang berpotensi ke parlemen bisa terhambat karena partai politiknya tidak lolos," ujar Titi dalam diskusi bertajuk "Jaga Kemurnian Suara Pemilih, Kawal Perolehan Suara Caleg Perempuan" di kantor Bawaslu, Jakarta Pusat, Rabu (24/4/2019).

Baca juga: Jimly: Ambang Batas Parlemen 4 Persen Sudah Rasional

 

Titi menjelaskan, jika dilihat dari sejumlah hasil hitung cepat Pileg 2019 lembaga survei, ada sembilan partai politik yang lolos ke parlemen periode 2019-2024.

Partai tersebut adalah PDI-P, Gerindra, Golkar, PKB, Nasdem, Demokrat, PKS, PAN, dan PPP. Sedangkan parpol yang dianggap tidak lolos adalah Perindo, Berkarya, PSI, PKPI, Garuda, dan PBB.

Ia menyebutkan, ada sejumlah caleg-caleg perempuan yang potensial dari partai yang tidak lolos ke parlemen. Mereka kehilangan kursi karena ambang batas 4 persen.

Baca juga: Tak Lolos Ambang Batas Parlemen Berdasar Hitung Cepat, Hanura Berharap Penghitungan KPU

 

"Mereka yang potensial kehilangan kursi karena partainya tidak lolos ambang batas parlemen. Contoh, Grace Natalie dari dapil Jakarta III, kalau dilihat sebenarnya dia bisa mendapatkan kursi di parlemen," ungkapnya kemudian.

Maka dari itu, seperti diungkapkan Titi, ambang batas parlemen perlu dievaluasi agar bisa memberikan ruang untuk caleg perempuan di parlemen. 

"Perludem sejak awal tidak mendukung ambang batas 4 persen karena berdampak kepada caleg perempuan. Mereka tidak mendapatkan ruang akomodasi politik di parlemen," papar Titi.

Kompas TV Kendati hitung resmi pemilu legislatif di Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum selesai. Namun berdasarkan hitung cepat Litbang Kompas, diprediksi ada sembilan partai politik yang lolos ambang batas parlemen empat persen dan akan menempatkan sejumlah politisi di gedung DPR RI. Lalu kira-kira akan seperti apa wajah Senayan lima tahun ke depan dengan konfigurasi sembilan partai politik ini? #KPU #HitungCepat #WajahDPR
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com