"Pemilu 2019 Diakui Dunia, Kenapa 'Framing'-nya Menjadi Pemilu Kotor?"

Kompas.com - 24/04/2019, 08:09 WIB
Warga memegang kertas suara yang telah dicoblos saat pemungutan suara ulang (PSU) Pemilu 2019 di TPS 024, Ciloang, Serang, Banten, Minggu (21/4/2019). Menurut keterangan Komisioner KPU Banten, Eka Satyalaksmana pihaknya melangsungkan PSU di 10 TPS di Banten akibat terjadi penyimpangan antara lain adanya pemilih yang mencoblos dari luar daerah tanpa membawa formulir A5 dan melakukan pemungutan suara sebelum waktu yang ditentukan. ANTARA FOTO/Weli Ayu Rejeki/af/hp. ANTARA FOTO/WELI AYU REJEKIWarga memegang kertas suara yang telah dicoblos saat pemungutan suara ulang (PSU) Pemilu 2019 di TPS 024, Ciloang, Serang, Banten, Minggu (21/4/2019). Menurut keterangan Komisioner KPU Banten, Eka Satyalaksmana pihaknya melangsungkan PSU di 10 TPS di Banten akibat terjadi penyimpangan antara lain adanya pemilih yang mencoblos dari luar daerah tanpa membawa formulir A5 dan melakukan pemungutan suara sebelum waktu yang ditentukan. ANTARA FOTO/Weli Ayu Rejeki/af/hp.

JAKARTA, KOMPAS.com — Direktur Program Tim Kampanye Nasional ( TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Aria Bima, menyayangkan ada pihak-pihak yang mendiskreditkan pelaksanaan Pemilu 2019.

Padahal, kata dia, pemilu kali ini mendapatkan apresiasi dari dunia.

"Kami sayangkan hasutan kepada rakyat pada pelaksanaan pemilu kali ini yang seluruh dunia mengakui ini adalah pemilu yang luar biasa keberhasilannya. Kenapa framing-nya kemudian menjadi pemilu yang begitu kotor?" ujar Aria di Posko Cemara, Menteng, Selasa (23/4/2019).

TKN Jokowi-Ma'ruf khawatir tudingan bahwa pemilu curang akan menimbulkan pandangan negatif terhadap Indonesia.

Baca juga: Pemilu 2019 dalam Pusaran Hoaks, Bukti Lemahnya Literasi Digital?

Politisi Aria Bima saat ditemui di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta Pusat, Jumat (4/1/2019). KOMPAS.com/Devina Halim Politisi Aria Bima saat ditemui di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta Pusat, Jumat (4/1/2019).
Indonesia akan dinilai tidak mampu menjalankan pesta demokrasi untuk memilih kepala negara dan wakil rakyatnya.

Beberapa waktu lalu, calon presiden petahana Joko Widodo mengaku menerima telepon dari kepala negara dan kepala pemerintahan sejumlah negara terkait Pemilu 2019.

Mereka yang menghubungi, seperti yang disebutkan Jokowi, adalah Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad, Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong, dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Telepon tersebut diterima Jokowi sebagai Presiden RI.

Baca juga: Imbauan Setara Institute untuk Elite Parpol setelah Pemilu 2019

Aria juga berpendapat, dugaan kecurangan yang terjadi dalam pemilu ini tidak bersifat terstruktur, sistematis, dan masif.

Menurut dia, ini hanya kejadian sporadis yang tidak diorganisasi.

Aria mengatakan, kejadian seperti ini pasti ada pada setiap pemilu. Oleh karena itu, ia menilai, tudingan bahwa Pemilu 2019 penuh kecurangan adalah hal berlebihan.

Halaman:
Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Faisal Basri: Oligarki Makin Mencengkeram Lewat UU Cipta Kerja

Faisal Basri: Oligarki Makin Mencengkeram Lewat UU Cipta Kerja

Nasional
KPK Akan Dalami Temuan Mendagri soal Dana Rp 252 Triliun Tersimpan di Bank

KPK Akan Dalami Temuan Mendagri soal Dana Rp 252 Triliun Tersimpan di Bank

Nasional
BNPT Harap Masjid Jadi Pertahanan Lawan Radikalisme dan Terorisme

BNPT Harap Masjid Jadi Pertahanan Lawan Radikalisme dan Terorisme

Nasional
Achmad Yurianto Diberhentikan dari Jabatan Dirjen P2P Kemenkes

Achmad Yurianto Diberhentikan dari Jabatan Dirjen P2P Kemenkes

Nasional
Faisal Basri: Investasi di RI Relatif Sudah Besar Tanpa UU Cipta Kerja

Faisal Basri: Investasi di RI Relatif Sudah Besar Tanpa UU Cipta Kerja

Nasional
Rencana Pelibatan TNI Atasi Terorisme Dinilai Kontraproduktif dengan Demokrasi

Rencana Pelibatan TNI Atasi Terorisme Dinilai Kontraproduktif dengan Demokrasi

Nasional
KPK Tahan Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman

KPK Tahan Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman

Nasional
Soal Rekening Ratusan Juta Milik Cleaning Service di Kasus Kebakaran Kejagung, Polisi: Tak Ada yang Mencurigakan

Soal Rekening Ratusan Juta Milik Cleaning Service di Kasus Kebakaran Kejagung, Polisi: Tak Ada yang Mencurigakan

Nasional
Kesenjangan Gender Disebut Pengaruhi Tingginya Angka Stunting di Indonesia

Kesenjangan Gender Disebut Pengaruhi Tingginya Angka Stunting di Indonesia

Nasional
Pasal UU Cipta Kerja Dihapus, Pakar Hukum Nilai Aneh Pelanggaran Sangat Terbuka

Pasal UU Cipta Kerja Dihapus, Pakar Hukum Nilai Aneh Pelanggaran Sangat Terbuka

Nasional
Pejabat Pembuat Komitmen Kejagung Ikut Jadi Tersangka Kasus Kebakaran Gedung Utama

Pejabat Pembuat Komitmen Kejagung Ikut Jadi Tersangka Kasus Kebakaran Gedung Utama

Nasional
Wakil Ketua Komisi II Sebut Sosialisasi KPU soal Protokol Kesehatan Belum Maksimal

Wakil Ketua Komisi II Sebut Sosialisasi KPU soal Protokol Kesehatan Belum Maksimal

Nasional
4.369 Kasus Covid-19 di 31 Provinsi, DKI Jakarta Tertinggi

4.369 Kasus Covid-19 di 31 Provinsi, DKI Jakarta Tertinggi

Nasional
UPDATE 23 Oktober: 161.763 Orang Suspek Covid-19 di Indonesia

UPDATE 23 Oktober: 161.763 Orang Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
Menyoal Halaman UU Cipta Kerja yang Bertambah dan Pasal yang Berubah...

Menyoal Halaman UU Cipta Kerja yang Bertambah dan Pasal yang Berubah...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X