Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pamer "War Room" Penghitungan Suara, PDI-P Tantang Kubu Prabowo Lakukan Hal Serupa

Kompas.com - 22/04/2019, 15:51 WIB
Ihsanuddin,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - PDI-P memamerkan war room atau ruang penghitungan suara pileg dan pilpres 2019 kepada awak media.

Dengan memamerkan war room ini, PDI-P ingin menegaskan bahwa mereka memiliki instrumen yang baku untuk mengklaim kemenangan di Pilpres atau pun Pileg 2019.

"Klaim boleh saja tapi harus didukung oleh instrumen rekapitulasi penghitungan suara yang dibuka secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara sistem maupun dari dokumen C1," kata Hasto saat memamerkan war room di DPP PDI-P, Senin (22/4/2019).

Hasto mengatakan, war room ini dikelola Badan Saksi Pemilu Nasional (BSPN) PDI-P. Badan tersebut mengambil data autentik dari dokumen C1 yang sudah diteken petugas KPPS dan saksi.

Baca juga: Pantau Hasil Penghitungan Suara, TKN Jokowi-Maruf Bentuk War Room

Rekapitulasi BSPN melalui dokumen C1 pada pukul 14.00 hari ini sudah mencapai angka 25.278.722. Hasilnya, Jokowi-Ma'ruf sudah mengantongi suara 58 persen (14.787.950). Sedangkan Prabowo-Sandi meraih suara 42 persen (10.490.772).

Hasto pun meminta Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno tidak asal klaim kemenangan di Pemilu 2019. Hasto menantang kubu Prabowo-Sandi memaparkan instrumen penghitungan dan data yang valid terkait kemenangannya.

"Saatnya kita hentikan klaim-klaim kemenangan tanpa didukung oleh sebuah instrumen, sebuah sistem rekapitulasi penghitungan suara yang diaudit. Kalau perlu oleh KPU atau Bawaslu atau kelompok prodemokrasi. Dan PDI-P Perjuangan menyatakan kesiapannya untuk diaudit," ujarnya.

Hasto juga menyinggung BPN yang mengklaim kemenangan sampai membuat papan karangan bunga dan mengadakan syukuran. Menurut Hasto, hal itu hanya perayaan semu belaka tanpa ada penjelasan yang ilmiah.

Baca juga: Moeldoko Persilakan Pihak yang Curiga Ikut Pantau War Room TKN

"Apalagi kalau sampai syukuran dan sebagainya. Oleh sebab itu, kami menunggu keputusan dari KPU dan kemudian mari kita jaga bersama-sama suasana kondusif," jelas dia.

Selain itu, Hasto juga mengingatkan kepada semua pihak untuk tidak menampilkan hasil penghitungan dengan dokumen C1 yang palsu. Dia mengecam dengan keras pihak-pihak yang melakukan hal itu.

"Mereka yang mencoba memalsukan C1 itu adalah bagian kejahatan dari pemilu. PDI Perjuangan tidak menoleransi siapa pun yang mencoba memalsukan dokumen C1 itu karena itu dokumen autentik, dokumen primer yang diperlukan untuk mengawal suara rakyat itu sendiri," kata dia.

Kompas TV Proses pemungutan suara pemilu presiden dan legislatif sudah usai. Kini tahapan penghitungan suara sedang berlangsung di tingkat kecamatan. Meski alat peraga kampanye telah bersih ditertibkan rupanya masih ada caleg yang menyisakan utang atas biaya pencetakan atau sablon atribut kampanye. Para pengusaha sablon di Jambi pun kini harap-harap cemas. Selain order sablon dan reklame menurun drastis pasca masa kampanye masih banyak juga calon anggota legislatif yang belum melunasi biaya cetak atribut kampanye. Jumlahnya pun mencapai puluhan juta rupiah. Pengusaha sablon dan reklame pun berharap agar utang pencetakan atribut kampanye segera dilunasi. Pasalnya pada pemilu sebelumnya banyak caleg yang mangkir membayar utang jika tak terpilih. #Pemilu2019 #CalonLegislatif #UtangPembayaranAPK
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Usai Prabowo Nyatakan Tak Mau Pemerintahannya Digangggu...

Usai Prabowo Nyatakan Tak Mau Pemerintahannya Digangggu...

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Berangkat, Menag: Luruskan Niat Jaga Kesehatan

Kloter Pertama Jemaah Haji Berangkat, Menag: Luruskan Niat Jaga Kesehatan

Nasional
Ketua KPU yang Tak Jera: Perlunya Pemberatan Hukuman

Ketua KPU yang Tak Jera: Perlunya Pemberatan Hukuman

Nasional
Nasib Pilkada

Nasib Pilkada

Nasional
Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Nasional
Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com