Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Perhimpunan Pelajar Indonesia
PPI

Perhimpunan Pelajar Indonesia (www.ppidunia.org)

Pemilu 2019 dalam Pusaran Hoaks, Bukti Lemahnya Literasi Digital?

Kompas.com - 23/04/2019, 13:57 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

Oleh: Syahrier Firmansyah Wakid & Budy Sugandi

SELAMA masa Pemilihan Presiden 2019 ini, hoaks bertebaran di mana-mana. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengidentifikasi sebanyak 771 hoaks sepanjang Agustus 2018 hingga Februari 2019. Angka ini terus meningkat hingga hari pemilihan 17 April 2019.

Hoaks atau fake news telah menjadi fenomena global. Frasa ini menjadi terkenal semenjak pemilihan presiden Amerika Serikat pada tahun 2016.

Saat itu, calon presiden Donald J Trump--yang kemudian terpilih menjadi presiden--mengeluarkan frasa tersebut ketika diwawancarai oleh salah satu media.

Dia juga akhirnya sering menggunakan frasa tersebut di media sosial miliknya, terutama di akun Twitter Trump @realDonaldTrump (Silverman, 2018).

Dia mungkin memopulerkan istilah hoaks, tetapi jauh sebelum Donald Trump, konsep hoaks telah ada sejak lama (Posetti & Matthews, 2018).

Ternyata hoaks sendiri telah beredar sejak Johannes Gutenberg menemukan mesin cetak pada 1439 (Posetti & Matthews, 2018). Hoaks pada masa itu bahkan lebih berbahaya daripada di era digital dan internet seperti sekarang ini. Akibatnya, hoaks yang beredar sulit diverifikasi.

Sementara itu, menurut peneliti Lynda Walsh dalam sebuah buku berjudul Sins Against Science, hoaks sendiri adalah istilah bahasa Inggris yang mulai masuk sejak era industri atau sekitar 1808 (Castagnaro, 2009).

Namun, kata hoaks itu sendiri diyakini telah ada dan muncul ratusan tahun sejak zaman kekaisaran Romawi, sebagaimana terjadi pada kisah Mark Antony dan Ratu Cleopatra (Sirianni, 1984, dan MacDonald, 2018).

Akibat kurang literasi digital?

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Massachusetts Institute of Technology (MIT) (Dizikes, 2018), ternyata hoaks menyebar lebih cepat dari pada berita yang benar.

Tidak usah jauh-jauh ke Amerika, selama berlangsung Pemilu 2019 di Indonesia ini begitu banyak tersebar hoaks di seluruh media digital.

Di Indonesia sendiri, hoaks sangat mudah sekali tersebar. Hal ini munhkin dipengaruhi oleh rendahnya tingkat literasi kita terutama literasi digital.

Hasil laporan PISA 2015 tentang kemampuan anak-anak Indonesia di bidang sains, membaca, dan matematika dibandingkan negara-negara lain berada di poisisi 10 besar dari bawah.

Yang lebih memprihatinkan lagi, data UNESCO menyebutkan minat baca orang Indonesia hanya 0,001 persen. Artinya, jika ada 1.000 orang Indonesia berkumpul hanya 1 orang yang rajin membaca.

Padahal, kemampuan ini krusial di era serba cepat sekarang. Termasuk literasi digital, yang merupakan kemampuan untuk mengolah memahami dan menggunakan informasi dari berbagai sumber digital.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com