Pamer "War Room" Penghitungan Suara, PDI-P Tantang Kubu Prabowo Lakukan Hal Serupa

Dengan memamerkan war room ini, PDI-P ingin menegaskan bahwa mereka memiliki instrumen yang baku untuk mengklaim kemenangan di Pilpres atau pun Pileg 2019.

"Klaim boleh saja tapi harus didukung oleh instrumen rekapitulasi penghitungan suara yang dibuka secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara sistem maupun dari dokumen C1," kata Hasto saat memamerkan war room di DPP PDI-P, Senin (22/4/2019).

Hasto mengatakan, war room ini dikelola Badan Saksi Pemilu Nasional (BSPN) PDI-P. Badan tersebut mengambil data autentik dari dokumen C1 yang sudah diteken petugas KPPS dan saksi.

Rekapitulasi BSPN melalui dokumen C1 pada pukul 14.00 hari ini sudah mencapai angka 25.278.722. Hasilnya, Jokowi-Ma'ruf sudah mengantongi suara 58 persen (14.787.950). Sedangkan Prabowo-Sandi meraih suara 42 persen (10.490.772).

Hasto pun meminta Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno tidak asal klaim kemenangan di Pemilu 2019. Hasto menantang kubu Prabowo-Sandi memaparkan instrumen penghitungan dan data yang valid terkait kemenangannya.

"Saatnya kita hentikan klaim-klaim kemenangan tanpa didukung oleh sebuah instrumen, sebuah sistem rekapitulasi penghitungan suara yang diaudit. Kalau perlu oleh KPU atau Bawaslu atau kelompok prodemokrasi. Dan PDI-P Perjuangan menyatakan kesiapannya untuk diaudit," ujarnya.

Hasto juga menyinggung BPN yang mengklaim kemenangan sampai membuat papan karangan bunga dan mengadakan syukuran. Menurut Hasto, hal itu hanya perayaan semu belaka tanpa ada penjelasan yang ilmiah.

"Apalagi kalau sampai syukuran dan sebagainya. Oleh sebab itu, kami menunggu keputusan dari KPU dan kemudian mari kita jaga bersama-sama suasana kondusif," jelas dia.

Selain itu, Hasto juga mengingatkan kepada semua pihak untuk tidak menampilkan hasil penghitungan dengan dokumen C1 yang palsu. Dia mengecam dengan keras pihak-pihak yang melakukan hal itu.

"Mereka yang mencoba memalsukan C1 itu adalah bagian kejahatan dari pemilu. PDI Perjuangan tidak menoleransi siapa pun yang mencoba memalsukan dokumen C1 itu karena itu dokumen autentik, dokumen primer yang diperlukan untuk mengawal suara rakyat itu sendiri," kata dia.